PONTIANAK, SP – Di tengah kepungan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang menyelimuti sejumlah wilayah Kalimantan Barat (Kalbar), masyarakat terus berjuang menjalani aktivitas sehari-hari di tengah udara yang kian sulit dihirup.

Bagi keluarga yang memiliki bayi dan anak-anak, kondisi tersebut bukan sekadar persoalan jarak pandang, melainkan ancaman kesehatan yang menghadirkan kecemasan setiap kali anak mulai batuk, mengalami sesak napas, atau harus mendapatkan perawatan medis.

Di Kabupaten Kayong Utara, duka menyelimuti sebuah keluarga setelah Anya, bocah berusia enam tahun, meninggal dunia. Keluarga menduga paparan kabut asap turut memperburuk kondisi kesehatan anak tersebut, yang sebelumnya sempat menjalani perawatan intensif di RSUD dr. Jamaludin I Sukadana akibat Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

Kabar duka itu menjadi pengingat bahwa di balik pekatnya asap karhutla, ada masyarakat yang harus menanggung risiko kesehatan, terutama kelompok rentan yang memiliki keterbatasan untuk melindungi diri dari pencemaran udara.

Kekhawatiran tersebut sejalan dengan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang mencatat 174.694 kasus ISPA di tujuh provinsi prioritas penanganan karhutla sepanjang 18 Agustus hingga 21 September 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 40.363 kasus tercatat pada balita.

Sementara warga berharap negara hadir memberikan perlindungan dan penanganan darurat, publik juga dikejutkan oleh operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pihak di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan.

Kedua persoalan tersebut tidak secara langsung berkaitan. Namun, keduanya bertemu pada satu pertanyaan mendasar: sejauh mana negara mampu melindungi keselamatan masyarakat ketika bencana mengancam, dan bagaimana memastikan setiap rupiah anggaran penanggulangan bencana benar-benar digunakan untuk kepentingan publik?

Keluarga Minta Pemerintah Bertindak

Kabar meninggalnya Anya, bocah berusia enam tahun di Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, menyisakan duka sekaligus kekhawatiran di tengah memburuknya kualitas udara akibat karhutla.

Sebelum meninggal dunia, Anya dilaporkan sempat menjalani perawatan intensif di RSUD dr. Jamaludin I Sukadana karena mengalami ISPA. Kondisi kesehatannya kemudian dikabarkan terus memburuk.

Paman korban, Miftahus, menyampaikan kabar duka tersebut sekaligus meluapkan kekecewaannya terhadap penanganan kabut asap yang dinilainya belum cukup serius. Ia mendesak pemerintah pusat dan daerah mengambil langkah nyata agar masyarakat tidak terus-menerus terpapar udara tercemar.

“Menunggu korban berapa orang lagi baru bilang ini bencana nasional? Asap kabutnya makin parah. Ini keponakan saya meninggal hari ini gara-gara infeksi paru-paru,” ujar Miftahus dalam rekaman video yang beredar pada Jumat (16/10/2026).

Keluarga menduga kondisi korban berkaitan dengan paparan kabut asap. Meski demikian, hubungan langsung antara paparan asap dan penyebab kematian Anya masih memerlukan penjelasan medis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Miftahus berharap pemerintah tidak menganggap kondisi tersebut sebagai persoalan biasa. Menurutnya, penanganan karhutla harus disertai langkah perlindungan kesehatan bagi masyarakat yang setiap hari menghirup udara tercemar.

“Minimal ada vitamin untuk masyarakat. Jangan sampai ada korban lagi. Buat orang yang di atas, tolonglah jangan anggap remeh,” pintanya.

Di tengah situasi tersebut, kebutuhan masyarakat tidak cukup dipenuhi melalui imbauan agar mengurangi aktivitas di luar rumah. Warga juga memerlukan masker yang sesuai, pemeriksaan kesehatan, akses layanan medis, informasi kualitas udara yang mudah dipahami, serta tempat evakuasi yang aman bagi kelompok rentan, terutama bayi, anak-anak, lansia, dan warga yang memiliki gangguan pernapasan.

Pihak rumah sakit sebelumnya menyatakan masih melakukan konfirmasi internal terkait pelayanan medis pasien. Hingga informasi yang dihimpun, belum ada penjelasan resmi secara terperinci mengenai rekam medis maupun penyebab pasti meninggalnya korban.

