PONTIANAK,SP – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat menegaskan bahwa Sensus Ekonomi (SE) 2026 menjadi fondasi utama dalam penyusunan arah pembangunan daerah selama sepuluh tahun mendatang. Hingga Rabu (1/7/2026), pelaksanaan sensus di Kalimantan Barat telah mencapai 17,19 persen, meski masih menghadapi tantangan kondisi geografis dan keterbatasan jaringan internet di sejumlah wilayah.

Hal tersebut disampaikan Kepala BPS Kalimantan Barat, Muh. Saichudin, usai kegiatan Press Release Berita Resmi Statistik (BRS) dan Workshop Penguatan Peran Media dalam Menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar di Ruang Vicon BPS Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (1/7/2026).

Selain membahas perkembangan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, kegiatan tersebut juga memaparkan sejumlah indikator ekonomi terkini Kalimantan Barat, meliputi Perkembangan Indeks Harga Konsumen (Inflasi) Juni 2026, Nilai Tukar Petani (NTP) Juni 2026, perkembangan ekspor dan impor Mei 2026, perkembangan sektor pariwisata Mei 2026, serta perkembangan sektor transportasi Mei 2026.

Dalam kesempatan itu, BPS juga menggelar Workshop Penguatan Peran Media dalam Menyukseskan Sensus Ekonomi 2026, sebagai upaya memperkuat sinergi dengan insan pers agar informasi mengenai sensus dapat tersampaikan secara luas kepada masyarakat.

Muh. Saichudin mengatakan, Sensus Ekonomi yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali bukan sekadar kegiatan pendataan, tetapi merupakan instrumen strategis dalam memotret kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.

"Data Sensus Ekonomi sangat penting karena dilakukan setiap sepuluh tahun sekali. Hasilnya menjadi dasar dalam merencanakan pembangunan untuk sepuluh tahun ke depan," ujarnya.

Ia menjelaskan, data yang dihimpun tidak hanya mencakup aktivitas dunia usaha, tetapi juga kondisi sosial ekonomi masyarakat yang akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pemerintah.

Menurutnya, hasil sensus akan digunakan untuk mengevaluasi berbagai indikator pembangunan, seperti tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, tingkat kesejahteraan masyarakat, hingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

"Kalau ingin meningkatkan IPM, tentu kita harus mengetahui kondisi pendidikan masyarakat, mulai dari jumlah yang masih bersekolah, lulusan SMA, hingga perguruan tinggi. Semua itu membutuhkan data yang akurat dari lapangan," jelasnya.

Selain itu, Sensus Ekonomi juga akan memberikan gambaran mengenai struktur perekonomian Kalimantan Barat, mulai dari sektor perdagangan, industri pengolahan, pertambangan, pertanian, jasa kesehatan, pendidikan, hingga sektor usaha lainnya.

Saichudin berharap masyarakat dapat mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan informasi yang benar kepada petugas agar data yang dihasilkan benar-benar akurat dan mampu menjadi dasar pengambilan kebijakan yang tepat sasaran.

Pendataan Sudah Mencapai 17,19 Persen

Dalam kesempatan yang sama, Saichudin mengungkapkan progres pelaksanaan Sensus Ekonomi di Kalimantan Barat terus mengalami peningkatan.

Hingga Rabu pagi, capaian pendataan telah mencapai 17,19 persen, dan diperkirakan terus bertambah karena seluruh data yang dikumpulkan petugas lapangan langsung dikirim melalui sistem aplikasi berbasis digital.

"Untuk Kalbar tadi pagi sudah mencapai 17,19 persen. Kemungkinan sekarang sudah mendekati 18 persen karena data terus masuk ke server pusat," katanya.

Ia menjelaskan, seluruh petugas sensus menggunakan aplikasi pada telepon genggam sehingga hasil pendataan dapat dipantau secara real time oleh BPS pusat maupun daerah.

"Saya setiap selesai salat Subuh selalu memantau perkembangan pendataan. Karena sistemnya sudah terhubung langsung ke pusat, setiap saat kami bisa melihat progresnya," ujarnya.

Hadapi Kendala Geografis dan Jaringan Internet

Meski didukung teknologi digital, pelaksanaan sensus di Kalimantan Barat masih menghadapi sejumlah tantangan.

Luasnya wilayah, kondisi geografis yang beragam, hingga keterbatasan akses internet di sejumlah daerah menjadi kendala utama bagi petugas sensus.

Saichudin mencontohkan masih terdapat wilayah di Kabupaten Bengkayang yang belum memiliki jaringan internet yang stabil dan akses jalannya masih berupa jalan tanah.

"Di beberapa wilayah, petugas melakukan pendataan secara offline terlebih dahulu. Setelah menemukan lokasi yang memiliki sinyal internet, barulah data dikirim ke server BPS," jelasnya.

Selain kendala teknis, petugas juga harus memberikan edukasi kepada sebagian masyarakat yang masih mempertanyakan tujuan pelaksanaan sensus.

Karena itu, menurutnya, dukungan media massa memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat Sensus Ekonomi.

"Kami berharap media dapat menjadi mitra strategis BPS dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sehingga pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 berjalan lancar dan menghasilkan data yang berkualitas," katanya.

BPS Kalimantan Barat optimistis pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 akan berjalan sesuai target dengan dukungan seluruh masyarakat. Data yang dihasilkan nantinya diharapkan mampu menjadi pijakan dalam menyusun kebijakan pembangunan nasional maupun daerah yang lebih terarah, tepat sasaran, dan berkelanjutan selama sepuluh tahun ke depan.(aep)