JAMBI, SP - Partai Hanura terus menggeber konsolidasi organisasi sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pemilu 2029. Setelah menyambangi 11 provinsi, Tim Task Force Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Hanura kini memasuki provinsi ke-12, yakni Jambi.

Ketua Tim Task Force DPP Hanura Patrice Rio Capella bersama Ketua DPD Hanura Jambi Ritas Mairiyanto menggelar konsolidasi dan rapat teknis bersama jajaran pengurus Hanura se-Provinsi Jambi di BW Luxury Hotel, Kota Jambi, Jumat (4/9/2026).

Sekitar 75 orang yang terdiri atas ketua, sekretaris dan bendahara (KSB) DPD serta DPC kabupaten/kota mengikuti kegiatan tersebut. Pertemuan difokuskan untuk menyamakan langkah menghadapi verifikasi faktual partai politik sekaligus memastikan mesin organisasi Hanura mulai bergerak menghadapi Pemilu 2029.

“Ya, hari ini adalah provinsi ke-12 yang kami datangi. Sebelumnya, 11 provinsi lain di Sumatera, Jawa, Kalimantan dan NTB sudah kami datangi, mulai dari Banten, Sumut, Kepri, Sumsel, Kaltara, Kaltim, Kalteng, Kalsel, Bengkulu, NTB, Bali, dan hari ini kami ke Provinsi Jambi,” kata Rio.

Menurutnya, agenda Task Force bukan sekadar kunjungan atau rapat konsolidasi, melainkan bagian dari upaya mengubah pola pikir kader dalam membangun organisasi partai.

Hari ini, kata Rio, Hanura ingin memastikan seluruh pengurus daerah memiliki frekuensi yang sama dalam menghadapi verifikasi faktual dan menyiapkan mesin politik sejak jauh-jauh hari.

“Kami bertemu dengan pengurus DPD, kemudian pengurus kabupaten dan kota se-Provinsi Jambi untuk menyamakan langkah menghadapi verifikasi faktual dan menyiapkan mesin politik agar sudah bisa bekerja mulai hari ini,” ujarnya.

Target Struktur Jambi Rampung Awal Oktober

Rio menargetkan seluruh struktur DPC dan Pimpinan Anak Cabang (PAC) Hanura se-Provinsi Jambi dapat dirampungkan pada akhir September atau paling lambat awal Oktober 2026.

Setelah itu, konsolidasi akan dilanjutkan hingga tingkat desa dan kelurahan melalui Pimpinan Ranting dan selanjutnya Pimpinan Anak Ranting.

“Kami sepakat bahwa pada akhir September atau paling lambat awal Oktober, semua struktur kepengurusan, baik DPC maupun Pimpinan Anak Cabang atau PAC se-Provinsi Jambi, bisa diselesaikan,” tegas Rio.

Ia mengaku optimistis melihat perkembangan organisasi Hanura di Jambi. Kehadiran sejumlah anggota DPRD kabupaten dalam agenda konsolidasi tersebut, menurut Rio, menjadi salah satu indikator bahwa soliditas partai di Jambi mulai bergerak ke arah yang positif.

“Saya pikir, untuk Provinsi Jambi, pergerakan atau soliditas partainya sedang berproses sangat baik. Artinya, tidak ada kekhawatiran dari kami, dari Task Force maupun pimpinan pusat, dalam menghadapi verifikasi faktual dan Pemilu 2029 yang akan datang,” katanya.

Bidik Satu Kursi DPR RI dari Jambi

Konsolidasi organisasi di Jambi juga diarahkan untuk merebut kembali kursi legislatif, termasuk kursi DPR RI. Rio menargetkan Hanura mampu merebut sedikitnya satu kursi DPR RI dari Provinsi Jambi pada Pemilu 2029.

“Dari sekitar enam, tujuh, atau delapan kursi DPR RI yang dimiliki Provinsi Jambi, kami berharap satu kursi DPR RI bisa didapatkan oleh Partai Hanura Provinsi Jambi,” ujarnya.