40 Ribu Balita Terserang ISPA

Kecemasan yang dirasakan keluarga Anya bukanlah satu-satunya gambaran dampak kabut asap terhadap anak-anak. Di media sosial, sejumlah orang tua membagikan pengalaman mereka saat harus menghadapi batuk, pilek, hingga sesak napas yang dialami buah hati di tengah paparan asap karhutla.

Salah satu unggahan yang menyita perhatian publik berasal dari akun TikTok @its.rehanbesett. Dalam video yang diunggah pada Kamis (24/9/2026), pemilik akun memperlihatkan kondisi anaknya di Pontianak, Kalimantan Barat, yang mengalami gangguan pernapasan.

“Kondisi asap Kalimantan, di Pontianak sekarang. Batuk, pilek, sesak napas,” tulisnya.

Unggahan tersebut mendapat banyak respons dari warganet yang mengaku mengalami kondisi serupa di wilayah terdampak karhutla lainnya.

Seorang pengguna akun @ayy*****s menceritakan anaknya baru keluar dari rumah sakit dan masih menjalani rawat jalan setelah mengalami pneumonia. Ia juga mengungkapkan penggunaan alat penyaring udara di rumahnya.

“Anakku habis keluar dari RS dan rawat jalan pneumonia sampai berdarah gini. Pakai air purifier sampai di angka 400-an. Ini di Palangkaraya,” tulisnya.

Pengalaman serupa disampaikan pengguna akun @riy*******a, yang mengaku anaknya mengalami batuk dan sesak napas selama dua minggu hingga dua kali harus dibawa ke instalasi gawat darurat (IGD).

“Malam ini ada yang bakar lahan dekat rumah, anakku batuk sampai sesak 2 minggu dan sudah dua kali masuk IGD,” tulisnya.

Sementara itu, pemilik akun @sot*****r yang mengaku menerima pesanan alat penyaring udara dari wilayah Kalimantan mengungkapkan pesan-pesan mengharukan dari para pembeli yang khawatir terhadap kondisi anak-anak mereka.

“Aku dapat orderan air purifier dari Kalimantan semua dan curhatnya selalu bilang, ‘Cepat kirim kak, di rumah ada anak bayi.’ Baca itu rasanya nangis banget,” tulisnya.

Curhatan tersebut menggambarkan keresahan keluarga yang berusaha melindungi anak-anak di tengah kualitas udara yang memburuk. Namun, unggahan media sosial merupakan pengalaman individual dan tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menyimpulkan diagnosis atau hubungan sebab-akibat penyakit dengan paparan asap.

Gambaran yang lebih luas terlihat dari data Kemenkes. Sepanjang 18 Agustus hingga 21 September 2026, tercatat 174.694 kasus ISPA di tujuh provinsi prioritas penanganan karhutla, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Sebanyak 40.363 kasus di antaranya terjadi pada balita.

Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes, Then Suyanti, menjelaskan bahwa data tersebut mencakup kasus pada balita dan kelompok usia di atas balita.

“Ini kita kategorikan untuk balita dan di atas balita. Untuk kasus balita itu ada sekitar 40.363 pasien atau kasus. Nah, ini semua terdampak dari data 7 provinsi,” ujar Then Suyanti dalam keterangannya, Kamis (24/9/2026).

Angka tersebut memperlihatkan besarnya beban kesehatan yang tercatat selama periode pemantauan. Meski demikian, jumlah kasus ISPA tersebut tidak serta-merta berarti seluruh kasus disebabkan oleh kabut asap. Penetapan penyebab penyakit pada setiap pasien memerlukan penilaian medis, sementara dampak pencemaran udara terhadap kesehatan perlu ditangani melalui langkah pencegahan dan perlindungan yang memadai.

OTT KPK di Lingkungan BNPB

KPK melakukan operasi tangkap tangan pada Selasa (13/10/2026) malam terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang menggunakan Dana Siap Pakai kebencanaan di lingkungan BNPB.

Dalam operasi tersebut, belasan orang diamankan untuk menjalani pemeriksaan. KPK kemudian menetapkan lima orang sebagai tersangka, yang disebut berasal dari unsur tenaga ahli, pejabat pembuat komitmen, dan pihak swasta yang berkaitan dengan pengadaan.

Nama Bima Setyawan, yang disebut sebagai tenaga ahli Kepala BNPB Letjen Suharyanto sekaligus adik kandungnya, turut menjadi sorotan. Selain itu, terdapat Richard Erlangga, Gabriel Purwaka Sigit selaku pejabat pembuat komitmen, serta dua pihak swasta yang disebut berinisial Gery P dan Syifa N G.

