Muhammad Holil, S.E., M.Si (Sekretaris Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Pontianak / dan Tenaga Kependidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pontianak)

KETEGANGAN geopolitik dunia kembali memanas. Konflik yang melibatkan Iran di satu sisi serta Amerika Serikat dan Israel di sisi lain bukan sekadar peristiwa politik kawasan.

Ancaman penutupan jalur energi global di Selat Hormuz memantik kegelisahan banyak negara karena jalur ini merupakan salah satu titik paling vital dalam distribusi energi dunia.

Menurut laporan U.S. Energy Information Administration (EIA), sekitar 20-21 juta barel minyak atau hampir 21 persen konsumsi minyak dunia melewati selat tersebut setiap hari.

Artinya, setiap gangguan di kawasan ini hampir pasti akan mengguncang stabilitas energi global dan mendorong lonjakan harga minyak dunia.

Bagi Indonesia, situasi ini bukan sekadar isu geopolitik yang jauh dari rumah. Ketergantungan pada energi impor membuat fluktuasi harga minyak dunia dengan cepat merambat ke dalam negeri.

Ketika harga energi naik, biaya produksi meningkat, inflasi terdorong naik, dan daya beli masyarakat ikut tertekan. Dalam kondisi seperti ini, konflik yang terjadi ribuan kilometer dari Indonesia dapat berujung pada kenaikan harga bahan pokok di pasar-pasar rakyat.

Kerentanan tersebut semakin terasa jika melihat struktur energi nasional. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia menunjukkan bahwa produksi minyak domestik Indonesia terus mengalami penurunan dalam dua dekade terakhir, sementara kebutuhan energi nasional terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan populasi.

Akibatnya, ketergantungan terhadap impor minyak menjadi semakin besar. Dalam konteks geopolitik global yang tidak stabil, situasi ini membuat perekonomian nasional mudah terpapar guncangan eksternal.

Selama ini strategi pembangunan ekonomi sering bertumpu pada investasi besar, industrialisasi skala besar, dan integrasi dengan pasar global. Pendekatan tersebut memang penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Namun dalam situasi dunia yang semakin tidak pasti, struktur ekonomi yang terlalu bergantung pada dinamika global justru menyimpan kerentanan tersendiri.

Ketika rantai pasok internasional terganggu oleh konflik geopolitik, negara yang tidak memiliki fondasi ekonomi domestik yang kuat akan lebih mudah mengalami guncangan.

Di tengah ketidakpastian tersebut, ada satu fondasi ekonomi yang sering terabaikan dalam diskursus pembangunan: ekonomi kerakyatan.

Fondasi Ekonomi yang Terlupakan

Ironisnya, sektor yang sering dianggap kecil justru merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia menunjukkan bahwa lebih dari 64 juta unit usaha di Indonesia berada dalam kategori usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Jumlah ini mencakup lebih dari 99 persen keseluruhan unit usaha nasional dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja. Kontribusi sektor ini terhadap produk domestik bruto nasional bahkan mencapai lebih dari 60 persen.

Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa denyut ekonomi Indonesia sesungguhnya berada pada jutaan pelaku usaha kecil yang tersebar di desa-desa, pasar tradisional, dan kawasan perkotaan.

Mereka mungkin tidak selalu terlihat dalam statistik investasi besar, tetapi merekalah yang menjaga roda ekonomi tetap bergerak.

Sejarah ekonomi Indonesia menunjukkan bahwa sektor ekonomi rakyat memiliki daya tahan yang relatif kuat dalam menghadapi krisis. Pada krisis ekonomi Asia tahun 1998, banyak perusahaan besar mengalami kebangkrutan akibat gejolak nilai tukar dan tekanan utang luar negeri.

Namun sebagian besar usaha kecil tetap bertahan karena memiliki basis ekonomi lokal dan tidak terlalu bergantung pada pembiayaan eksternal.

Hal serupa juga terlihat pada masa pandemi COVID 19 beberapa tahun lalu ketika banyak korporasi besar mengalami kontraksi tajam, sementara sebagian UMKM mampu bertahan dengan menyesuaikan pola produksi dan distribusi.

Dalam perspektif ekonomi pembangunan, kondisi ini menunjukkan bahwa ekonomi berbasis komunitas memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dalam menghadapi perubahan pasar.

