JAKARTA, SP - Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dan Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10).

Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang selanjutnya dipercaya Presiden menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Sementara Wahyu menggantikan Komjen Pol. Dedi Prasetyo yang mendapat tugas baru sebagai Kepala Badan Reformasi Agraria Nasional.

Pelantikan tersebut berlangsung setelah DPR RI menyetujui pengangkatan Suyudi sebagai Kapolri dalam Rapat Paripurna Ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027. Sebelumnya, Komisi III DPR RI menyetujui pencalonan Suyudi secara aklamasi setelah menjalani uji kepatutan dan kelayakan.

Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden Nomor 96 dan Nomor 97 Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kapolri dan Wakapolri.

Dalam keputusan tersebut, Presiden memberhentikan dengan hormat Listyo Sigit dari jabatan Kapolri dan Dedi Prasetyo dari jabatan Wakapolri, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa keduanya kepada bangsa dan negara.

Keputusan yang sama menetapkan Suyudi sebagai Kapolri dan Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri.

Suyudi dan Wahyu kemudian mengucapkan sumpah jabatan yang dipandu langsung Presiden Prabowo.

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya dan seadil-adilnya,” demikian bagian sumpah jabatan yang diucapkan keduanya.

Setelah pengucapan sumpah, Prabowo melepas tanda pangkat Komisaris Jenderal yang sebelumnya dikenakan Suyudi dan menggantinya dengan tanda pangkat Jenderal Polisi. Presiden juga menyematkan tanda jabatan Kapolri pada seragam Suyudi.

Prosesi serupa dilakukan kepada Wahyu yang kini menjabat Wakapolri dengan pangkat Komisaris Jenderal.

Suyudi dan Wahyu kemudian menandatangani berita acara pelantikan bersama Presiden Prabowo dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

Suyudi Baru Tahu Pagi Hari

Suyudi mengungkapkan dirinya baru mendapat informasi mengenai penunjukan sebagai calon Kapolri pada Kamis pagi, beberapa jam sebelum menjalani proses uji kepatutan dan kelayakan di DPR.

“Kami baru mendapatkan informasi tadi pagi sehingga kami langsung mempersiapkan diri untuk melaksanakan paparan proper test,” kata Suyudi seusai pelantikan.

Informasi tersebut, kata dia, diterima dari pihak Istana. Namun, Suyudi enggan menyebut pejabat yang menyampaikan informasi tersebut kepadanya.

Dalam waktu yang relatif singkat, Suyudi kemudian mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR RI. Proses tersebut berlangsung sekitar 30 menit dan berakhir dengan persetujuan secara aklamasi.

“Kami sudah punya konsep-konsep ya, tentunya tadi dengan waktu yang terbatas, kami matangkan kembali,” ujarnya.

Suyudi mengatakan dirinya juga belum mengetahui mengenai rencana pencalonannya ketika mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo pada Selasa (29/9).

Saat itu, Suyudi masih menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Rapat tersebut membahas antara lain persoalan rehabilitasi pengguna narkotika, kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan, serta peredaran narkotika di dalam lapas.

Prioritas Kerja Kapolri

Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto, mengungkap prioritas kerjanya sebagai pimpinan Polri yang baru, di antaranya konsolidasi internal Polri, peningkatan layanan publik, dan memastikan polisi dekat dengan masyarakat.

Walaupun demikian, Suyudi menjelaskan bahwa dia akan belanja masalah ke seluruh divisi di internal Polri untuk memetakan masalah yang perlu diselesaikan dengan cepat.

"Tentunya kami akan mengedepankan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik ya, kemudian juga penegakan hukum yang adil, dan juga kami berupaya untuk bisa lebih dekat dengan masyarakat sesuai dengan apa yang menjadi program kerja kami, yaitu Polisi Bersama Masyarakat," kata Suyudi.