Menurut Rio, target tersebut harus disiapkan secara serius melalui tahapan yang terukur. Setelah struktur partai selesai, Hanura akan masuk pada tahapan pemetaan kekuatan politik dan penyiapan calon legislatif yang memiliki basis serta kemampuan bertarung di daerah pemilihan.

Ia juga melihat peluang Hanura di Jambi masih terbuka lebar. Saat ini, Hanura baru memiliki anggota DPRD kabupaten di dua daerah, yakni Merangin dan Muaro Jambi.

“Lainnya kosong. Jadi, tujuh kabupaten masih kosong. Kami berharap pada Pemilu 2029 serta pemilu lokal dan pilkada, semua kabupaten dan provinsi ada wakil Hanuranya,” kata Rio.

Hanura bahkan menargetkan setiap kabupaten/kota mampu mengisi sedikitnya separuh dari dapil yang tersedia.

“Saya meyakini itu bisa tercapai. Karena ini ada success story-nya, bagaimana cara membangun partai yang benar. Jadi, kalau partai baru saja bisa mencapai 7 persen, harusnya partai ini tidak dimulai dari nol,” ujarnya.

Ritas Targetkan Hanura Kembali Jadi Kekuatan Politik Jambi

Ketua DPD Hanura Jambi Ritas Mairiyanto mengatakan jajaran Hanura Jambi siap menjalankan target yang telah ditetapkan DPP.

Menurut Ritas, struktur Hanura saat ini telah terbentuk di 11 kabupaten/kota. Kondisi tersebut menjadi modal untuk meningkatkan perolehan kursi legislatif pada Pemilu 2029.

“Kalau melihat posisi hari ini, insyaallah saya yakin ke depan Partai Hanura, khususnya di Provinsi Jambi maupun kabupaten/kota, sudah terbentuk di sebelas kabupaten/kota dengan jumlah komposisi yang luar biasa,” kata Ritas.

Saat ini, Hanura Jambi memiliki empat kursi DPRD. Ritas optimistis jumlah tersebut dapat meningkat signifikan pada pemilu mendatang.

“Ke depan kami menargetkan di kabupaten/kota masing-masing memiliki kursi, baik di kabupaten maupun provinsi. Insyaallah, kalau melihat komposisi yang sudah terbentuk, target itu bisa tercapai,” ujarnya.

Untuk DPR RI, Ritas memasang target minimal satu kursi. Ia ingin mengulang sejarah ketika Hanura pernah mengirimkan wakil dari Jambi ke Senayan.

“Minimal tiga. Kalau DPR RI, kami akan mengukir sejarah kembali karena Partai Hanura dulu pernah mengirimkan satu kursi DPR RI. Insyaallah kami ke depan tidak muluk-muluk. Insyaallah satu kursi DPR RI itu adalah milik Partai Hanura,” katanya.

Tokoh Jambi Mulai Bergabung

Ritas juga mengungkapkan sejumlah tokoh Jambi mulai bergabung dalam struktur Hanura. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari mantan ASN, pejabat hingga tokoh masyarakat.

Salah satu nama yang disebut adalah Prof. Bari Azed yang dipercaya menjadi Ketua Dewan Pakar Hanura Jambi.

Ritas mengatakan masih terdapat sejumlah tokoh lain yang berminat bergabung. DPD Hanura Jambi telah mengusulkan kepada DPP agar tokoh-tokoh tersebut dapat masuk dalam kepengurusan melalui reposisi.

“Kami sudah mengusulkan ke DPP untuk memasukkan para tokoh ini. Insyaallah ke depan para tokoh ini, Pak Sekretaris, Pak Bendahara, dan kawan-kawan sudah menyusun strategi bagaimana Partai Hanura ini menjadi partai yang banyak diminati, baik oleh tokoh masyarakat maupun tokoh pemuda yang ingin bergabung dengan Hanura untuk menjadi calon legislatif Sementara itu, Muscab serentak Hanura di Jambi telah dilaksanakan beberapa bulan lalu. Untuk pelantikan DPD dan DPC, Ritas mengatakan pihaknya masih menunggu kehadiran Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO).

