PONTIANAK, SP - Kalimantan Barat (Kalbar) menjadi tuan rumah pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove yang digelar di Kota Pontianak, Jumat (8/8/2025). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq.

Rakornas ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan yang memiliki konsentrasi terhadap perlindungan dan pengelolaan mangrove, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, hingga para ahli lingkungan.

Dalam sambutannya, Menteri Hanif menyebut Rakornas ini menjadi langkah strategis untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Mangrove. 

Ia menekankan pentingnya segera menyusun rencana nasional terkait perlindungan dan pengelolaan mangrove.

“Selama lebih dari 17 tahun, kita belum menyusun bagaimana perencanaan pengelolaan mangrove nasional. Akibatnya, habitat mangrove mengalami tekanan yang besar, padahal ini ekosistem yang sangat penting,” ujarnya.

Hanif mengajak semua pihak, termasuk dunia usaha dan masyarakat, untuk bersama-sama merumuskan rencana perlindungan dan pengelolaan mangrove yang konkret dan berkelanjutan. Ia menyebut, Indonesia memiliki sekitar 3,4 juta hektare hutan mangrove dari total 17,2 juta hektare di dunia, menjadikannya yang terbesar secara global.

“Mari kita lakukan penanaman mangrove dengan presisi. Tidak boleh ada lagi kegiatan yang mengganggu secara masif ekosistem mangrove yang kita miliki, yang tersebar hampir di seluruh provinsi di Indonesia,” tegasnya.

Sebelum kegiatan Rakornas, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan juga melakukan penanaman mangrove di Mempawah Mangrove Park.

Hanif memberikan apresiasi terhadap inisiatif Kapolri yang turut memelopori gerakan penanaman mangrove. Ia menilai, sinergi antara Polri, kementerian, dan pemerintah daerah sangat penting dalam upaya restorasi ekosistem pantai.

“Kami menyambut baik kolaborasi seperti ini. Masih ada sekitar 700 ribu hektare mangrove yang bisa direstorasi. Ini peluang besar untuk kita manfaatkan bersama,” kata Hanif.

Ia menambahkan, kegiatan rehabilitasi mangrove tidak hanya berdampak pada perbaikan ekologi, tetapi juga mampu membuka peluang ekonomi biru yang bermanfaat bagi masyarakat pesisir.

Sementara itu, Gubernur Kalbar Ria Norsan menegaskan bahwa Kalbar memiliki kekayaan ekosistem mangrove yang luar biasa, dengan luas mencapai lebih dari 162 ribu hektare yang tersebar di tujuh kabupaten/kota. Kabupaten Kubu Raya menjadi wilayah dengan tutupan mangrove terbesar, hampir 68 persen dari total luasan di Kalbar.

“Kalbar juga kaya akan jenis mangrove, terdapat 40 spesies termasuk dua yang sangat langka di dunia. Ini kebanggaan sekaligus tanggung jawab,” ungkap Norsan.

Namun demikian, menurutnya, Kalbar masih menghadapi tantangan serius, mulai dari alih fungsi lahan mangrove menjadi kawasan pemukiman, tambak, hingga pelabuhan. Selain itu, kelembagaan dan literasi masyarakat dalam rehabilitasi mangrove juga dinilai masih lemah.

“Saat ini masih terdapat sekitar 14 ribu hektare lahan potensial untuk rehabilitasi mangrove. Ini peluang besar untuk memperkuat ketahanan pesisir, meningkatkan kualitas lingkungan, sekaligus membuka ruang bagi ekonomi hijau,” tambahnya.

Ia juga menekankan bahwa waktu tanam mangrove sangat dipengaruhi musim dan cuaca, sehingga diperlukan perencanaan yang matang dan kolaborasi lintas sektor. (din)