Dalam perkara tersebut, penyidik juga menyita sejumlah barang bukti, termasuk uang tunai dan emas. Rincian nilai barang bukti perlu merujuk pada keterangan resmi KPK agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap akurat.

Perkara ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari dana kebencanaan. Dalam situasi darurat, mekanisme pengadaan memang diperlukan agar kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi secara cepat. Namun, percepatan prosedur tidak menghilangkan kewajiban untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jika dugaan penyalahgunaan tersebut terbukti di pengadilan, persoalannya bukan sekadar menyangkut administrasi atau kerugian keuangan negara. Penyimpangan anggaran kebencanaan juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang seharusnya berada di garis depan ketika bencana terjadi.

Meski demikian, seluruh pihak yang ditetapkan sebagai tersangka tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah. Pembuktian mengenai peran masing-masing pihak dan tindak pidana yang disangkakan harus mengikuti proses hukum.

Dana Bencana Menyangkut Nyawa

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mengecam dugaan korupsi dana kebencanaan di lingkungan BNPB. Ia menilai dugaan penyimpangan tersebut ironis karena terjadi ketika masyarakat di sejumlah daerah masih menghadapi berbagai ancaman bencana dan dampak karhutla.

“Saya sangat kecewa dengan peristiwa OTT KPK di lingkungan BNPB. Jika terbukti korupsi, iblis pun minder melihat perbuatan seperti itu,” kata Abdullah dalam keterangannya, Kamis (15/10/2026).

Ia menyoroti pentingnya memastikan anggaran penanganan bencana digunakan sesuai kebutuhan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Abdullah mendesak KPK mengusut perkara tersebut secara menyeluruh serta berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit tata kelola keuangan BNPB. Menurutnya, pengawasan tidak cukup dilakukan setelah dugaan penyimpangan terungkap, tetapi harus diperkuat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan pengadaan, hingga pelaporan penggunaan anggaran.

Ia juga meminta penyidik menelusuri dugaan praktik penyimpangan yang disebut berlangsung selama beberapa tahun terakhir, termasuk kemungkinan konflik kepentingan dalam penunjukan perusahaan penyedia barang dan jasa.

Terkait ancaman hukuman, Abdullah merujuk Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ketentuan tersebut membuka kemungkinan pidana mati dalam keadaan tertentu yang diatur undang-undang, termasuk kondisi yang berkaitan dengan korupsi terhadap dana penanggulangan keadaan bahaya atau bencana alam nasional.

Namun, ancaman pidana tersebut tidak otomatis berlaku hanya karena suatu perkara melibatkan dana kebencanaan. Penerapannya bergantung pada terpenuhinya unsur hukum dan keadaan yang dipersyaratkan undang-undang serta pembuktian melalui proses peradilan.

Bagi Abdullah, hal paling mendasar adalah memastikan uang negara yang dialokasikan untuk menyelamatkan masyarakat tidak disalahgunakan demi kepentingan pribadi.

“Anggaran penanganan bencana berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat. Penggunaannya harus bisa dipantau sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan,” tegasnya.

Warga Menanggung Risiko Sendirian

Kabut asap dan dugaan korupsi dana kebencanaan menghadirkan dua tantangan berbeda yang sama-sama menuntut keseriusan pemerintah. Di satu sisi, masyarakat membutuhkan tindakan nyata untuk menghentikan karhutla, memperbaiki kualitas udara, memperluas pelayanan kesehatan, dan memastikan kelompok rentan memperoleh perlindungan. Di sisi lain, anggaran yang dialokasikan untuk menghadapi bencana harus dikelola secara transparan dan bebas dari penyimpangan.

Data puluhan ribu kasus ISPA pada balita, keluhan orang tua di media sosial, hingga kabar meninggalnya Anya di Kayong Utara menjadi pengingat bahwa dampak bencana tidak berhenti pada luas lahan yang terbakar atau tebalnya asap yang menyelimuti permukiman. Ada keluarga yang cemas setiap malam, anak-anak yang membutuhkan perawatan, serta masyarakat yang harus mempertimbangkan kembali aktivitas sehari-hari demi menjaga kesehatan.

Penyebab pasti meninggalnya Anya tetap memerlukan penjelasan medis yang memadai. Namun, kebutuhan untuk melindungi masyarakat dari paparan asap dan mencegah bertambahnya gangguan kesehatan tidak perlu menunggu munculnya korban berikutnya.