“Pelantikan DPD dan DPC akan kami lakukan serentak sambil menunggu Bapak Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang. Beliau sendiri yang berkomunikasi dengan saya dan ingin melantik kami, DPD maupun DPC di kabupaten/kota,” katanya.

Dari Bali ke Jambi, Task Force Kejar 26 Provinsi

Kunjungan ke Jambi merupakan kelanjutan dari agenda panjang Task Force DPP Hanura yang dimulai dari Banten pada 8 Agustus 2026.

Sebelum Jambi, Task Force telah mendatangi 11 provinsi. Rio menyebut masih ada 26 provinsi yang harus disambangi untuk menyelesaikan konsolidasi nasional.

Ia menargetkan seluruh rangkaian kunjungan tersebut rampung paling lambat akhir Oktober 2026.

“Perjalanan ini belum sampai 50 persen dari jumlah provinsi yang ada. Hari ini juga bukan akhir dari perjalanan Task Force, tetapi awal dari perjalanan Task Force untuk rebranding ini,” ujarnya.

Menurut Rio, rebranding Hanura tidak hanya berkaitan dengan perubahan tampilan atau logo partai, tetapi harus dibarengi dengan kehadiran struktur yang nyata hingga tingkat paling bawah.

“Ketika kami mendatangi 26 provinsi lainnya dengan bahasa yang sama, kemudian standardisasi kepengurusannya juga sama, dan standar PAC yang terbentuk juga sama, maka rebranding secara nasional akan kami umumkan, termasuk meluncurkan logo baru dan mengumumkan kepada publik bahwa Hanura sudah hadir 100 persen dari provinsi sampai ke tingkat desa,” katanya.

Ia mengakui pembentukan struktur tidak dapat dilakukan secara instan. Setelah Task Force datang ke suatu daerah, pengurus setempat tetap membutuhkan waktu untuk menjalankan seluruh proses organisasi.

“Tidak begitu Task Force datang, kemudian Task Force pulang, otomatis struktur langsung terbentuk. Karena Task Force tidak memegang tongkat Nabi Musa. Semua berjalan melalui proses,” ujar Rio.

Ia memperkirakan proses di masing-masing daerah membutuhkan waktu sekitar dua hingga tiga minggu setelah kunjungan Task Force.

Karena itu, tim akan terus bergerak cepat. Untuk mengejar target akhir Oktober, Rio bahkan menyebut anggota Task Force harus berpindah dari satu daerah ke daerah lain hampir setiap hari.

“Kami akan kejar. Kami terbang setiap hari. Kalau tidak menginap, bisa langsung terbang. Tapi untuk beberapa wilayah Indonesia Timur memang tidak bisa dilakukan dalam satu hari dua kali kota. Jadi kami harus terbang, menginap, terbang, menginap,” katanya.

Rio menargetkan rebranding Hanura secara nasional dapat dilakukan pada awal 2027.

“Kami yakin awareness-nya akan naik pelan-pelan. Kalau awareness naik, elektabilitasnya juga akan naik,” ujarnya.

Lawan Budaya Menunggu Pemilu

Dari 12 provinsi yang telah didatangi, Rio mengaku menemukan persoalan yang relatif sama, yakni budaya menunggu hingga mendekati pemilu untuk melakukan konsolidasi.

“Saya melihat problem yang paling utama adalah kemalasan. Karena ada kebiasaan menunggu mendekati pemilu,” ungkapnya.

Task Force, kata dia, dibentuk untuk mengubah kebiasaan tersebut.

“Hari ini Task Force mengubah mindset, cara berpikir dalam hal mengurus partai. Ada atau tidak ada verifikasi, konsolidasi partai di tingkat kecamatan dan desa harus dibangun,” tegas Rio.

Menurutnya, perubahan pola pikir tersebut mulai terlihat setelah Task Force bergerak dari satu daerah ke daerah lainnya.

