PONTIANAK, SP - Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih dipengaruhi dinamika geopolitik, volatilitas harga energi, dan perlambatan perdagangan internasional, kinerja APBN Regional Kalimantan Barat hingga April 2026 tetap menunjukkan tren positif dan mampu menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Hal tersebut disampaikan dalam Konferensi Pers APBN Kalimantan Barat Edisi Mei 2026 yang digelar pada 26 Mei 2026. Hingga 30 April 2026, Pendapatan Negara di Kalimantan Barat telah terealisasi sebesar Rp4,458 triliun atau 26,56 persen dari target. Sementara Belanja Negara mencapai Rp9,200 triliun atau 34,46 persen dari pagu anggaran.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Kalimantan Barat, Rahmat Mulyono, mengatakan bahwa APBN terus memainkan peran penting sebagai instrumen stabilisasi ekonomi dan perlindungan masyarakat.

“Di tengah tantangan ekonomi global yang masih berlangsung, APBN hadir sebagai shock absorber untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah, memperkuat daya beli masyarakat, serta memastikan program-program prioritas nasional tetap berjalan optimal di Kalimantan Barat,” ujar Rahmat Mulyono.

Menurutnya, penerimaan perpajakan masih menjadi penopang utama pendapatan negara di Kalbar. Hingga April 2026, penerimaan perpajakan terealisasi sebesar Rp3,974 triliun atau 25,13 persen dari target dan tumbuh 16,83 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pertumbuhan penerimaan pajak terutama didorong sektor Administrasi Pemerintahan yang tumbuh 43,73 persen, Industri Pengolahan sebesar 26,33 persen, serta sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 22,91 persen.

Sementara itu, sektor Perdagangan Besar dan Eceran masih menjadi kontributor terbesar penerimaan pajak dengan kontribusi mencapai 26,65 persen, mencerminkan aktivitas konsumsi dan distribusi barang yang tetap terjaga.

Pada sektor kepabeanan dan cukai, penerimaan Bea Cukai hingga April 2026 tumbuh 5,82 persen secara tahunan. Pertumbuhan Bea Masuk didorong oleh impor komoditas caustic soda untuk pengolahan alumina, prefabricated building, serta generator.

Di sisi lain, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga menunjukkan kinerja positif dengan realisasi sebesar Rp483,57 miliar atau 50,11 persen dari target. Universitas Tanjungpura tercatat menjadi satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) dengan capaian PNBP tertinggi sebesar Rp112,89 miliar.

Dari sisi belanja negara, Belanja Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp2,997 triliun atau 28,86 persen dari pagu dan tumbuh 42,36 persen secara tahunan. Sedangkan Transfer ke Daerah telah mencapai Rp6,202 triliun atau 38,02 persen dari pagu.

Rahmat Mulyono menegaskan bahwa belanja negara diarahkan untuk memperkuat pembangunan dan pelayanan publik, termasuk sektor pendidikan, sanitasi, dan infrastruktur dasar.

“Belanja negara tidak hanya menjaga perputaran ekonomi, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat,” katanya.

Salah satu program strategis yang didorong melalui APBN adalah pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALDT) dengan realisasi anggaran mencapai Rp99,7 miliar di bawah Kementerian Pekerjaan Umum.

Selain itu, APBN juga mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Barat yang hingga April 2026 telah menjangkau lebih dari 1 juta penerima manfaat dengan dukungan 18.338 petugas SPPG.

Tak hanya itu, Program Sekolah Rakyat Tahun 2026 di Kota Pontianak, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Sambas juga terus berjalan dengan realisasi anggaran mencapai Rp1,34 miliar untuk mendukung layanan pendidikan dan pembangunan sarana pendidikan.

Rahmat Mulyono berharap sinergi pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat agar APBN dan APBD dapat memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Kami optimistis dengan sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, APBN akan terus menjadi instrumen penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya. (muk)