MELAWI, SP – Pemerintah Malaysia mengeluhkan kabut asap yang berasal dari Indonesia dan menyampaikan persoalan tersebut kepada Sekretariat ASEAN. Di tengah keluhan itu, sebuah perusahaan penanaman modal asing asal Malaysia justru menjadi sorotan terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.

Karhutla hingga kini masih terjadi di sejumlah wilayah Melawi. Asap pekat mulai mengganggu aktivitas masyarakat, sementara titik api dilaporkan masih ditemukan di sejumlah lokasi.

Masyarakat bersama Kepala Desa Laman Bukit sebelumnya menyampaikan aduan kepada Tim Satgas Karhutla Mabes TNI. Dalam laporan tersebut, aktivitas dan pengelolaan lahan PT Rafi Kamajaya Abadi disebut-sebut berkaitan dengan karhutla yang meluas di wilayah tersebut.

Dugaan dampak karhutla disebut tidak hanya terjadi di Desa Laman Bukit. Sedikitnya 11 desa terdampak, yakni Desa Balai, Batu Ampar, Belansat, Labang, Tekaban, Pemuar, Batu Buil, Sopan Tapak, Batu Nanta, dan Nanga Kayan, serta wilayah lainnya.

PT Rafi Kamajaya Abadi sendiri disebut bukan kali pertama menjadi sorotan dalam persoalan karhutla. Perusahaan tersebut pernah terseret perkara karhutla pada 2019 dan kasusnya berujung ke proses hukum. Kondisi itu membuat masyarakat mempertanyakan langkah pencegahan karhutla yang dilakukan perusahaan.

Warga berharap persoalan serupa tidak kembali terjadi dan meminta adanya tanggung jawab korporasi apabila ditemukan pelanggaran berdasarkan hasil penyelidikan maupun pemeriksaan aparat berwenang.

*Satgas Mabes TNI Turun Langsung*

Ketegangan antara masyarakat dan pihak perusahaan akhirnya mendapat perhatian serius. Pada Kamis (3/9/2026), Tim Satgas Karhutla Mabes TNI yang dipimpin Brigjen TNI Luqman Arief turun langsung melakukan inspeksi mendadak ke lokasi karhutla di Desa Batu Nanta.

Usai meninjau lokasi kebakaran, tim kemudian mendatangi kantor PT Rafi Kamajaya Abadi bersama kepala desa dan masyarakat.
Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana tegang.

Brigjen TNI Luqman Arief kemudian memimpin audiensi antara masyarakat dan perwakilan manajemen perusahaan untuk mencari solusi atas persoalan karhutla yang terjadi.

Dalam audiensi tersebut, Satgas Karhutla Mabes TNI meminta perusahaan tidak lepas tangan dalam penanganan kebakaran. Korporasi diminta mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk membantu pemadaman api dan penanganan dampak karhutla.

Selain penanganan kebakaran yang sedang berlangsung, perusahaan juga diminta memperkuat langkah pencegahan dan mitigasi agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.

Langkah Satgas Karhutla Mabes TNI tersebut mendapat respons dari masyarakat. Audiensi diharapkan dapat meredam ketegangan sekaligus mendorong penyelesaian persoalan secara terukur.

Kini masyarakat menunggu realisasi komitmen perusahaan dalam penanganan karhutla di Melawi.

Di sisi lain, dugaan keterlibatan korporasi dalam kebakaran masih perlu dibuktikan melalui proses pemeriksaan dan penegakan hukum oleh pihak berwenang.

Persoalan ini menjadi perhatian karena dampak karhutla tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat di wilayah terdampak. (*)