“Saya rasa semua sekarang sudah berada pada frekuensi yang sama dan menyadari pentingnya konsolidasi struktur partai di Hanura yang selama ini cenderung tidak dilakukan,” katanya.

Hanura Minta RUU Pemilu Tak Diputus Injury Time

Selain konsolidasi internal, Rio turut menyoroti pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.

Ia mengatakan hingga saat ini proses pembahasan masih berjalan. Hanura berharap DPR segera mengundang partai-partai nonparlemen untuk mendapatkan masukan mengenai aturan Pemilu 2029.

“Kami berharap kalau bisa Pak Dasco mewakili DPR bertemu lebih cepat dengan partai-partai di luar parlemen, sehingga partai di luar parlemen pun lebih awal atau lebih dini mempersiapkan diri,” kata Rio.

Menurutnya, RUU Pemilu idealnya dapat diselesaikan pada akhir 2026 sehingga seluruh tahapan persiapan Pemilu 2029 dapat dimulai pada 2027.

“Saya pikir akhir tahun 2026, serentak dengan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, bisa diputuskan dalam sidang terakhir sebelum tutup tahun 2026,” ujarnya.

Rio mengaku Hanura tidak mempermasalahkan kapan RUU tersebut diputuskan selama masih sesuai dengan tahapan dan tidak menghambat proses demokrasi.

Namun, ia mengingatkan agar pembahasan tidak dilakukan terlalu dekat dengan batas waktu atau injury time.

“Kalau diputuskan pada injury time pun Hanura siap. Soal PT, soal apa pun yang diputuskan, sepanjang itu untuk kebaikan negeri ini dan dalam rangka meningkatkan kualitas pemilu serta kualitas produk pemilu, Hanura siap menghadapi apa pun,” katanya.

Ia meminta tidak ada agenda tersembunyi untuk menghambat partai tertentu.

“Tidak boleh ada hidden agenda untuk menghadang, menghalangi, dan menghambat proses demokrasi di negeri ini. Hanura siap berproses dan mengikuti aturan yang akan diputuskan,” tegasnya.

Menurut Rio, keputusan lebih awal justru akan memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat, pegiat demokrasi, maupun partai politik untuk mengajukan judicial review apabila terdapat ketentuan yang dinilai bermasalah.

“Kalau kita berniat baik, kita putuskan lebih awal sehingga teman-teman pegiat pemilu, pegiat demokrasi, dan partai nonparlemen ketika melihat ada yang tidak pas masih diberikan waktu dan ruang untuk melakukan gugatan judicial review di Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.

Mesin Politik Mulai Dipanaskan dari Sekarang

Konsolidasi di Jambi menjadi bagian dari strategi besar Hanura untuk keluar dari pola lama, yakni baru bekerja ketika tahapan pemilu semakin dekat.

Rio menegaskan struktur organisasi harus selesai lebih dahulu agar 2027 Hanura bisa sepenuhnya masuk ke fase kerja politik.

Mulai dari pemetaan dapil, penjaringan calon legislatif, penguatan basis pemilih, hingga kerja nyata di tengah masyarakat akan menjadi agenda berikutnya.

Bagi Hanura, targetnya bukan sekadar lolos verifikasi. Partai ini ingin kembali menjadi kekuatan politik yang mampu mengirimkan wakil ke DPR RI.

Jambi menjadi salah satu daerah yang dipandang memiliki peluang untuk berkontribusi terhadap target tersebut.

Dengan struktur yang terus dibenahi, masuknya sejumlah tokoh lokal, serta target satu kursi DPR RI, Hanura Jambi kini dituntut membuktikan bahwa konsolidasi yang digencarkan DPP benar-benar mampu diterjemahkan menjadi kekuatan elektoral.

Dari Banten hingga Jambi, Task Force terus bergerak. Setelah provinsi ke-12 ini, masih ada 26 provinsi yang harus disambangi. Targetnya jelas, akhir Oktober 2026 struktur selesai, awal 2027 mesin politik bergerak, dan Pemilu 2029 menjadi momentum Hanura kembali ke Senayan. (tim)