PONTIANAK, SP - Momentum Hari Bhayangkara ke-80 pada 1 Juli 2026 dinilai menjadi saat yang tepat bagi Kepolisian Republik Indonesia untuk terus melakukan pembenahan demi memperkuat kepercayaan masyarakat.

Ketua Forum Relawan Kemanusiaan Pontianak (FRKP), Bruder Stephanus Paiman OFMCap, menilai reformasi Polri telah menunjukkan arah yang positif, namun masih terdapat sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian serius.

Menurut Bruder Stephanus, fondasi utama Polri yang profesional harus dimulai dari proses rekrutmen yang bersih dan transparan.

"Rekrutmen anggota harus benar-benar bersih dan transparan. Penempatan personel juga harus didasarkan pada kompetensi dan kemampuan yang dimiliki, bukan karena praktik KKN ataupun kepentingan pihak tertentu. Selain itu, anggota perlu terus diberikan kesempatan mengembangkan kapasitas diri dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Tribrata Polri," ujarnya.

Tokoh kemanusiaan Kalimantan Barat itu mengapresiasi berbagai langkah reformasi yang telah dilakukan Polri selama ini. Meski demikian, ia menilai masih terdapat kekurangan yang harus terus diperbaiki.

"Reformasi Polri sudah berjalan dengan baik. Jika masih ada kekurangan, itu merupakan hal yang wajar. Yang terpenting adalah adanya komitmen untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan ke arah yang lebih baik," katanya.

Salah satu sorotan Bruder Stephanus adalah transparansi dalam penanganan perkara. Berdasarkan pengalamannya mendampingi sejumlah kasus melalui Forum Relawan Kemanusiaan Pontianak, masih terdapat penanganan perkara yang menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat.

"Terkait transparansi penuntasan kasus, ini masih sering menjadi pertanyaan publik. Beberapa kasus yang pernah kami dampingi terkesan tidak dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat, bahkan meskipun sudah ditangani hingga tingkat Mabes Polri. Kondisi seperti ini tentu dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat," ungkapnya.

Selain itu, Bruder Stephanus juga menyoroti pengelolaan anggaran operasional kepolisian. Menurutnya, masih terdapat personel di lapangan yang harus mencari dukungan operasional secara mandiri karena keterbatasan anggaran.

"Situasi seperti ini berpotensi menimbulkan godaan bagi oknum anggota untuk menyimpang dari tugas dan tanggung jawabnya. Karena itu, pimpinan harus memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan, tepat sasaran, dan benar-benar mendukung pelaksanaan tugas anggota di lapangan," tegasnya.

Sementara itu, dalam amanatnya pada upacara Hari Bhayangkara ke-80 di Lapangan Jananuraga Mapolda Kalbar, Kapolda Kalbar Irjen Pol. Pipit Rismanto mengingatkan seluruh personel agar senantiasa menjaga integritas sebagai modal utama membangun kepercayaan masyarakat.

"Tantangan terbesar Polri bukan hanya menghadapi pelaku kejahatan, tetapi juga menjaga integritas diri. Seragam memberikan kewenangan, tetapi hanya integritas yang menghadirkan kepercayaan. Jangan pernah lelah berbuat baik, jangan pernah menyalahgunakan kewenangan, dan jangan pernah mengkhianati kepercayaan masyarakat," tegasnya.

Kapolda juga menyampaikan bahwa hasil survei pada tahun 2026 menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri mencapai 82,4 persen. Namun, menurutnya, kepercayaan tersebut bukanlah tujuan akhir, melainkan amanah yang harus dijaga melalui pelayanan, perlindungan, dan pengabdian yang tulus kepada masyarakat.

Pandangan Bruder Stephanus sejalan dengan pesan tersebut. Ia berharap momentum Hari Bhayangkara tidak hanya menjadi perayaan seremonial, tetapi juga menjadi pengingat bagi seluruh insan Bhayangkara untuk terus memperkuat integritas, profesionalisme, transparansi, dan pelayanan kepada masyarakat demi terwujudnya Polri yang semakin dipercaya dan dicintai rakyat. (aep)