Pemerintah perlu memastikan upaya pemadaman dan pencegahan karhutla berjalan seiring dengan penyediaan layanan kesehatan, pemantauan kualitas udara, distribusi perlindungan yang sesuai, serta penyampaian informasi darurat yang mudah diakses masyarakat.

Pada saat yang sama, gugatan warga harus diproses sesuai hukum, sementara dugaan korupsi dana kebencanaan di lingkungan BNPB perlu diusut secara transparan dan tuntas. Jika ditemukan penyalahgunaan anggaran, penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan pembenahan sistem pengawasan agar persoalan serupa tidak berulang.

Sebab, ketika bencana datang, masyarakat membutuhkan negara yang hadir melalui tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan. Anggaran kebencanaan harus menjadi instrumen penyelamatan, sementara hak masyarakat atas udara bersih dan lingkungan yang sehat harus mendapatkan perlindungan nyata.

Di tengah udara yang kian sulit dihirup, keselamatan warga dan kepercayaan publik semestinya menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar. (tim)

Ketika Bencana Menjadi Ladang Korupsi: Mengkhianati Kemanusiaan dan Konstitusi

 Dr. H. Rahmat Satria, S.H., M.H.
Kaprodi Pascasarjana Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan (PSDAL), Ketua Senat Pascasarjana Universitas Panca Bhakti (UPB) Pontianak

 Ada sesuatu yang jauh lsebih menyakitkan daripada bencana itu sendiri: ketika masyarakat sedang berjuang menyelamatkan kehidupan, kehilangan tempat tinggal, menghadapi kelaparan, dan menunggu pertolongan, justru muncul dugaan bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk membantu mereka malah diselewengkan oleh orang-orang yang diberi amanah untuk mengelolanya.

Bencana semestinya menjadi panggilan tertinggi bagi solidaritas kemanusiaan. Ia menguji kesigapan pemerintah, kekuatan masyarakat, dan integritas para penyelenggara negara.

Namun, ketika dana penanggulangan bencana diduga menjadi objek praktik korupsi, persoalannya tidak lagi sekadar menyangkut penyimpangan keuangan negara. Kita sedang berhadapan dengan persoalan moral, hukum, dan konstitusional yang sangat serius.

Dugaan operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sebagaimana informasi yang beredar pada Oktober 2026, patut menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola anggaran kebencanaan di Indonesia.

Apabila dugaan tersebut terbukti melalui proses hukum, maka persoalannya tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kejahatan terhadap keuangan negara. Penyalahgunaan dana kebencanaan juga berpotensi merampas hak masyarakat untuk mendapatkan perlindungan, pertolongan, dan pemulihan ketika menghadapi situasi darurat.

Dana kebencanaan bukan uang biasa. Di dalamnya terdapat harapan orang-orang yang sedang berjuang untuk bertahan hidup.

 Instrumen Perlindungan Nyawa

Secara hukum, penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab negara yang harus dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menempatkan pemerintah dan pemerintah daerah sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Undang-undang ini juga mengatur penggunaan Dana Siap Pakai pada saat tanggap darurat serta pengelolaan sumber daya bantuan bencana.

Dana siap pakai memiliki karakter khusus karena diperuntukkan bagi kebutuhan penanganan bencana yang membutuhkan respons cepat. Dalam situasi darurat, waktu bukan sekadar persoalan administratif. Keterlambatan bantuan dapat memperbesar penderitaan, memperburuk kondisi pengungsi, dan menghambat upaya penyelamatan masyarakat.

Bayangkan ketika banjir merendam permukiman, kebakaran hutan dan lahan mengancam kesehatan warga, tanah longsor memutus akses antardesa, atau gempa bumi meruntuhkan rumah-rumah penduduk. Pemerintah harus segera menyediakan kebutuhan dasar, layanan kesehatan, logistik, tempat pengungsian, dan berbagai bentuk dukungan lain sesuai kebutuhan di lapangan.

Dalam keadaan seperti itu, DSP bukan sekadar pos anggaran dalam dokumen keuangan pemerintah. Dana tersebut merupakan instrumen untuk memastikan negara hadir ketika masyarakat menghadapi ancaman terhadap keselamatan dan kehidupannya.

Karena itu, pengelolaan DSP harus memenuhi dua tuntutan sekaligus: kecepatan dalam bertindak dan ketatnya pertanggungjawaban.