Suyudi melanjutkan polisi sejatinya harus selalu dekat dengan masyarakat serta memberikan jawaban atas kesulitan-kesulitan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Ia juga menjelaskan reformasi internal yang akan dia kerjakan di tubuh Polri.

"Kami akan melihat, kami akan mencoba belanja masalah dan juga akan melakukan langkah-langkah yang kami anggap penting ya menjadi prioritas kami. Tentunya dalam kerangka harkamtibmas (pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat) dan juga sesuai dengan grand strategy Polri," ujarnya.

Strategi besar reformasi Polri yang disebut Suyudi itu, dia melanjutkan tertuang dalam peta jalan (road map) kebijakan yang dikerjakan dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Kemudian, terkait instruksi khusus dari Presiden Prabowo kepada dirinya, Suyudi menyampaikan Presiden menekankan beberapa kejahatan yang harus menjadi sorotan, seperti narkotika, penyelundupan, judi online (judol), dan aksi-aksi yang meresahkan masyarakat.

Listyo Sigit Jadi Kepala Staf Kepresidenan

Dalam rangkaian pelantikan pejabat negara di Istana Negara, Prabowo juga melantik Listyo Sigit sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Pengangkatan Listyo ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 105/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Reforma Agraria yang ditetapkan Presiden pada 30 September 2026.

Listyo mengucapkan sumpah jabatan yang dipandu Presiden Prabowo sebelum menandatangani berita acara pelantikan.

Listyo menjabat Kapolri sejak 27 Januari 2021. Ia menggantikan Jenderal (Purn.) Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Pada hari yang sama, Dudung dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

Listyo dan Dedi Terima Bintang Mahaputera

Sebelum pelantikan Suyudi dan Wahyu, Presiden Prabowo memberikan tanda kehormatan Bintang Mahaputera kepada Listyo dan Dedi.

Listyo menerima Bintang Mahaputera Adipurna, sedangkan Dedi menerima Bintang Mahaputera Adipradana.

Penganugerahan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 86 TK Tahun 2026 yang ditandatangani Prabowo pada 1 Oktober 2026.

Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Wahyu Yudhayana menyebut penghargaan diberikan atas jasa luar biasa Listyo dan Dedi di bidang kepolisian serta berbagai bidang lain yang dinilai bermanfaat bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmuran bangsa dan negara.

Presiden kemudian menyematkan tanda kehormatan tersebut kepada Listyo dan Dedi beserta atribut pendukungnya.

Dedi sebelumnya menjabat Wakapolri. Setelah meninggalkan posisi tersebut, ia mendapat tugas baru sebagai Kepala Badan Reformasi Agraria Nasional.

Tantangan Reformasi Polri

Pergantian kepemimpinan Polri mendapat sejumlah catatan dari pemerhati kepolisian. Pemerhati Kepolisian Poengky Indarti mengatakan Suyudi menghadapi tugas untuk melanjutkan transformasi atau reformasi Polri.

Menurut Poengky, agenda tersebut merupakan mandat masyarakat yang perlu diteruskan oleh kepemimpinan baru.

Ia menyoroti pentingnya reformasi kultural di tubuh Polri, termasuk penguatan sikap humanis, penghormatan terhadap hak asasi manusia, profesionalitas, serta pengawasan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran.

Poengky juga meminta perhatian terhadap pemberantasan peredaran gelap narkotika tetap menjadi agenda penting. Pengalaman Suyudi sebagai Kepala BNN dinilai dapat menjadi bekal dalam menangani persoalan tersebut.

Ia juga berharap berbagai program yang telah dijalankan pada era Listyo dapat diteruskan oleh Suyudi.

Poengky menilai kepemimpinan Listyo sejak 2021 telah melewati berbagai situasi, termasuk pandemi COVID-19, Pemilu dan Pilkada 2024, bencana alam, karhutla, serta pengamanan berbagai agenda nasional dan internasional.

Menurutnya, salah satu perubahan yang terlihat pada era Listyo adalah pemberian ruang lebih besar kepada polisi wanita untuk menduduki jabatan strategis serta penguatan penanganan perkara perempuan dan anak.

