BENGKAYANG,SP – Pemerintah kabupaten Bengkayang menggelar Musrenbang RKPD Tahun 2027 di Kantor Bupati Bengkayang, Jumat (17/4).

Wakil Bupati Bengkayang Syamsul Rizal menegaskan, fokus pembangunan daerah pada 2027 diarahkan pada penguatan sumber daya manusia (SDM), perluasan akses ekonomi, dan digitalisasi tata kelola pemerintahan.

“Musrenbang ini bukan sekadar rutinitas, tetapi forum untuk menyerap aspirasi dan menyusun program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat,” kata Syamsul Rizal.

Ia menyebutkan tema pembangunan 2027 mengusung percepatan pembangunan melalui perluasan akses ekonomi, peningkatan kapasitas SDM, serta digitalisasi pemerintahan.

Dalam kerangka tersebut, pemerintah daerah menargetkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 72,42 melalui penguatan sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan mencapai 5,4 persen dengan target PDRB per kapita sebesar Rp50,23 juta. Pemerintah daerah juga menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga 5,7 persen dan tingkat pengangguran terbuka menjadi 2,65 persen.

Di bidang tata kelola pemerintahan, Pemkab Bengkayang menargetkan peningkatan indeks reformasi birokrasi menjadi 73,3 serta penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna mendukung pelayanan publik yang lebih efektif dan transparan.

Sementara itu, sektor infrastruktur dan lingkungan juga menjadi perhatian dengan target indeks infrastruktur sebesar 59,93 serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 75,05.

Syamsul Rizal menekankan pentingnya penajaman prioritas program mengingat keterbatasan fiskal daerah, sehingga setiap program harus berbasis data dan memiliki dampak luas bagi masyarakat.

“Program yang dipilih harus benar-benar prioritas dan memberikan manfaat nyata atau high impact,” ujarnya.

Ia juga mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi pajak dan retribusi, pengelolaan sumber daya alam, pengembangan sektor pariwisata, serta penataan aset daerah.

Menurut dia, kolaborasi antara pemerintah, DPRD, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah.

“Tidak ada keberhasilan tanpa kerja sama semua pihak. Ini yang harus terus kita perkuat untuk mewujudkan Bengkayang yang maju, mandiri, dan berkelanjutan,” katanya.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong Kabupaten Bengkayang untuk memfokuskan program prioritas yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di tengah keterbatasan anggaran daerah.

Asisten II Setda Kalbar Heronimus Hero mengatakan Musrenbang menjadi instrumen penting untuk memastikan perencanaan pembangunan yang realistis, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Setiap pertumbuhan ekonomi satu persen dapat menyerap sekitar 750 tenaga kerja. Karena itu, upaya mendorong pertumbuhan ekonomi hingga lima persen sangat penting untuk menekan angka pengangguran,” katanyanya.

Ia menyebutkan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat saat ini berada di angka 5,39 persen, sementara Kabupaten Bengkayang sebesar 4,88 persen, sehingga masih diperlukan akselerasi untuk meningkatkan kinerja ekonomi daerah.

Menurut dia, di tengah penurunan dana transfer ke daerah (TKD), pemerintah daerah perlu mengoptimalkan potensi yang ada, termasuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan sumber daya secara kolaboratif.

“Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan perbankan, menjadi penting untuk mendorong pembiayaan pembangunan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, khususnya jalan, harus menjadi prioritas karena berperan langsung dalam memperlancar distribusi barang dan jasa serta meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Selain itu, Pemprov Kalbar mendorong agar hasil Musrenbang dapat menghasilkan program prioritas yang fokus dan terarah, serta mengoptimalkan potensi daerah yang ada.

Heronimus menambahkan pentingnya sinergi lintas sektor, termasuk antara pemerintah daerah dan pihak swasta, dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Ia juga mengingatkan bahwa proyek strategis nasional menjadi salah satu indikator keberhasilan kepala daerah, sehingga perlu dikawal bersama agar implementasinya berjalan optimal di daerah.

“Melalui forum ini, kami juga membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan aspirasi prioritas pembangunan yang akan menjadi bahan sinkronisasi di tingkat provinsi,” katanya. (Ril)