Keadaan darurat memang membutuhkan prosedur yang memungkinkan respons cepat. Akan tetapi, kebutuhan untuk bergerak cepat tidak pernah dapat ditafsirkan sebagai izin untuk mengabaikan integritas, transparansi, dan akuntabilitas.

Justru karena dana tersebut digunakan dalam keadaan mendesak, sistem pengawasan harus dirancang sedemikian rupa agar tidak memberi ruang bagi penyalahgunaan kewenangan.

 Amanah Publik untuk Pribadi

Korupsi pada dasarnya merupakan pengingkaran terhadap amanah publik. Pejabat negara memperoleh kewenangan bukan untuk memperkaya diri sendiri, keluarga, kelompok, ataupun pihak tertentu, melainkan untuk menjalankan tugas demi kepentingan masyarakat.

Ketika kewenangan tersebut diduga digunakan untuk memperoleh keuntungan yang tidak semestinya, kita harus mempertanyakan bukan hanya perilaku individu, melainkan juga sistem pengawasan yang memungkinkan penyimpangan terjadi.

Dalam konteks dugaan korupsi DSP, proses hukum perlu mengungkap secara terang bagaimana anggaran direncanakan, bagaimana kebutuhan kebencanaan ditetapkan, bagaimana penyedia dipilih, bagaimana pembayaran dilakukan, serta siapa saja yang memiliki peran dalam setiap tahapan tersebut.

Apabila terdapat dugaan pengaturan pengadaan, pemberian imbalan, penyalahgunaan jabatan, atau pengalihan manfaat anggaran kepada pihak tertentu, seluruh fakta itu harus dibuktikan melalui penyidikan dan proses peradilan yang objektif.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, memberikan landasan hukum untuk menindak perbuatan korupsi sesuai unsur tindak pidana yang terbukti.

Di antaranya adalah ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau pihak lain yang merugikan keuangan negara, serta penyalahgunaan kewenangan karena jabatan. Penerapan pasal harus disesuaikan dengan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam perkara semacam ini, penegak hukum tidak cukup hanya menemukan uang tunai, emas, aset kripto, atau barang lain yang diduga berkaitan dengan tindak pidana. Penelusuran harus menjelaskan asal-usul aset, hubungan dengan transaksi yang diperiksa, aliran dana, pihak yang menikmati manfaat, serta keterkaitan setiap bukti dengan unsur tindak pidana.

Penindakan harus berbasis bukti, bukan asumsi. Setiap orang yang ditetapkan sebagai tersangka tetap memiliki hak untuk membela diri dan memperoleh peradilan yang adil. Pada saat yang sama, proses hukum harus dijalankan secara profesional agar tidak berhenti pada penangkapan beberapa individu, tetapi mampu mengungkap keseluruhan pola dan tanggung jawab hukum yang relevan.

Sebab, pemberantasan korupsi yang efektif tidak hanya menghukum pelaku yang terbukti bersalah, tetapi juga membenahi sistem agar penyimpangan serupa tidak kembali terjadi.

 Pelanggaran Hukum Hak Konstitusional

Dari perspektif konstitusi, dugaan korupsi dana kebencanaan memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar kerugian keuangan negara.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sementara itu, Pasal 28H ayat (1) menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Kewajiban perlindungan tersebut harus diwujudkan melalui kebijakan dan tindakan pemerintah, termasuk dalam penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat yang terdampak.

Apabila anggaran kebencanaan diselewengkan sehingga kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi, maka akibatnya dapat menjalar ke berbagai aspek kehidupan. Masyarakat bisa kehilangan akses terhadap bantuan dasar, pemulihan lingkungan tertunda, fasilitas umum tidak segera diperbaiki, dan kelompok rentan menghadapi risiko yang lebih besar.

Namun, perlu ditegaskan bahwa kerugian konstitusional tertentu harus dinilai berdasarkan fakta konkret. Dugaan korupsi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa setiap hak warga telah dilanggar secara langsung. Yang jelas, apabila penyalahgunaan anggaran terbukti menghambat pemenuhan kewajiban negara, persoalan itu patut dinilai bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap tata kelola keuangan, melainkan juga sebagai kegagalan dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan publik.

Negara tidak boleh membiarkan kepentingan pribadi mengalahkan kebutuhan masyarakat yang sedang berada dalam keadaan paling rentan.

Di sinilah letak keseriusan korupsi dana kebencanaan. Uang yang seharusnya mempercepat pemulihan dapat berubah menjadi faktor yang memperpanjang penderitaan apabila penggunaannya diselewengkan.

