BATAM, SP - Ketua Tim Task Force DPP Partai Hanura, yang sekaligus Wakil Ketua Umum Hanura, Patrice Rio Capella, mendorong perubahan sistem pemilu legislatif agar tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan modal dan perolehan suara individu.

Hal itu disampaikan Rio Capella saat memimpin konsolidasi Tim Task Force DPP Hanura bersama jajaran DPD, DPC, anggota DPRD serta kader Hanura se-Kepulauan Riau (Kepri), Selasa (11/8/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Rio menegaskan bahwa Hanura tengah menyiapkan langkah untuk menghadapi Pemilu 2029. Salah satu agenda yang akan diperjuangkan adalah perubahan sistem proporsional terbuka menjadi sistem yang memberikan ruang lebih besar bagi partai politik dalam menentukan calon legislatif berkualitas.

Menurut Rio, sistem proporsional terbuka selama ini membuat kontestasi politik terlalu dipengaruhi kekuatan kapital.

“Pemilu itu seharusnya setiap masanya meningkatkan kualitas dari isi pemilu itu sendiri. Kita berharap pada Pemilu 2029 kualitas DPR dan DPRD juga mulai meningkat,” kata Rio.

Ia menilai, banyak kader yang memiliki kapasitas dan rekam jejak politik justru tersingkir karena tidak memiliki modal besar untuk bertarung dalam pemilu.

“Orang yang bagus, aktivis di partai, hanya kalah pada modal atau kapital. Sehingga tersingkir dan dimenangkan oleh orang yang tidak mengikuti proses berpartai dan mengembangkan partainya,” ujarnya.

Dorong Sistem Kombinasi

Rio menjelaskan, Hanura tidak serta-merta menginginkan sistem pemilu yang sepenuhnya tertutup. Menurut dia, opsi yang dinilai lebih ideal adalah sistem kombinasi atau setengah terbuka, yang tetap memberikan ruang bagi partai sekaligus mempertahankan mekanisme suara terbanyak.

Dalam skema yang ditawarkan, apabila sebuah partai memperoleh satu kursi, kursi tersebut diberikan kepada calon yang ditempatkan partai pada nomor urut pertama. Namun jika partai memperoleh dua kursi, kursi berikutnya dapat diberikan berdasarkan perolehan suara terbanyak di antara caleg partai tersebut.

“Kalau cuma dapat satu kursi, diserahkan kepada orang yang diusulkan partainya pada nomor urut satu. Tapi kalau mendapatkan dua kursi, kursi berikutnya diberikan kepada suara terbanyak,” jelasnya.

Menurut Rio, mekanisme tersebut dapat memberikan keseimbangan antara kewenangan partai dan perjuangan individual para caleg.

“Berikan kesempatan kepada partai politik untuk mengedepankan calon-calon yang berkualitas dari partainya, tanpa menutup peluang orang untuk berjuang mendapatkan kursi tambahan dengan urutan suara terbanyak,” katanya.

Ia menilai mekanisme tersebut juga dapat mendorong kader untuk terlebih dahulu membesarkan partai sebelum mencalonkan diri.

“Sehingga ada penghargaan dan membudayakan agar orang menjadi caleg dengan cara membesarkan partainya dulu. Bukan kemudian bisa pindah-pindah antarpartai politik hanya dengan mengandalkan uang yang banyak,” tegas Rio.

Diperjuangkan pada Pembahasan UU Pemilu

Rio mengatakan, gagasan tersebut akan diperjuangkan Hanura bersama partai-partai nonparlemen. Ia juga menyebut adanya wacana di DPR mengenai sistem kombinasi antara proporsional tertutup dan terbuka.

Menurutnya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem proporsional terbuka tidak menutup kemungkinan bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan melalui revisi UU Pemilu.

Rio sendiri merupakan salah satu pihak yang pernah mengajukan pengujian terkait sistem pemilu ke MK.

“Kalau pembuat undang-undang kemudian mau mengubah itu menjadi proporsional tertutup atau setengah terbuka, saya pikir MK tidak akan membatalkan karena itu berbeda dengan sistem terbuka yang pernah kami uji,” ujarnya.

Ia menyambut positif jika DPR membahas sistem setengah terbuka atau kombinasi tersebut melalui proses legislasi.

“Kalau DPR memutuskan itu setelah RDP dan mendengar pendapat semua pihak, saya pikir Hanura termasuk salah satu yang mendukung rencana itu,” katanya.

Rio menegaskan, perubahan sistem tersebut bukan semata-mata untuk keuntungan Hanura.