“Hal-hal baik yang dirintis dan dilaksanakan Bapak Listyo Sigit Prabowo diharapkan tetap dilanjutkan oleh Kapolri penggantinya,” kata Poengky.

Kompolnas Soroti Digitalisasi dan PPA

Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mohammad Choirul Anam jberharap Suyudi melanjutkan sejumlah program yang telah berjalan pada masa kepemimpinan Listyo.

Salah satunya penguatan digitalisasi pelayanan karena memudahkan masyarakat mengakses layanan kepolisian.

“Yang paling penting dalam konteks kepemimpinan beliau nanti, yang pertama memang melanjutkan apa yang dilakukan oleh Pak Jenderal Listyo Sigit,” kata Anam.

Selain digitalisasi, Anam mendorong Polri memperkuat pelayanan bagi penyandang disabilitas. Kebijakan afirmatif yang telah berjalan, baik dalam rekrutmen maupun pelayanan kepolisian, menurut dia, perlu diteruskan.

Anam juga menyoroti pengawasan terhadap personel Polri. Pengawasan internal perlu diperkuat melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam), termasuk penerapan sanksi yang tegas terhadap anggota yang melakukan pelanggaran.

Di sisi eksternal, ia mendorong penguatan peran Kompolnas serta perluasan ruang pengawasan publik, termasuk menindaklanjuti rekomendasi Komite Percepatan Reformasi Polri (KPRP).

Perlindungan perempuan dan anak juga menjadi perhatian. Anam meminta Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) diperkuat hingga tingkat kepolisian resor (Polres).

“Zamannya Listyo Sigit itu ada penguatan PPA di Polda-Polda yang masih terbatas, dan itu bisa dilanjutkan agar semua Polda bisa memilikinya. Bahkan tidak hanya level Polda, bahkan level Polres sehingga merata kebutuhannya,” ujarnya.

PDIP Dorong Reformasi dan Netralitas

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan pergantian Kapolri diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat reformasi kepolisian.

Menurut Hasto, pergantian pucuk pimpinan Polri bukan hanya persoalan pergantian figur, tetapi juga harus diikuti pembenahan institusi.

Ia menyoroti pentingnya profesionalitas, integritas, netralitas, transparansi penanganan perkara, serta penguatan supremasi hukum.

Hasto juga menyinggung pernyataan Suyudi saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR mengenai kesetaraan warga negara di hadapan hukum, transparansi perkara, serta fenomena “no viral, no justice”.

Menurut Hasto, prinsip tersebut perlu diterjemahkan dalam praktik pelayanan dan penegakan hukum.

Ia juga mendorong penguatan pengawasan internal dan eksternal, pemberantasan pungutan liar serta praktik transaksional, perlindungan HAM dan demokrasi, serta peningkatan akuntabilitas Propam.

Golkar Soroti Rekam Jejak Suyudi

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji mengatakan Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto merupakan sosok tepat untuk memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia mengingat rekam jejak yang dimilikinya.

“Komjen Suyudi adalah sosok yang tepat untuk memimpin Polri ke depan. Sesuai Undang-Undang Kepolisian, Kapolri diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR dan DPR telah memberikan persetujuannya hari ini,” kata dia.

Menurut dia, Suyudi memiliki rekam jejak yang lengkap, mulai dari ditempa di bidang reserse dan penyidikan, memimpin sejumlah satuan kewilayahan, menjabat Wakapolda Metro Jaya dan Kapolda Banten, hingga dipercaya memimpin Badan Narkotika Nasional (BNN) sejak Agustus 2025.

“Komjen Suyudi tidak hanya penyidik yang andal, tetapi juga pemimpin yang tegas ke dalam. Saat menjabat Kapolda Banten, beliau tidak ragu menindak tegas anggotanya yang diduga tidak profesional dalam melayani laporan masyarakat. Ketegasan seperti inilah yang dibutuhkan Polri,” ucapnya.

