Direktur sebuah perusahaan daerah air minum di salah satu kabupaten di Kalimantan Barat (Kalbar) berinisial H dikabarkan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan aparat penegak hukum dari Polda Kalbar.

Informasi yang dihimpun Suara Pemred, OTT tersebut diduga berkaitan dengan pemberian uang dalam proses pemeriksaan atau audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap perusahaan daerah tersebut.

H yang dikabarkan diamankan dalam operasi tersebut diketahui baru menjabat sebagai direktur perusahaan daerah air minum itu sejak Desember 2025.

Informasi yang beredar menyebut H tidak diamankan seorang diri. Sejumlah pihak lain juga dikabarkan ikut diamankan dalam operasi tersebut.

Salah satu sumber informasi Suara Pemred menyebut, dugaan OTT tersebut melibatkan H dan seorang oknum BPK berinisial DN. Sumber yang sama menyebut adanya uang sebesar Rp300 juta yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Menurut sumber tersebut, peristiwa itu disebut berlangsung di area parkir salah satu tempat usaha di Jalan Ahmad Yani, Pontianak, sekitar pukul 22.30 WIB.

Namun, informasi mengenai pihak yang diamankan, nominal uang, lokasi kejadian serta dugaan keterkaitannya dengan proses pemeriksaan BPK tersebut belum dikonfirmasi secara resmi oleh Polda Kalimantan Barat.

Saat dikonfirmasi mengenai informasi dugaan OTT tersebut, Kabid Humas Polda Kalbar, Bambang Suharhono, belum memberikan keterangan mengenai detail perkara.

“Akan disampaikan nanti jika sudah ada ya,” ujar Bambang.

Ia menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu hasil dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalbar sebelum memberikan keterangan lebih lanjut.

Dengan demikian, hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi mengenai identitas pihak yang diamankan, lokasi pelaksanaan OTT, barang bukti yang ditemukan maupun konstruksi perkara yang sedang didalami penyidik.

Informasi mengenai dugaan pemberian uang dalam proses pemeriksaan BPK menjadi perhatian karena audit BPK merupakan bagian dari mekanisme pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara maupun daerah.

Namun, dugaan keterlibatan pihak tertentu dalam perkara ini belum dapat disimpulkan sebagai tindak pidana sebelum adanya hasil pemeriksaan dan penjelasan resmi dari aparat penegak hukum.

Begitu pula dengan informasi mengenai uang Rp300 juta. Sampai saat ini belum ada keterangan resmi apakah uang dengan nominal tersebut benar ditemukan dan apakah uang itu berkaitan dengan dugaan suap dalam proses pemeriksaan BPK.

Dalam sejumlah perkara korupsi di Indonesia, proses pemeriksaan BPK memang pernah muncul dalam perkara dugaan suap terkait pengaturan atau temuan pemeriksaan. Namun, setiap perkara memiliki konstruksi hukum yang berbeda sehingga informasi dari perkara lain tidak dapat secara otomatis dikaitkan dengan dugaan OTT di Kalimantan Barat.

Pernyataan Kabid Humas Polda Kalbar yang menyebut informasi akan disampaikan setelah adanya hasil dari Ditreskrimsus menjadi indikasi bahwa aparat masih melakukan pendalaman sebelum memberikan keterangan kepada publik.

Tahapan pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan rangkaian peristiwa, pihak-pihak yang terlibat, barang bukti serta dugaan tindak pidana yang sedang ditangani.

Apabila nantinya Polda Kalbar memberikan keterangan resmi, publik dapat mengetahui secara jelas apakah informasi mengenai OTT tersebut benar, siapa saja pihak yang diamankan, termasuk dugaan perkara dan status hukum masing-masing pihak.

Untuk saat ini, informasi mengenai H, DN, dugaan uang Rp300 juta dan lokasi kejadian masih bersumber dari informasi yang belum dikonfirmasi secara resmi oleh kepolisian.

Suara Pemred masih berupaya memperoleh keterangan resmi dari Polda Kalbar maupun pihak-pihak terkait lainnya untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai perkara tersebut.

Redaksi akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memperbarui pemberitaan setelah aparat penegak hukum menyampaikan keterangan resmi. (dit/din/bob)