“Saya pikir tidak hanya Hanura yang untung. Semua partai bisa mendapatkan manfaat. Tidak membuka seperti pasar bebas, tetapi juga tidak menutup seperti zaman Orde Baru,” katanya.

Task Force Targetkan PAC Rampung September

Selain berbicara mengenai sistem pemilu, Rio meminta seluruh jajaran Hanura Kepri mempercepat konsolidasi organisasi.

Ia menargetkan seluruh Pimpinan Anak Cabang (PAC) di Kepri telah terbentuk dan selesai pada September 2026.

“Bulan September semua PAC selesai. Kenapa September? Karena Oktober kita sudah bicara bab kedua. Bukan lagi mengurus konsolidasi ini,” tegasnya.

Rio meminta kader Hanura Kepri tidak lagi bekerja dengan pola lama. Menurut dia, target menghadapi Pemilu 2029 membutuhkan kerja politik yang jauh lebih besar dan terstruktur.

“Kita harus bekerja tiga kali lipat lebih dari partai yang mendapat kursi,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya pembentukan struktur hingga tingkat ranting dan peningkatan jumlah anggota yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA).

“Tidak ada cara lain. Buat DPC lengkap, tetapi yang diperbanyak pasukannya adalah tingkat ranting,” katanya.

 Hanura Merebut Kursi Eksekutif

Rio juga meminta kader Hanura Kepri mulai membangun kekuatan politik sejak sekarang untuk menghadapi Pemilu 2029 dan agenda politik setelahnya.

Ia bahkan mendorong kader Hanura berani memasang target merebut posisi eksekutif di daerah.

“Saya ingin melihat kalau kami datang kembali ke Kota Batam dan Kota Tanjungpinang, yang menjemput minimal Wakil Wali Kota Batam dari Hanura. Kalau bisa jadi wali kota, ya wali kota,” ujarnya.

Menurut Rio, kekuatan partai tidak hanya diukur dari jumlah kader, tetapi juga dari kemampuan membangun struktur yang solid hingga ke tingkat bawah.

“Lemah Kepri, maka lemah Hanura Indonesia. Kuat Kepri, maka kuat Hanura Indonesia,” katanya.

Ia menilai Kepri memiliki posisi penting karena keberhasilan konsolidasi di daerah tersebut akan menjadi perhatian kader Hanura di provinsi lain.

“Apa yang dilakukan Kepri hari ini ditunggu oleh teman-teman Papua dan kawan-kawan seluruh Indonesia,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Rio juga menyampaikan salam dari Ketua Umum Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), yang disebut terus menerima laporan mengenai perjalanan konsolidasi Task Force DPP di berbagai daerah.

Ia berharap seluruh kader Hanura Kepri tetap optimistis dan bekerja serius untuk membesarkan partai menghadapi Pemilu 2029.

“Yang akan menikmati hasilnya adalah teman-teman semua yang ada di sini,” pungkasnya. (tim)

Tim Task Force DPP Terus Bergerak Perkuat Mesin Partai dari Daerah Menuju Pemilu 2029

TIM Task Force DPP Partai Hanura terus bergerak dari daerah ke daerah untuk mempercepat konsolidasi dan memperkuat mesin politik partai menghadapi Pemilu 2029.

Setelah melakukan konsolidasi di sejumlah daerah, tim yang dipimpin Patrice Rio Capella kini menyambangi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Konsolidasi bersama jajaran DPD dan DPC Hanura se-Kepri digelar di Swiss-Belhotel Harbour Bay Batam, Selasa (11/8/2026).

Kehadiran Tim Task Force DPP bukan sekadar agenda silaturahmi. Tim khusus yang dibentuk DPP Hanura tersebut membawa target mempercepat pembenahan struktur organisasi hingga tingkat bawah sekaligus memastikan mesin partai benar-benar siap bekerja menghadapi Pemilu 2029.

Patrice Rio Capella menegaskan, kemenangan dalam pemilu tidak mungkin diraih apabila struktur dan pasukan partai tidak disiapkan sejak jauh-jauh hari.

“Tidak ada partai yang bisa menang kalau pasukannya tidak disusun,” tegas Patrice di hadapan jajaran pengurus Hanura se-Kepri.

Menurutnya, selama ini masih terdapat pola kerja kader yang hanya berorientasi pada daerah pemilihan tertentu. Kondisi tersebut dinilai membuat kekuatan partai tidak berkembang secara menyeluruh.

