BENGKAYANG,SP – Polres Bengkayang menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan standar pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) Pelayanan Publik Polres Bengkayang Tahun 2026.

Forum yang digelar di Aula Tunggal Panaluan Polres Bengkayang, Rabu (21/1), menjadi wadah dialog terbuka antara kepolisian dan pemangku kepentingan guna mengevaluasi sekaligus menyempurnakan standar pelayanan publik di lingkungan Polres Bengkayang.

Wakapolres Bengkayang, Kompol Suparwoto mengatakan forum konsultasi publik merupakan bentuk keterbukaan Polres Bengkayang dalam menerima masukan langsung dari masyarakat.

“Masukan dari masyarakat sangat penting sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,” kata Suparwoto.

Ia menegaskan Polres Bengkayang berkomitmen meningkatkan standar pelayanan, integritas personel, serta kemudahan akses layanan kepolisian, baik secara langsung maupun berbasis digital.

Menurut dia, peningkatan standar pelayanan publik dilakukan secara berkelanjutan melalui pembaruan standar dan maklumat pelayanan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penguatan pengawasan internal.

Dalam forum tersebut, Polres Bengkayang juga memaparkan berbagai inovasi layanan publik, di antaranya optimalisasi pelayanan SIM, penguatan layanan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), serta penerapan layanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) secara full online melalui Super App Polri.

Wakil Ketua DPRD Bengkayang, Esidorus mengapresiasi komitmen Polres Bengkayang dalam meningkatkan standar pelayanan publik dan keterbukaan terhadap aspirasi masyarakat.

“Pelayanan publik yang baik sangat menentukan tingkat kepercayaan masyarakat. Upaya peningkatan yang dilakukan Polres Bengkayang perlu terus didukung melalui kolaborasi lintas sektor,” ujarnya.

Ia juga mendorong penguatan edukasi dan pengawasan lalu lintas, khususnya terhadap kendaraan bermuatan besar, pelanggaran knalpot brong, serta pengendara di bawah umur.

Sementara itu, tokoh masyarakat Bengkayang, H. Mauludin, menilai forum konsultasi publik tersebut sebagai langkah positif dalam memperkuat hubungan antara kepolisian dan masyarakat.

“Melalui forum ini, masyarakat dapat menyampaikan langsung persoalan yang dihadapi, sehingga pelayanan kepolisian dapat terus ditingkatkan,” katanya.

Perwakilan awak media Bengkayang, Stepanus Robin, menilai secara umum pelayanan publik di Polres Bengkayang sudah berjalan dengan baik, baik dalam pelayanan SKCK, SIM, maupun layanan kepolisian lainnya.

Namun demikian, ia mendorong agar peningkatan kualitas pelayanan juga menjangkau hingga tingkat kecamatan serta disertai edukasi keselamatan berlalu lintas yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.

“Keselamatan berlalu lintas adalah tanggung jawab bersama. Orang tua, sekolah, instansi pemerintah, dan swasta perlu berperan aktif, tidak hanya dibebankan kepada kepolisian,” ujarnya.

Menutup forum, Wakapolres Bengkayang menyimpulkan hasil diskusi dengan dua kata kunci, yakni edukasi dan kolaborasi sebagai fondasi utama peningkatan standar pelayanan publik.

“Edukasi kepada masyarakat harus diimbangi dengan kolaborasi semua pihak agar standar pelayanan publik Polres Bengkayang semakin baik dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” kata Suparwoto.

Forum Konsultasi Publik Pelayanan Publik Polres Bengkayang Tahun 2026 ditutup dengan penandatanganan berita acara hasil review standar pelayanan, dan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman serta kondusif.