PONTIANAK, SP – Rangkaian acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) tahun 2026 resmi ditutup di Hotel Novotel Pontianak, Kalimantan Barat. Acara yang dihadiri oleh anggota DPRD tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dari seluruh Indonesia ini ditutup secara resmi oleh Sekretaris Jenderal DPP Hanura, Benny Rhamdani, Sabtu (2/5).

Penutupan berlangsung dengan suasana penuh kebersamaan. Sebelum seremoni penutupan, para peserta terlebih dahulu dibekali materi politik oleh narasumber utama, Bupati Morowali Utara, Delis Julkarson Hehi.

Menghadapi dinamika politik tahun 2029 serta tantangan pemerintahan yang kian kompleks, Partai Hanura menekankan pentingnya penguasaan keterampilan teknis dan substantif bagi para legislator. Salah satu fokus utama adalah pemahaman terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Peningkatan PAD dinilai sangat krusial agar daerah memiliki kemandirian anggaran yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Kader Hanura diharapkan mampu lebih optimal dalam menyusun Peraturan Daerah (Perda) yang pro-rakyat.

??Dalam arahannya, Benny Rhamdani menegaskan bahwa perjuangan politik kader tidak boleh berhenti pada tuntutan upah layak semata. Menurutnya, perjuangan Hanura harus lebih luas, mendasar, dan berani melawan praktik politik eksploitatif.

“Yang kita perjuangkan bukan sekadar upah layak. Kita bicara soal kekuasaan atas kerja, hak berserikat tanpa represi, jaminan sosial universal, dan keberanian melawan sistem yang eksploitatif,” tegas Benny.

Ia juga menginstruksikan agar seluruh elemen partai, mulai dari pengurus tingkat pusat hingga DPC, memiliki kesamaan visi. Ia mencontohkan aspirasi guru yang diperjuangkan di daerah harus didukung penuh secara nasional. Benny mengingatkan bahwa arahan Ketua Umum, Oesman Sapta Odang (OSO), harus dijawab dengan kerja lapangan, bukan sekadar simbolis.

“Bimtek ini bukan formalitas atau ruang tepuk tangan. Ini adalah ruang pembentukan diri. Apa yang didapat selama dua hari ini harus menjadi bekal nyata untuk membangun kesadaran rakyat,” tambahnya.

Benny memaparkan konsep “Berjaya dan Sejahtera” sebagai visi utama partai. Ia menjelaskan bahwa "Berjaya" mencerminkan daerah yang memiliki kekuatan ekonomi mandiri tanpa ketergantungan berlebihan. Sementara "Sejahtera" bermakna terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan.

“Keberhasilan pembangunan tidak dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi semata, tetapi dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya secara adil dan merata,” ujarnya.

Yusril: Perda Bukan Rutinitas

Pada kegiatan yang sama, sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra mengingatkan peran anggota DPRD terhadap pembentukan peraturan daerah (Perda). Kata Yusril, pembentukan Perda merupakan amanat konstitusi.

“Bagi anggota DPRD, pembentukan Perda bukan sekadar rutinitas. Ini adalah fungsi konstitusional. Di tangan DPRD, otonomi daerah diterjemahkan ke dalam norma hukum yang mengatur kehidupan masyarakat,” kata Yusril.

Menurut Yusril, DPRD memiliki peran penting dalam menerjemahkan kebutuhan lokal ke dalam regulasi yang konkret. Melalui Perda, aspirasi masyarakat daerah dibentuk menjadi kebijakan yang memiliki kekuatan hukum.

“Di tangan DPRD, kebutuhan lokal diberi bentuk hukum. Sekaligus diuji, apakah hukum nasional dapat bekerja dengan baik sampai ke level paling bawah,” ucap Yusril.

Yusril juga menyoroti pentingnya relasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perjalanan sejarah Indonesia. Ia menilai, dinamika hubungan keduanya selalu menjadi isu krusial dalam menjaga keutuhan dan efektivitas pemerintahan.

"Indonesia bukan negara kecil dengan struktur sederhana. Kita adalah negara besar dengan daerah-daerah yang memiliki sejarah, adat, budaya dan potensi yang berbeda-beda. Karena itu, desain ketatanegaraan kita dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga mencerminkan kompleksitas,” jelas Yusril.

OSO Pompa Semangat 525 Anggota Dewan Hanura

Partai Hanura menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional bagi anggota DPRD kabupaten/kota se-Indonesia di Pontianak. Kegiatan yang berlangsung pada 1-3 Mei 2026.

