‎‎KETAPANG, SP – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan masih menjadi persoalan yang dihadapi Kabupaten Ketapang. Selain membutuhkan upaya pemadaman di lokasi kebakaran, kondisi tersebut juga berdampak terhadap ketersediaan air bersih, kualitas udara, kesehatan masyarakat, hingga aktivitas sehari-hari.
‎
‎Pemerintah Kabupaten Ketapang telah melakukan sejumlah langkah penanganan, mulai dari koordinasi lintas sektor, pengerahan personel gabungan, penyediaan sumber air untuk pemadaman, hingga pendistribusian air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan.
‎
‎Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, mengatakan penanganan karhutla memerlukan keterlibatan seluruh pihak karena persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemadaman api, tetapi juga pencegahan dan penanganan dampak yang dirasakan masyarakat.
‎
‎Menurutnya, kondisi kemarau yang berkepanjangan menambah tantangan terhadap penanganan kebakaran sehingga membutuhkan kesiapan personel, peralatan, serta ketersediaan sumber air yang memadai.
‎
‎“Kita menghadapi sejumlah tantangan di lapangan, mulai dari kondisi lahan yang kering, keterbatasan sumber air, hingga akses menuju lokasi kebakaran. Karena itu, diperlukan koordinasi yang kuat dan langkah penanganan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah,” ujarnya.
‎
‎Dalam penanganan karhutla, Pemkab Ketapang berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, Manggala Agni, perangkat daerah, camat, kepala desa, serta unsur masyarakat.
‎
‎Koordinasi tersebut diperlukan untuk mendukung penanganan titik kebakaran, memetakan wilayah rawan, serta menentukan kebutuhan personel dan peralatan berdasarkan kondisi di lapangan.
‎
‎Alex mengatakan keterlibatan pemerintah kecamatan dan desa juga penting untuk mempercepat penyampaian informasi apabila ditemukan titik api.
‎
‎“Informasi dari kecamatan dan desa sangat penting. Apabila ditemukan titik api, kami berharap segera dilaporkan agar dapat ditindaklanjuti. Pencegahan dan penanganan sejak dini diperlukan supaya kebakaran tidak semakin meluas,” katanya.
‎
‎Pada September 2026, Pemkab Ketapang meningkatkan status penanganan menjadi tanggap darurat kekeringan dan karhutla sebagai respons terhadap kondisi kebakaran dan dampak kekeringan yang berkembang saat itu.
‎
‎Meski berbagai langkah telah dilakukan, efektivitas pemadaman tetap dipengaruhi kondisi cuaca, ketersediaan peralatan, akses menuju lokasi, serta kemampuan petugas menjangkau titik kebakaran.
‎
‎Salah satu tantangan dalam pemadaman karhutla adalah ketersediaan air, terutama ketika kebakaran terjadi di kawasan yang jauh dari sumber air atau mengalami kekeringan.
‎
‎Untuk membantu mengatasi persoalan tersebut, penyediaan sumber air melalui pembangunan sumur bor dengan kedalaman sekitar 25–30 meter telah menjadi bagian dari langkah penanganan di lokasi yang membutuhkan.
‎
‎Alex menjelaskan bahwa ketersediaan sumber air menjadi salah satu kebutuhan penting untuk mendukung pekerjaan petugas di lapangan.
‎
‎“Selain personel dan peralatan, sumber air juga menjadi faktor penting dalam penanganan karhutla. Karena itu, upaya penyediaan sumber air perlu dilakukan di lokasi yang membutuhkan agar petugas memiliki dukungan ketika melaksanakan pemadaman,” ujarnya.
‎
‎Selain sumur bor, kebutuhan pompa, peralatan pemadam, dan sarana operasional lainnya juga menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla.
‎
‎Pemerintah pusat turut memberikan dukungan Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp20 miliar untuk penanganan karhutla di Kabupaten Ketapang. Dukungan tersebut menjadi salah satu sumber pembiayaan untuk memperkuat penanganan bencana sesuai perencanaan dan ketentuan penggunaan anggaran.
‎
‎Dana Banpres tersebut akan diarahkan untuk memperkuat sarana dan prasarana penanganan karhutla, termasuk pengadaan lima unit mobil pemadam kebakaran, peralatan bagi Masyarakat Peduli Api (MPA) di 253 desa, serta peralatan pemantauan kualitas udara.
‎
‎Pengadaan lima unit mobil pemadam kebakaran direncanakan dengan perkiraan anggaran hampir Rp10 miliar. Dua unit direncanakan untuk BPBD Kabupaten Ketapang guna mendukung penanganan di wilayah pesisir. Sementara itu, satu unit direncanakan untuk wilayah utara dengan opsi penempatan di Sandai atau Tayap, satu unit untuk wilayah tengah yang mencakup Tumbang Titi dan sekitarnya, serta satu unit untuk wilayah selatan seperti Air Upas, Singkup, dan sekitarnya.
‎
‎Selain mobil pemadam, rencana pengadaan juga mencakup peralatan bagi MPA di 253 desa. Peralatan tersebut meliputi mesin pemadam jinjing, selang, pakaian pelindung, topi, dan sepatu untuk mendukung upaya pemadaman awal di tingkat desa.
‎
‎Dukungan lainnya berupa pengadaan peralatan pemantauan kualitas udara dengan perkiraan anggaran sekitar Rp500 juta, termasuk peralatan laboratorium dan alat ukur Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU).
‎
‎Perkembangan realisasi pengadaan peralatan dan penggunaan anggaran tersebut tetap perlu disampaikan secara terbuka agar masyarakat dapat mengetahui pemanfaatan bantuan untuk penanganan karhutla.