Banyak usaha kecil menggunakan bahan baku lokal dan melayani pasar domestik, sehingga tidak sepenuhnya terikat pada fluktuasi perdagangan internasional.

Koperasi sebagai Benteng Ekonomi

Gagasan tentang pentingnya ekonomi rakyat sebenarnya telah lama menjadi bagian dari pemikiran para pendiri bangsa.

Mohammad Hatta, yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia, melihat koperasi sebagai bentuk organisasi ekonomi yang paling sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia.

Dalam berbagai tulisannya tentang demokrasi ekonomi, Hatta menegaskan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan semangat tolong-menolong.

Bagi bung Hatta, koperasi bukan sekadar badan usaha, tetapi sarana untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak terkonsentrasi pada segelintir pemilik modal.

Pemikiran tersebut menjadi semakin relevan ketika dunia menghadapi ketidakpastian geopolitik seperti saat ini.

Ekonomi yang terlalu bertumpu pada struktur kapital besar dan rantai pasok global akan lebih rentan terhadap guncangan eksternal. Sebaliknya, ekonomi yang memiliki basis produksi lokal yang kuat akan lebih tangguh menghadapi krisis.

Dalam konteks ini, inisiatif pemerintah membangun Koperasi Merah Putih dapat dibaca sebagai momentum strategis untuk merevitalisasi ekonomi kerakyatan.

Program ini diharapkan menjadi instrumen untuk memperkuat ekosistem ekonomi rakyat dari desa hingga kota, dengan menjadikan koperasi sebagai pusat produksi, distribusi, dan pembiayaan usaha kecil.

Namun agar program ini tidak berhenti sebagai slogan pembangunan, diperlukan langkah percepatan yang konkret.

Pertama, pemerintah perlu memastikan bahwa koperasi tidak hanya dibentuk secara administratif, tetapi dibangun sebagai lembaga ekonomi yang benar-benar produktif.

Artinya, koperasi harus memiliki basis usaha yang jelas baik di sektor pangan, perdagangan, industri kecil, maupun jasa keuangan mikro.

Kedua, penguatan koperasi harus terintegrasi dengan ekosistem UMKM. Koperasi dapat berperan sebagai agregator produksi bagi pelaku usaha kecil, sekaligus sebagai jembatan distribusi menuju pasar yang lebih luas.

Dengan model ini, koperasi tidak hanya menjadi organisasi anggota, tetapi juga menjadi pusat aktivitas ekonomi komunitas.

Ketiga, dukungan pembiayaan dan digitalisasi harus menjadi bagian penting dalam percepatan pengembangan koperasi. Tanpa akses pembiayaan yang memadai dan integrasi dengan ekosistem ekonomi digital, koperasi akan sulit bersaing dalam ekonomi modern.

Keempat, penguatan kapasitas kelembagaan menjadi kunci keberhasilan. Banyak koperasi di Indonesia gagal berkembang bukan karena konsepnya lemah, tetapi karena manajemen yang tidak profesional. Oleh karena itu, penguatan sumber daya manusia dan tata kelola koperasi harus menjadi prioritas.

Jika langkah-langkah tersebut dapat dijalankan secara konsisten, koperasi tidak hanya menjadi simbol ekonomi kerakyatan, tetapi juga menjadi instrumen nyata dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Di tengah dunia yang semakin tidak pasti, kekuatan ekonomi suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi atau pertumbuhan produk domestik bruto. Ketahanan ekonomi justru lahir dari fondasi yang kuat di tingkat masyarakat.

Ketika jutaan UMKM bergerak dan koperasi menjadi pusat aktivitas ekonomi komunitas, guncangan global tidak akan dengan mudah meruntuhkan stabilitas ekonomi nasional.

Dalam situasi seperti itulah ekonomi kerakyatan menjadi benteng terakhir yang menjaga agar kehidupan ekonomi rakyat tetap berjalan.

Dalam dunia yang kian penuh prahara geopolitik, pesan lama dari Mohammad Hatta terasa semakin relevan: kekuatan ekonomi suatu bangsa tidak terletak pada besarnya akumulasi modal di tangan segelintir orang, tetapi pada kemampuan rakyatnya untuk berdiri di atas kekuatan ekonomi mereka sendiri. Ketika ekonomi rakyat kuat, bangsa pun tidak mudah goyah oleh badai yang datang dari luar. (*)