Ketua Tim Task Force DPP Partai Hanura sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Hanura, Patrice Rio Capella, optimistis Partai Hanura mampu meningkatkan perolehan kursi legislatif di Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Pemilu 2029 mendatang.

Optimisme tersebut disampaikan Patrice usai mengikuti konsolidasi bersama jajaran DPD, DPC, dan anggota DPRD Partai Hanura se-Provinsi Sulawesi Tenggara di Hotel Claro, Jumat (23/10/2026).

Patrice mengatakan, Sulawesi Tenggara merupakan provinsi ke-25 yang dikunjungi Tim Task Force DPP Hanura dalam rangka memperkuat konsolidasi organisasi dan mempersiapkan mesin politik menghadapi Pemilu 2029.

Berdasarkan laporan yang diterimanya, pembentukan struktur kepengurusan di tingkat kecamatan di sejumlah kabupaten dan kota di Sultra telah mencapai sekitar 80 hingga 90 persen.

“Dari 25 provinsi yang kami kunjungi, kami bisa memastikan bahwa Hanura di Provinsi Sulawesi Tenggara sudah berjalan on the track,” ujar Patrice.

Ia menilai perkembangan tersebut menjadi modal positif bagi Hanura untuk memperkuat organisasi. Pihaknya menargetkan pembentukan kepengurusan tingkat kecamatan dapat mencapai 100 persen pada akhir November 2026.

Menurutnya, konsolidasi yang berjalan lebih terarah dibandingkan periode sebelumnya menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong peningkatan perolehan suara dan kursi pada pemilu mendatang.

Patrice menyebut, pada Pemilu 2024, Hanura di Sulawesi Tenggara memperoleh total 16 kursi legislatif, terdiri atas satu kursi DPRD provinsi dan 15 kursi DPRD kabupaten/kota.

“Perolehan pada Pemilu 2024 itu bisa meningkat pada pemilu mendatang karena struktur dan konsolidasi partai terus berjalan. Hari ini kita melihat kekompakan dan semangat kader mulai terbangun. Ada optimisme, dan mereka sedang menyiapkan mesin politik untuk menghadapi pemilu berikutnya,” katanya.

Ia menegaskan, verifikasi partai politik yang akan dilaksanakan pada 2027 bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari tahapan persiapan untuk mencapai target utama pada Pemilu 2029.

Bidik Satu Kursi DPR RI dari Sulawesi Tenggara

Patrice juga menyampaikan keyakinannya bahwa Hanura memiliki peluang untuk merebut satu kursi DPR RI dari daerah pemilihan Sulawesi Tenggara pada Pemilu 2029.

Menurutnya, dengan mempelajari peta politik dan memperkuat kaderisasi sejak dini, Hanura memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan kursi dari enam kursi DPR RI yang tersedia di daerah pemilihan tersebut.

Ia menilai perubahan perilaku pemilih serta meningkatnya peluang bagi figur dan tokoh lokal dapat menjadi kesempatan bagi kader Hanura untuk bersaing dengan calon legislatif dari partai lain.

“Menurut saya, hari ini Hanura tidak kekurangan kader yang akan kita pasang untuk pemilu mendatang. Itu yang membuat saya dan Tim Task Force meyakini bahwa Sultra bisa memperoleh satu kursi DPR RI,” ungkapnya.

Patrice menambahkan, partainya memiliki waktu sekitar dua tahun untuk melakukan konsolidasi dan mempersiapkan kader potensial agar target tersebut dapat direalisasikan.

Siapkan Kader untuk Pilkada 2031

Selain membidik kursi legislatif, Hanura juga mulai mempersiapkan kader untuk berkompetisi dalam pemilihan kepala daerah pada 2031.

Patrice mengakui bahwa pada periode sebelumnya Hanura belum berhasil menempatkan kader sebagai kepala daerah di kabupaten maupun kota di Sulawesi Tenggara.

Menurutnya, kondisi tersebut antara lain berkaitan dengan belum optimalnya persiapan kader untuk menghadapi kontestasi eksekutif.

“Kami hari ini berbenah dan melakukan konsolidasi total. Kami akan mempersiapkan kader-kader yang memiliki potensi untuk menduduki jabatan eksekutif. Mereka akan kami dorong melalui proses persiapan dan pemetaan politik yang matang,” katanya.

Ia berharap, melalui penguatan organisasi, survei, serta persiapan berkelanjutan, Hanura dapat menempatkan kadernya di sejumlah daerah pada Pilkada 2031.

Kritik Penerjemahan Program Pemerintah Pusat

Dalam kesempatan tersebut, Patrice turut menyampaikan pandangannya terhadap dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia menilai sejumlah program pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, memiliki gagasan besar yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, program MBG diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia, sedangkan Koperasi Merah Putih diharapkan mampu memperkuat posisi petani dan masyarakat desa dalam menghadapi persoalan distribusi serta ketergantungan terhadap tengkulak.

Namun, Patrice menilai pelaksanaan sejumlah gagasan tersebut masih perlu dievaluasi agar sesuai dengan tujuan awal yang dicanangkan Presiden.

