PONTIANAK, SP - Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan bersama Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan berdialog dengan mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kalimantan Barat, Jumat (23/10).

Dalam dialog tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah persoalan, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), pemadaman listrik, hingga tuntutan terkait penegakan hukum.

Menanggapi kritik mahasiswa mengenai ketidakhadirannya dalam aksi sebelumnya, Ria Norsan menjelaskan bahwa pada 21 Oktober 2026, dirinya memimpin rapat bersama akademisi dan pakar gambut untuk membahas mitigasi serta pemulihan pascakarhutla.

Pada hari yang sama, ia juga berkoordinasi dengan Pertamina dan PLN untuk membahas persoalan pasokan BBM dan gangguan kelistrikan yang dirasakan masyarakat.

Sementara pada 22 Oktober 2026, Norsan memenuhi undangan ke Jakarta untuk menerima penghargaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award 2026 sebagai yang terbaik di wilayah Kalimantan.

Terkait karhutla, Norsan menyebut berdasarkan data per 22 Oktober 2026, masih terdapat 22 titik api yang terkonsentrasi di Kabupaten Ketapang.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama seluruh pihak terkait terus berupaya memadamkan sisa titik api agar penanganan karhutla dapat segera dituntaskan,” ujarnya.

Persoalan BBM dan pemadaman listrik juga menjadi perhatian dalam dialog tersebut. Norsan mengatakan pemerintah provinsi terus berkoordinasi dengan Pertamina dan PLN untuk mencari solusi atas kendala yang dihadapi masyarakat.

“Kami terus berkoordinasi untuk memastikan ketersediaan pasokan BBM dan mendorong perbaikan layanan kelistrikan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” katanya.

Mengenai dugaan tindakan kekerasan atau pelanggaran hukum yang berkaitan dengan aksi tersebut, Norsan menegaskan penanganannya menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Ia berharap proses hukum berjalan secara profesional dan adil.

Norsan mengapresiasi mahasiswa yang menyampaikan kritik dan aspirasi terhadap berbagai persoalan di Kalimantan Barat. Menurutnya, masukan masyarakat merupakan bagian penting dalam mendorong perbaikan kebijakan dan pembangunan daerah.

Ia menegaskan pemerintah provinsi terbuka terhadap kritik dan aspirasi masyarakat serta mendorong penyelesaian persoalan melalui komunikasi dan dialog yang konstruktif.

Norsan juga mengajak mahasiswa menyampaikan aspirasi secara damai, santun, dan tertib dengan tetap menjaga ketertiban umum serta fasilitas publik.

Pemprov Kalbar, lanjutnya, akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menindaklanjuti persoalan daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (jee)