YOUTUBE dituding sebagai pusat penyebaran disinformasi dan misinformasi alias provokator online utama dunia. Sebab, YouTube membiarkan platformnya dipersenjatai oleh aktor yang tidak bermoral untuk memanipulasi, dan mengeksploitasi orang lain, untuk mengatur, serta menggalang dana sendiri.

Dilansir Suara Pemred dari The Associated Press, Kamis, 13 Januari 2022, kecaman ini dinyatakan oleh lebih dari 80 organisasi pemeriksa fakta, dan menyerukan supaya website berbagi video milik Google Inc ini mengatasi apa yang diklaim sebagai informasi salah yang merajalela di platformnya.

Dalam sebuah surat kepada CEO Google Inc Susan Wojcicki, yang diterbitkan pada Rabu, 12 Januari 2022, kelompok-kelompok itu menyatakan bahwa , upaya YouTube untuk mengatasi masalah tersebut, terbukti tidak cukup.

Harusnya Cek Fakta 

“Apa yang tidak kami lihat adalah banyak upaya oleh YouTube untuk menerapkan kebijakan yang mengatasi masalah tersebut,” kata surat itu.

“Sebaliknya, YouTube membiarkan platformnya dipersenjatai oleh aktor yang tidak bermoral untuk memanipulasi dan mengeksploitasi orang lain, dan untuk mengatur dan menggalang dana sendiri," tambah isi surat.

Masalahnya, menurut kelompok-kelompok ini, terutama merajalela di negara-negara yang tidak berbahasa Inggris dan selatan dunia.

Pemeriksa fakta ini, semuanya adalah anggota Jaringan Pengecekan Fakta Internasional, termasuk Rappler di Filipina, Cek Afrika, Umpan Balik Sains di Prancis, dan lusinan kelompok lainnya.

Semuanya mengecam YouTube, yang dituding membingkai diskusi tentang disinformasi sebagai 'dikotomi palsu' untuk menghapus, atau tidak menghapus konten.

"Menampilkan informasi yang diperiksa fakta lebih efektif daripada menghapus konten," tulis pemeriksa fakta. 

Mereka mengusulkan agar YouTube berfokus ke penyediaan konteks dan sanggahan yang 'jelas ditumpangkan' di video.

Juga diserukan supaya YouTube bertindak terhadap pelanggar yang berulang,  dan meningkatkan upaya melawan informasi yang salah dalam bahasa,  selain bahasa Inggris.

Dalam sebuah pernyataan, juru bicara YouTube Elena Hernandez menyatakan bahwa pihaknya telah 'berinvestasi besar-besaran dalam kebijakan dan produk di semua negara tempat perusahaannya beroperasi.

Pihaknya juga diklaim telah menghubungkan orang-orang ke konten otoritatif, mengurangi penyebaran informasi yang salah, dan menghapus video yang melanggar'.

Adapun pengecekan fakta disebutnya sebagai 'alat penting untuk membantu pemirsa membuat keputusan berdasarkan informasi mereka sendiri.

Hanya saja', tambahnya, hal itu adalah 'satu bagian dari teka-teki yang jauh lebih besar untuk mengatasi penyebaran informasi yang salah'.***

Sumber: The Associated Press