PONTIANAK, SP - Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menginisiasi agenda Coaching Clinic Penguatan Literasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) bagi media massa di Kalbar.

Kegiatan ini mengangkat tema transparansi informasi publik dan kebebasan pers sebagai upaya membangun sinergi antara badan publik dan media massa di era digital.

Agenda tersebut digelar pada Jumat (30/1/2026) di Gedung Terpadu Kantor Gubernur Kalbar, Lantai 2, Ruang Rapat Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalbar.

Coaching clinic ini dihadiri sejumlah pimpinan media massa di Kalbar, serta Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalbar, Uslan.

Ketua Komisi Informasi Kalbar, M. Darusalam, mengatakan kegiatan ini diinisiasi sebagai ruang penyamaan persepsi antara Komisi Informasi, badan publik, dan media massa terkait implementasi keterbukaan informasi publik.

“Kegiatan ini menjadi ide untuk penyamaan persepsi tentang keterbukaan informasi publik. Selama ini, masih ada pandangan awam bahwa Komisi Informasi memiliki akses terhadap semua informasi di badan publik. Padahal, ada mekanisme dan aturan yang harus dipahami bersama,” ujarnya.

Darusalam menegaskan, penyamaan persepsi menjadi penting agar seluruh pihak dapat berperan optimal dalam mengawal keterbukaan informasi publik di Kalbar.

“Komisi Informasi merupakan lembaga yang berkepentingan dalam mengawal keterbukaan informasi publik. Mudah-mudahan melalui diskusi ini, persepsi yang ada pada masing-masing pihak dapat disamakan dan disampaikan secara terbuka, sehingga pelaksanaan keterbukaan informasi di Kalbar bisa kita dukung bersama,” jelasnya.

Ia menekankan, keterbukaan informasi publik tidak akan berjalan cepat tanpa peran media massa. Kehadiran jurnalis dinilai menjadi aspek strategis dalam mempercepat penyebarluasan informasi publik kepada masyarakat.

“Keterbukaan informasi publik tanpa media massa tidak akan berjalan cepat. Kehadiran media massa menjadi salah satu kunci untuk mempercepat keterbukaan informasi publik,” katanya.

Menurut Darusalam, kolaborasi antara Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Komisi Informasi, dan jurnalis akan memperkuat ekosistem keterbukaan informasi yang berkualitas.

“Kolaborasi antara PPID, Komisi Informasi, dan jurnalis akan mempercepat informasi keterbukaan publik. Kami berharap dukungan media massa untuk mengawal keterbukaan informasi publik agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, keterbukaan informasi publik yang berkualitas akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, kemiskinan informasi dapat berdampak langsung pada rendahnya pemanfaatan potensi daerah.

“Kemiskinan informasi sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama dalam pemanfaatan potensi yang ada. Dengan keterbukaan informasi yang berkualitas, kita memberikan dukungan nyata terhadap penguatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat,” tegas Darusalam.

Dalam coaching clinic tersebut, peserta mendapatkan pembekalan terkait prinsip dan implementasi keterbukaan informasi publik di badan publik, hak pers dalam mengakses informasi publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, mekanisme permohonan informasi, keberatan dan sengketa informasi, hingga studi kasus pelayanan informasi publik di Kalbar. (din)