Dia juga menilai kepemimpinan Suyudi di BNN membuktikan kemampuannya menghadapi kejahatan lintas negara.

Ia menyoroti keberhasilan BNN menangkap buronan internasional yang diduga menjadi aktor utama penyelundupan sekitar dua ton sabu, melalui kerja sama lintas negara dan lintas instansi di Kamboja.

“Itu capaian penting. Bandar besar yang bersembunyi di luar negeri pun bisa dijangkau. Pengalaman ini akan menjadi modal berharga bagi Polri dalam memerangi narkoba dan kejahatan transnasional,” katanya.

Evaluasi Kebijakan

Akademisi Universitas OSO, Dodi menilai pergantian pucuk pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bukan sekadar perubahan figur dalam struktur organisasi. Momentum tersebut juga menjadi bagian dari dinamika kelembagaan yang dapat memengaruhi arah kebijakan, profesionalisme, akuntabilitas hingga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Dodi mengatakan, perhatian publik terhadap pergantian Kapolri semestinya tidak hanya diarahkan pada sosok yang dipercaya memimpin Polri. Hal yang lebih penting, menurutnya, adalah agenda kelembagaan yang akan dibawa dan bagaimana agenda tersebut diwujudkan dalam praktik.

“Pergantian Kapolri bukan sekadar pergantian figur dalam struktur organisasi Polri. Dari perspektif akademik, momentum ini dapat dilihat sebagai bagian dari dinamika kelembagaan yang memiliki konsekuensi terhadap arah kebijakan, profesionalisme, akuntabilitas, serta kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian,” ujar Dodi.

Menurutnya, kepemimpinan baru akan menghadapi tantangan yang kompleks. Di antaranya menjaga profesionalisme dan netralitas institusi, memperkuat pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan penegakan hukum berjalan secara konsisten dan berkeadilan.

“Hal yang penting bukan hanya siapa yang menjadi Kapolri, tetapi agenda kelembagaan apa yang akan dibawa dan bagaimana agenda tersebut diwujudkan dalam praktik,” katanya.

Dodi menilai keberhasilan kepemimpinan baru juga tidak semestinya hanya dilihat dari popularitas pimpinan maupun banyaknya program yang diluncurkan.

Dari perspektif akademik, ukuran keberhasilan justru dapat dilihat dari perubahan yang konkret dan terukur dalam kualitas pelayanan publik, integritas aparat, kepastian hukum, penghormatan terhadap hak masyarakat serta tingkat kepercayaan publik.

“Dari sudut pandang akademisi, keberhasilan kepemimpinan baru seyogianya tidak diukur semata-mata dari popularitas atau banyaknya program yang diluncurkan, tetapi dari perubahan yang dapat diukur dalam kualitas pelayanan publik, integritas aparat, kepastian hukum, penghormatan terhadap hak masyarakat, dan meningkatnya kepercayaan publik,” jelasnya.

Karena itu, pergantian kepemimpinan di tubuh Polri juga dinilai menjadi momentum untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan praktik kelembagaan yang telah berjalan.

Dodi mengatakan kebijakan yang selama ini dinilai baik perlu dipertahankan. Sementara berbagai persoalan yang masih menjadi kritik publik perlu dijawab melalui pembenahan yang didasarkan pada data dan evaluasi, bukan sekadar perubahan narasi.

“Pergantian kepemimpinan juga seharusnya menjadi momentum untuk melakukan evaluasi secara objektif terhadap kebijakan dan praktik kelembagaan sebelumnya. Hal-hal yang telah berjalan baik perlu dipertahankan, sementara persoalan yang masih menjadi kritik publik perlu dijawab melalui pembenahan berbasis data, bukan sekadar perubahan narasi,” tegasnya.

Dodi menilai agenda tersebut nantinya perlu diterjemahkan dalam kebijakan dan praktik yang dapat dirasakan langsung masyarakat.