Kehadiran Ketua Umum (Ketum) Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) di Pontianak untuk membuka Bimtek, Kamis (30/4) disambut prosesi adat berupa pengalungan kain Tenun Sambas bercorak merah berkelir putih oleh Gubernur Kalbar, Ria Norsan. Prosesi penyambutan semakin semarak dengan penampilan Tari Beras Kuning. Suasana penyambutan berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan.

Bimtek secara resmi dibuka pada Jumat (1/4) malam. Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.

Dalam pidatonya, OSO memompa semangat 525 legislator Hanura untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Dia bilang, memajukan daerah bukan dilihat dari seberapa banyak jumlah anggota dewan yang ada.

"Mulai detik ini saudara harus berkualitas, harus berani. Berani menegakkan keadilan, berani menetapkan kejujuran, dan berani mengoreksi jalannya pemerintahan daerah untuk kemakmuran masyarakat,” tegas OSO.

Lebih lanjut, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2017-2019 itu mengkritisi fenomena legislatif yang tidak optimal menjalankan fungsi dan perannya. Dia menyebut, masih ada anggota Dewan yang pasif dan tidak mampu menyuarakan aspirasi masyarakat secara maksimal.

"Banyak orang menjadi anggota DPR, tapi banyak juga yang tidak berkontribusi. Bahkan, tidak mampu mengeluarkan inspirasi dari hati nuraninya,” cecar OSO.

OSO menjelaskan, kondisi tersebut menjadi alasan Hanura melakukan perubahan arah dengan mengusung tagline baru, yang menekankan keberpihakan kepada daerah. Dia menegaskan, setiap anggota Dewan memiliki tanggung jawab langsung terhadap daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

“Hanya saudara yang bisa membela daerah saudara. Tidak mungkin daerah lain membela daerah kita. Sebab itu, saudara yang dipilih harus berjuang untuk kepentingan daerah,” tegasnya.

Menurut OSO, keberpihakan kepada daerah harus diwujudkan melalui upaya nyata dalam mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Hal itu mencakup peningkatan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan kemandirian daerah.

“Keberpihakan itu adalah bagaimana saudara memberikan kemakmuran, kehidupan, dan peluang kerja bagi masyarakat di daerah,” serunya.

Dia juga mengingatkan, jabatan sebagai anggota Dewan tak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. "Bukan saudara menikmati kehidupan sebagai anggota DPRD, sementara masyarakat tidak merasakan manfaatnya," cetusnya.

OSO menambahkan, dirinya tak ingin Partai Hanura dipandang sebelah mata lantaran kinerja kader legislatif tidak maksimal. Karenanya, mantan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI itu meminta seluruh anggota Fraksi Hanura memperjuangkan kepentingan rakyat.

Dia mengingatkan, situasi global yang tidak menentu turut berdampak pada kondisi masyarakat. Sebab itu, OSO meminta, seluruh wakil rakyat hadir dengan keberanian dan tindakan nyata.

"Rakyat kita sedang mengalami kesulitan, dalam situasi dunia yang tidak menentu. Hanya dengan keberanian bertindak dan membela kepentingan daerah, saudara akan berarti," ucapnya.

OSO juga mengatakan, tanpa keberanian, anggota Dewan berpotensi menjadi bahan ejekan publik. Bahkan, kata dia, citra partai juga akan ikut terdampak.

“Kalau tidak, saudara akan menjadi ejekan. DPR apa itu? Apalagi Hanura. Saya tidak mau saudara dihina, saya juga tidak mau partai saya dihina," imbuhnya.

OSO menekankan Hanura berdiri di atas prinsip kebijakan dan politik nasional yang nyata. Sehingga, seluruh kader harus menunjukkan integritas dan keberpihakan kepada rakyat.

Dia juga mengingatkan, setiap anggota Dewan selalu berada dalam pengawasan publik, khususnya konstituen yang memilih mereka. Karenanya, OSO meminta kader Hanura tidak melupakan rakyat setelah terpilih.

"Setiap hari saudara diperhatikan oleh rakyat yang memilih saudara. Saya percaya saudara semua. Saudara adalah orang-orang terpilih dan harus siap berjuang ke depan,” pungkasnya.

Pembukaan Bimtek Hanura dihadiri Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra; Gubernur Kalbar, Ria Norsan; serta para bupati dan wali kota se-Provinsi Kalbar yang didukung dan diusung Hanura di Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) 2024.Turut hadir Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Provonsi Kalbar, serta akademisi sekaligus pengamat politik, Rocky Gerung; dan Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya. (mrg/din/dok)