PONTIANAK, SP – Sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) di Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang, mendesak PT Pertamina Patra Niaga segera menyalurkan BBM subsidi guna mengatasi kelangkaan bahan bakar yang terjadi di wilayah tersebut.

Desakan itu disampaikan oleh Persatuan Orang Melayu (POM) Ketapang dan Ormas Mangkok Merah Kalbar saat audiensi di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (22/6).

Kelangkaan BBM subsidi terjadi setelah operasional salah satu SPBU di Sungai Laur dihentikan sementara oleh pihak berwenang terkait dugaan penyimpangan distribusi BBM subsidi.

Ketua Umum Dewan Pembina Pusat (DPP) Ormas Mangkok Merah Kalbar, Iyan Bagago, mengatakan desakan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat Sungai Laur yang kesulitan memperoleh BBM.

Menurutnya, kelangkaan BBM telah berlangsung selama sekitar satu bulan dan berdampak signifikan terhadap sektor pertanian, perikanan, usaha kecil, serta transportasi. Kondisi itu juga berpotensi mengganggu distribusi barang dan jasa di wilayah Sungai Laur dan sekitarnya.

Karena itu, ia meminta Pertamina segera mengambil langkah konkret dengan menyiapkan mekanisme distribusi yang efektif dan tepat sasaran agar masyarakat tidak lagi mengalami antrean panjang maupun kesulitan mendapatkan bahan bakar.

“Kami mendesak PT Pertamina untuk segera mengambil langkah konkret dan menyiapkan mekanisme distribusi yang efektif serta tepat sasaran,” tegas Iyan.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga meminta aparat penegak hukum, khususnya Polda Kalbar, mengusut tuntas dugaan penyimpangan distribusi BBM yang menyebabkan terganggunya pasokan di wilayah tersebut.

“Kami berharap proses hukum yang dilakukan Polda Kalbar berjalan transparan dan tanpa intervensi dari pihak mana pun,” ujarnya.

Sementara itu, Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Kalimantan Barat, Widi Tri Adhi, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti dan mempertimbangkan aspirasi yang disampaikan oleh sejumlah ormas.

Menurut Widi, Pertamina juga membutuhkan dukungan pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat di Kecamatan Sungai Laur dapat memperoleh BBM bersubsidi sesuai kebutuhan.

“Aspirasi yang disampaikan hari ini tentu akan kami pertimbangkan. Kami juga memerlukan dukungan pemerintah daerah agar masyarakat Sungai Laur dapat memperoleh BBM sesuai kebutuhannya,” kata Widi.

Ia menjelaskan, saat ini Pertamina masih melakukan audit operasional dan administrasi terhadap SPBU yang dihentikan sementara. Audit tersebut dilakukan untuk memastikan SPBU dapat kembali beroperasi sesuai standar operasional prosedur (SOP).

Widi menambahkan, selama proses audit berlangsung, Pertamina tetap menyalurkan BBM non-subsidi ke wilayah tersebut.

“Untuk sementara, BBM yang kami salurkan adalah BBM non-subsidi. Namun aspirasi yang disampaikan hari ini menjadi perhatian kami dengan tetap mempertimbangkan aturan yang berlaku,” tutupnya. (din)