Karena itu, Task Force mendorong seluruh DPC tidak hanya mengejar kursi untuk dirinya sendiri, tetapi membangun kekuatan partai hingga tingkat PAC dan ranting.

Patrice meminta struktur PAC Hanura di seluruh Kepri dapat dituntaskan pada September 2026.

Target tersebut menjadi bagian dari agenda besar Task Force DPP yang ingin menyelesaikan pekerjaan konsolidasi organisasi sebelum memasuki tahapan berikutnya.

“Bulan September semua PAC selesai. Kenapa September? Karena Oktober kita sudah bicara bab kedua. Bukan lagi mengurus konsolidasi ini,” ujarnya.

Ia menegaskan, setelah struktur organisasi selesai, Hanura harus mulai masuk pada fase pemetaan politik, penguatan basis dan persiapan menghadapi kontestasi 2029.

Menurut Patrice, waktu yang tersedia tidak panjang jika dibandingkan dengan target politik yang hendak dicapai.

“Tidak ada kemenangan yang dikerjakan hanya enam bulan sebelum pemilu. Harus dikerjakan dari sekarang,” katanya.

Bagi Patrice, membangun DPC saja belum cukup. Kekuatan partai justru harus diperbanyak hingga tingkat ranting dan dibarengi dengan pendataan anggota melalui Kartu Tanda Anggota (KTA).

Ia meminta para pengurus daerah aktif merekrut anggota, membangun ranting dan memastikan keberadaan Hanura benar-benar terlihat di tengah masyarakat.

“Yang diperbanyak pasukannya itu di tingkat ranting. Bikinkan KTA,” ujarnya.

Menurut Patrice, keberadaan struktur yang nyata di lapangan akan menjadi modal penting bagi Hanura untuk menghadapi proses verifikasi, pemetaan politik maupun perebutan suara pada Pemilu 2029.

Ia bahkan mengingatkan kader agar tidak minder dengan kondisi Hanura saat ini.

Patrice kemudian membagikan pengalamannya ketika membangun partai dari kondisi yang awalnya minim dukungan. Menurut dia, kekuatan politik dapat tumbuh apabila struktur dibangun secara konsisten dari bawah.

“Itu cara membesarkan partai,” katanya.

Pergerakan Task Force juga dibarengi dengan evaluasi terhadap jajaran pengurus yang dinilai tidak mampu mengikuti ritme konsolidasi.

Patrice secara terbuka mengingatkan bahwa organisasi tidak boleh menunggu kader yang lamban, tidak peduli atau tidak memiliki komitmen membesarkan partai.

“Dalam perjuangan itu pasti ada yang terlambat, tidak peduli, yang tidak bisa seirama dengan kita. Maka tidak ada pilihan lain, berhentikan atau pecat,” tegasnya.

Menurut dia, langkah tegas tersebut diperlukan untuk menjaga kerja keras kader lain yang telah menjalankan konsolidasi secara serius.

Ia meminta ketua DPD dan DPC memiliki keberanian mengevaluasi struktur yang tidak berjalan serta segera menyiapkan pengganti apabila diperlukan.

“Partai harus begitu. Tidak menunggu orang lambat. Yang lambat akan ketinggalan,” ujarnya.

Patrice juga menempatkan Kepri sebagai salah satu daerah penting dalam gerakan konsolidasi nasional Hanura.

Ia mengatakan apa yang dilakukan Hanura Kepri akan menjadi perhatian pengurus Hanura di provinsi lain.

“Lemah Kepri, maka lemah Hanura Indonesia. Kuat Kepri, maka kuat Hanura Indonesia,” katanya.

Karena itu, ia meminta kader Kepri bekerja lebih keras dan tidak lagi menggunakan pola kerja lama.

“Kalau saudara-saudara di Kepri bekerja biasa-biasa seperti sebelumnya, ya hasilnya seperti itu. Kita harus bekerja tiga kali lipat,” tegas Patrice.

Tim Task Force DPP Hanura sendiri akan terus bergerak ke berbagai daerah untuk melakukan agenda serupa. Setelah Kepri, Patrice menyebut tim akan melanjutkan perjalanan konsolidasi ke Palembang.

Gerakan tersebut menjadi bagian dari strategi DPP Hanura untuk memastikan mesin partai di daerah tidak hanya terbentuk secara administratif, tetapi benar-benar hidup, bergerak dan memiliki basis dukungan hingga tingkat paling bawah.

Dengan target seluruh PAC rampung pada September, Tim Task Force kini berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan konsolidasi sebelum memasuki tahap berikutnya menuju Pemilu 2029. (tim)