BENGKAYANG,SP- Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis menegaskan Pemerintah Kabupaten Bengkayang tidak merencanakan pembukaan atau pembangunan unit permukiman transmigrasi baru dalam perencanaan pembangunan daerah.

Penegasan itu disampaikan Bupati Bengkayang menanggapi pemberitaan di media cetak, media daring, dan media sosial mengenai aksi penolakan transmigrasi oleh masyarakat Dusun Nibung, Desa Sahan, Kecamatan Seluas, pada 16 Januari 2026.

Dalam klarifikasinya, Bupati menjelaskan aksi warga tersebut bukan penolakan terhadap program pembukaan transmigrasi baru, melainkan penolakan terhadap kegiatan verifikasi lapangan hasil evaluasi lahan usaha transmigrasi Paket A yang berlokasi di Dusun Nibung.

Ia menyebut, lahan usaha transmigrasi Paket A itu telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama warga transmigrasi pada 1991–1993 oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat.

Sebastianus mengatakan verifikasi lapangan yang direncanakan berlangsung pada 14–16 Januari 2026 bertujuan memastikan kondisi faktual lahan, menegaskan status serta penguasaan lahan, sekaligus mengidentifikasi berbagai permasalahan lahan yang ada di lokasi tersebut.

Namun, kegiatan verifikasi tidak dapat dilaksanakan karena adanya penolakan dari masyarakat Dusun Nibung.

Bupati Bengkayang mengajak seluruh pihak menjaga situasi keamanan dan ketertiban daerah, sekaligus meminta informasi yang disampaikan kepada publik dilakukan secara bertanggung jawab sesuai substansi yang sebenarnya.

“Demi menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Bengkayang, saya mengajak semua pihak untuk menginformasikan dan memberitakan sesuatu sesuai dengan substansi yang sebenarnya,” kata Sebastianus.

Klarifikasi resmi tersebut disampaikan pada 21 Januari 2026 sebagai informasi kepada masyarakat dan seluruh pihak terkait.