SINGKAWANG, SP - Secara keseluruhan, total luasan Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di Kota Singkawang mencapai 119,37 Hektare.

Kejadian Karhutla ini terhitung sejak Agustus hingga September 2026.

"Dengan rincian 72,47 hektare di Singkawang Selatan, 30 hektare di Singkawang Utara dan 16,9 hektare di Singkawang Timur," kata Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, Jumat (2/10).

Pemkot Singkawang langsung memperkuat koordinasi lintas sektor. Pada 24 Agustus, status siaga darurat ditetapkan sekaligus dibentuk satuan tugas penanganan Karhutla.

Ruang Telematics Control Management (TCM) Kantor Wali Kota Singkawang dijadikan Posko Terpadu Karhutla untuk mengonsolidasikan informasi dan penanganan di lapangan didukung dengan Posko Karhutla di lima kecamatan.

Untuk mempercepat respons terhadap kejadian darurat, Pemkot Singkawang juga mengoperasikan Call Center 112 selama 24 jam.

"Laporan masyarakat menjadi pintu awal untuk mempercepat pengerahan personel dan penanganan di lapangan.
Kekuatan penanganan digerakkan secara bersama," ujarnya.

TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Damkar Satpol PP, BPKS, Masyarakat Peduli Api (MPA), kecamatan, kelurahan hingga
masyarakat terlibat dalam upaya pemadaman dan pencegahan.

Salah satu tantangan berat terjadi saat kebakaran melanda kawasan akses menuju Bandara Singkawang, 25 Agustus.

Sedikitnya 12 hotspot teridentifikasi. Petugas bahkan harus berjalan sekitar dua kilometer menuju titik api karena keterbatasan akses. Kondisi itu diantisipasi dengan memanfaatkan saluran air darurat yang membantu proses pemadaman.

“Kondisi air yang melimpah melalui sejumlah parit darurat yang dibuat Pemkot Singkawang sangat mempermudah proses pemadaman api,” ungkapnya.

Di tengah operasi lapangan, Pemkot Singkawang memperkuat penanganan berbasis data melalui FireHotspot Versi 2.

Sistem pemantauan titik panas berbasis data satelit itu dikembangkan tim programmer Diskominfo Kota Singkawang.

“Kehadiran FireHotspot Versi 2 diharapkan dapat menjadi alat bantu yang efektif bagi seluruh unsur tim tanggap Karhutla dalam melakukan
pemantauan dan pengambilan keputusan,” jelasnya.

Penanganan Karhutla tidak berhenti pada pengendalian api. Ketika kualitas udara menurun, perlindungan masyarakat ikut diperkuat.

Sebanyak 3.300 masker dibagikan kepada masyarakat di sejumlah ruang publik pada 26 Agustus.

Bantuan juga datang dari sektor swasta dan organisasi kemasyarakatan berupa masker, makanan, minuman energi serta multivitamin bagi personel yang berada di garis depan penanganan Karhutla. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) secara berkala memantau kualitas udara.

Hasil pemantauan menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan langkah perlindungan masyarakat, termasuk kebijakan di sektor pendidikan.

Sementara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) menyesuaikan pola pembelajaran berdasarkan kondisi kualitas udara, mulai dari pembelajaran daring, terbatas hingga kembali ke pembelajaran tatap muka.

"Evaluasi dilakukan secara berkala mengikuti perkembangan kondisi udara," katanya.

Di sektor kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah juga melakukan pemantauan terhadap kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

Pada periode 24 Agustus hingga 7 September 2026 tercatat adanya kasus ISPA. Data tersebut menjadi bagian dari pemantauan kesehatan masyarakat dan tidak serta-merta menunjukkan seluruh kasus disebabkan oleh Karhutla.

"Pemkot memastikan ketersediaan obat untuk penanganan ISPA tetap mencukupi. Masyarakat juga diimbau mengurangi aktivitas luar ruangan yang tidak diperlukan dan meningkatkan perlindungan diri selama kualitas udara belum membaik," ujarnya.

Pada 10 September 2026, Pemkot mengerahkan ekskavator untuk menormalisasi saluran sepanjang 3,1 kilometer di Jalan Senen, Kelurahan Sungai Rasau, Singkawang Utara.

Pengerukan dan pembentukan petakan dilakukan untuk memperkuat fungsi saluran sebagai sumber air.

Ekskavator juga menggali sejumlah kantong air dengan jarak sekitar 100 meter menuju kawasan permukiman.

Sumber air didekatkan ke kawasan rawan agar dapat dimanfaatkan petugas dan relawan untuk proses pemadaman dan pendinginan, sekaligus membantu memperlambat penjalaran api.

“Penanganannya tidak hanya ketika api sudah muncul. Sumber air dan langkah pencegahannya juga harus kita siapkan,” tegas Tjhai Chui Mie.

Memasuki 1 Oktober 2026, kondisi Karhutla di Kota Singkawang mulai mereda. Seiring terkendalinya kebakaran, kualitas udara juga menunjukkan perbaikan. Kondisi tersebut menjadi hasil dari kerja bersama berbagai unsur yang sejak awal bergerak menangani
Karhutla di lapangan.

Pemerintah Kota Singkawang memberikan apresiasi sekaligus bantuan kepada 907 personel yang terlibat dalam penanganan Karhutla.

Bantuan diserahkan pada Rabu (30/9/2026) sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi para petugas selama masa penanganan.

Sebanyak 907 personel tersebut terdiri dari 300 personel TNI, 164 personel Polres Singkawang, 30 personel Manggala Agni, 22 personel BPBD Singkawang, 15 personel Damkar Satpol PP Singkawang, 178 personel BPKS dan YPKS, 115 personel MPA, serta 21
personel AVB.

Meredanya Karhutla dan membaiknya kualitas udara menjadi momentum untuk terus memperkuat kesiapsiagaan.

"Pemerintah Kota Singkawang mengajak seluruh masyarakat mempertahankan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu
kebakaran," tutup. (rud)