Selain itu, Alex menilai persoalan yang muncul akibat kekeringan tidak hanya berkaitan dengan kebakaran. Di sejumlah wilayah, keterbatasan air bersih turut menyulitkan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
‎
‎Alex, menegaskan bahwa pemenuhan air bersih harus menjadi perhatian bersama selama kondisi kekeringan berlangsung.
‎
‎“Penanganan kekeringan tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman api. Kebutuhan air bersih masyarakat juga harus diperhatikan. Kami meminta perangkat daerah dan camat berkoordinasi untuk mendata wilayah yang membutuhkan bantuan dan menentukan prioritas distribusi,” ujarnya.
‎
‎Pendataan wilayah terdampak menjadi langkah penting agar bantuan dapat diarahkan kepada masyarakat yang paling membutuhkan.
‎
‎Selain distribusi air, dukungan pengolahan air menggunakan teknologi Reverse Osmosis (RO) juga telah dilakukan oleh unsur terkait untuk membantu menyediakan air yang layak digunakan dan dikonsumsi sesuai standar yang berlaku.
‎
‎Penegakan hukum terhadap dugaan pembakaran juga menjadi bagian dari penanganan karhutla. Setiap dugaan pelanggaran perlu ditindaklanjuti oleh aparat berwenang berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
‎
‎Pencegahan tidak cukup dilakukan ketika kebakaran sudah terjadi. Edukasi, pengawasan, kesiapan sarana pemadaman, dan partisipasi masyarakat perlu berjalan secara berkelanjutan, terutama ketika kondisi lahan semakin kering.
‎
Untuk itu, Alex menegaskan bahwa penanganan karhutla dan dampak asap di Kabupaten Ketapang harus terus dilakukan hingga tuntas. Meskipun jumlah titik panas menunjukkan penurunan dan hujan mulai turun di sejumlah wilayah, seluruh jajaran diminta tidak lengah karena titik api dan dampak asap masih ditemukan.

Dirinya meminta BPBD, Manggala Agni, TNI-Polri, pemerintah kecamatan dan desa, serta perusahaan untuk memperkuat koordinasi dalam pemadaman api, pemantauan titik panas, distribusi air bersih, dan pembagian masker kepada masyarakat.

la juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan jangka panjang melalui pengadaan peralatan pemadam, perlengkapan keselamatan, serta penguatan Masyarakat Peduli Api di desa-desa agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.

“Kita juga mendorong sosialisasi layanan kesehatan gratis, termasuk pemeriksaan kesehatan, pengobatan ISPA akibat kabut asap, dan layanan rumah oksigen gratis di 24 puskesmas di Kabupaten Ketapang,” tuturnya.

Di sisi lain, Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas pemadaman Karhutla mulai dari BPBD, Pemadam Swasta, TNI-Polri, masyarakat yang turut berkontribusi membantu, para komunitas termasuk lembaga profesi seperti IDI, AJK, KAWAN, PWK, Kadin, Hipmi serta perusahaan diantaranya BGA, Sinarmas, Harita, Cargill hingga perusahaan-perusahaan lainnya yang turut membantu dalam penanganan karhutla.

"Penanganan karhutla bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan semua pihak. Kita harus bersinergi, mencegah pembakaran lahan, melindungi kesehatan masyarakat, dan memast?kan penanganan di lapangan berjalan maksimal," tegasnya. (*)