Terlebih, Polri merupakan institusi negara yang memiliki posisi strategis dalam menjaga keamanan sekaligus menjalankan fungsi penegakan hukum. Karena itu, kualitas kepemimpinan tidak hanya berdampak terhadap internal institusi, tetapi juga terhadap hubungan kepolisian dengan masyarakat.

“Pada akhirnya, Polri adalah institusi negara yang memiliki posisi strategis dalam menjaga keamanan dan penegakan hukum,” katanya.

Menurut Dodi, harapan terhadap Kapolri baru tidak berhenti pada keberhasilan administratif. Kepemimpinan baru diharapkan mampu membawa perubahan kelembagaan yang memperkuat profesionalisme sekaligus membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat.

“Karena itu, harapan terhadap Kapolri baru bukan hanya keberhasilan secara administratif, tetapi kemampuan membangun institusi kepolisian yang semakin profesional, humanis, transparan, akuntabel, dan dipercaya masyarakat,” pungkasnya.

Perkuat Penegakan hukum

Koordinator Wilayah XIV GMKI Kalbar, Steper Vijaye, menilai pergantian Kapolri menjadi momentum penting bagi institusi kepolisian untuk memperkuat penegakan hukum, pelayanan kepada masyarakat serta kepercayaan publik.

“Pergantian Kapolri ini tentu menjadi momentum bagi Polri untuk terus melakukan pembenahan. Kami berharap kepemimpinan yang baru mampu memperkuat penegakan hukum, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian," ungkap Koordinator Wilayah XIV GMKI Kalbar, Steper Vijaye.

Menurut Steper, perhatian terhadap kepolisian tidak hanya berada pada tingkat nasional. Kebijakan dan arah kepemimpinan Kapolri juga akan berpengaruh terhadap jajaran kepolisian di daerah, termasuk Polda Kalimantan Barat.

Karena itu, GMKI Kalbar berharap kepemimpinan baru Polri tetap membuka ruang komunikasi dengan masyarakat sipil, organisasi mahasiswa dan kelompok kepemudaan.

“Polri harus semakin dekat dengan masyarakat. Kritik dan masukan dari masyarakat harus dilihat sebagai bagian dari kontrol publik agar kepolisian semakin profesional dan responsif terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat," jelasnya.

Steper mengatakan, sejumlah persoalan penegakan hukum di daerah juga membutuhkan perhatian. Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian hukum dan pelayanan kepolisian yang transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Di Kalbar, persoalan seperti aktivitas pertambangan ilegal, kejahatan lingkungan, narkotika dan berbagai persoalan hukum lainnya membutuhkan penanganan yang konsisten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami berharap persoalan-persoalan hukum di Kalbar juga menjadi perhatian. Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan dan tidak tebang pilih, sehingga masyarakat mendapatkan rasa keadilan dan kepastian hukum," harap Steper.

Selain penegakan hukum, GMKI Kalbar juga mendorong agar pendekatan kepolisian terhadap masyarakat semakin mengedepankan komunikasi dan pencegahan.

Menurut Steper, mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan dapat menjadi mitra kritis bagi kepolisian dalam mengawal berbagai persoalan publik.

Bagi GMKI Kalbar, pelaksanaan agenda tersebut nantinya akan dilihat dari implementasinya di lapangan, termasuk bagaimana jajaran kepolisian memberikan pelayanan dan menangani persoalan hukum yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Steper berharap kepemimpinan baru Polri dapat memperkuat hubungan institusi kepolisian dengan masyarakat serta membuka ruang partisipasi publik dalam pengawasan dan evaluasi kinerja kepolisian.

“Harapan kami sederhana, Polri semakin profesional, semakin humanis dan semakin dipercaya masyarakat. Pergantian kepemimpinan harus menjadi momentum untuk menghadirkan pelayanan dan penegakan hukum yang benar-benar dirasakan masyarakat," pungkasnya. (din/ant)