“Persoalannya, pada tingkat aplikasi kementerian ke bawah, apa yang dicita-citakan dan digagas oleh Prabowo sebagai presiden belum sepenuhnya bisa diterjemahkan oleh para menterinya,” ujarnya.

Ia pun mendorong Presiden Prabowo untuk lebih mengutamakan profesionalisme dalam penyusunan kabinet, termasuk mengevaluasi kinerja menteri dan wakil menteri yang dinilai belum mampu menerjemahkan visi pemerintah secara optimal.

Patrice berpandangan bahwa kabinet yang profesional dan efektif diperlukan agar program-program prioritas pemerintah dapat berjalan lebih cepat dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

Menurutnya, perampingan birokrasi serta penguatan koordinasi antarkementerian juga perlu menjadi perhatian agar pelaksanaan program tidak terhambat oleh panjangnya rantai koordinasi.

Ia menilai evaluasi kabinet perlu dilakukan pada awal 2027 sehingga pelaksanaan APBN tahun tersebut dapat berjalan lebih optimal di bawah kepemimpinan menteri yang sesuai dengan kebutuhan pemerintahan.

“Presiden harus betul-betul mencari orang yang profesional dan mampu menangkap apa yang diinginkan Presiden. Menurut saya, perombakan kabinet perlu dilakukan agar kabinet benar-benar menjadi kabinet kerja yang efektif,” tegasnya.

Fajar Ishak: Hanura Sultra Targetkan Peningkatan Kursi Legislatif

Sementara itu, Ketua DPD Partai Hanura Sulawesi Tenggara, Fajar Ishak, menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan konsolidasi internal untuk memperkuat struktur organisasi hingga tingkat kecamatan dan ranting.

Ia mengatakan, penguatan kepengurusan menjadi langkah awal untuk meningkatkan perolehan kursi legislatif sekaligus memperbesar peluang Hanura dalam kontestasi politik mendatang.

“Pertama, kami terus melakukan konsolidasi internal dan bergerak melakukan verifikasi serta membentuk PAC sampai tingkat ranting. Setelah itu, tentu kami memiliki target, yakni bagaimana bisa mengisi kursi legislatif,” ujar Fajar.

Fajar menyatakan, Hanura Sultra optimistis dapat merebut satu kursi DPR RI dari enam kursi yang tersedia di daerah pemilihan Sulawesi Tenggara.

Selain itu, Hanura juga menargetkan peningkatan jumlah kursi DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara yang saat ini baru satu kursi.

Di tingkat kabupaten/kota, partainya berupaya menambah jumlah kursi legislatif sekaligus memperkuat posisi politik kader agar memiliki peluang menduduki unsur pimpinan DPRD.

Fajar menyebut Hanura telah memperoleh posisi unsur pimpinan DPRD di salah satu kabupaten di Sulawesi Tenggara. Capaian tersebut, menurutnya, menjadi modal untuk memperluas pengaruh partai di daerah lain.

Empat Daerah Jadi Target Pilkada

Untuk menghadapi Pilkada 2031, Fajar mengungkapkan bahwa Hanura Sultra mulai memetakan sejumlah daerah yang dinilai memiliki peluang untuk mengusung kader sebagai calon kepala daerah.

Empat daerah yang menjadi perhatian utama adalah Kota Baubau, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Kolaka, dan Kabupaten Konawe Kepulauan. Selain itu, Kabupaten Konawe Utara juga masuk dalam pertimbangan sebagai target tambahan.

Menurut Fajar, pemetaan tersebut akan disertai dengan penguatan kader, konsolidasi organisasi, serta penilaian terhadap peluang politik di masing-masing daerah.

Ia berharap kader Hanura yang memiliki kapasitas dan dukungan masyarakat dapat dipersiapkan sejak dini untuk menghadapi kontestasi politik mendatang.

Dukung Program Kerakyatan Pemerintah Daerah

Fajar juga menyoroti kondisi anggaran daerah di Sulawesi Tenggara yang menurutnya mengalami pengurangan hampir Rp1 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.

Meski menghadapi keterbatasan fiskal, ia menilai pemerintah daerah tetap perlu mengoptimalkan pendapatan dan mengarahkan belanja pada program-program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sebagai anggota DPRD, ia menyatakan dukungannya terhadap program kerakyatan yang dijalankan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Beberapa program yang menjadi perhatian antara lain rehabilitasi rumah tidak layak huni, bantuan stimulus bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pembangunan serta peningkatan kualitas jalan, dan peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit provinsi.

“Dengan keterbatasan anggaran, kami mendorong agar pemanfaatannya benar-benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Program seperti rehabilitasi rumah tidak layak huni, bantuan UMKM, pembangunan jalan, dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan merupakan hal yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Fajar menegaskan, Hanura Sulawesi Tenggara akan mendukung program pemerintah daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Ia berharap, melalui konsolidasi organisasi dan dukungan terhadap program-program kerakyatan, Hanura dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus meningkatkan capaian politik pada Pemilu 2029 dan Pilkada 2031. (bob)