 Bencana Lingkungan dan Kerentanan Masyarakat

Bagi Kalimantan Barat, persoalan ini memiliki relevansi yang sangat nyata. Wilayah ini menghadapi berbagai tantangan lingkungan, termasuk kebakaran hutan dan lahan, banjir, serta persoalan tata kelola sumber daya alam yang memengaruhi kehidupan masyarakat.

Dalam penanganan karhutla, misalnya, masyarakat membutuhkan upaya pencegahan, kesiapan personel, peralatan pemadaman, layanan kesehatan, perlindungan kelompok rentan, dan pemulihan wilayah terdampak. Peladang dan masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada tanah serta sumber daya alam juga membutuhkan kebijakan yang adil, berbasis bukti ilmiah, dan memperhatikan kondisi sosial-ekonomi setempat.

Penanganan bencana lingkungan tidak dapat berhenti pada pemadaman api atau penyaluran bantuan darurat. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan pencegahan, mitigasi, penanganan, dan pemulihan berjalan secara terintegrasi.

Dalam konteks tersebut, tata kelola anggaran menjadi sangat penting. Dana publik harus benar-benar diarahkan pada kebutuhan lapangan, bukan terjebak dalam prosedur yang tidak efektif atau kepentingan pihak-pihak tertentu.

Ketika masyarakat dan relawan berjibaku menghadapi api, asap, banjir, atau kerusakan lingkungan, mereka membutuhkan kepastian bahwa setiap sumber daya yang disediakan negara digunakan sebagaimana mestinya.

Karena itu, dugaan penyimpangan dana kebencanaan seharusnya menjadi peringatan bagi seluruh institusi yang menangani bencana, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sistem pengawasan, mekanisme pengadaan, verifikasi penerima bantuan, dan evaluasi penggunaan anggaran perlu diperkuat secara berkelanjutan.

Jangan sampai masyarakat diminta bergotong royong menyelamatkan lingkungan dan membantu sesama, sementara pengelolaan dana yang semestinya menopang kerja kemanusiaan justru kehilangan integritas.

 Alasan Mengabaikan Akuntabilitas

Salah satu tantangan dalam pengelolaan anggaran kebencanaan adalah kebutuhan untuk mengambil keputusan dengan cepat. Kondisi darurat sering kali tidak memungkinkan seluruh tahapan administratif berjalan seperti pengadaan dalam keadaan normal.

Namun, kecepatan tidak harus berlawanan dengan akuntabilitas.

Pemerintah perlu membangun mekanisme pengawasan yang sesuai dengan karakter penanganan bencana. Penggunaan anggaran harus didukung dokumentasi yang memadai, pencatatan transaksi yang dapat ditelusuri, verifikasi kebutuhan yang jelas, serta pemeriksaan setelah tindakan darurat dilakukan.

Ada beberapa langkah yang patut diperkuat.

Pertama, transparansi penggunaan DSP perlu ditingkatkan melalui pelaporan yang mudah diakses publik tanpa membuka informasi yang secara sah harus dilindungi.

Kedua, pengadaan barang dan jasa kebencanaan harus memiliki mekanisme pengendalian konflik kepentingan, pemeriksaan kewajaran harga, dan verifikasi atas barang atau jasa yang benar-benar diterima.

Ketiga, audit dan pengawasan internal perlu dilakukan secara berbasis risiko, terutama pada transaksi bernilai besar, pengadaan mendesak, dan kegiatan yang memiliki kerentanan tinggi terhadap penyimpangan.

Keempat, pengawasan eksternal oleh lembaga yang berwenang harus didukung akses terhadap dokumen dan data yang diperlukan sesuai hukum.

Kelima, perlindungan bagi pelapor dugaan penyimpangan perlu diperkuat agar orang yang mengetahui praktik tidak wajar dapat menyampaikan informasi tanpa takut mengalami intimidasi atau pembalasan.

Keenam, evaluasi penanganan bencana harus mengukur bukan hanya besarnya anggaran yang terserap, melainkan juga ketepatan penerima manfaat, kecepatan respons, kualitas bantuan, dan dampaknya terhadap pemulihan masyarakat.

Dengan pendekatan demikian, akuntabilitas tidak menjadi penghambat kerja kemanusiaan. Sebaliknya, akuntabilitas menjadi jaminan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

 Mengembalikan Kepercayaan Publik

Dugaan korupsi dana kebencanaan juga membawa konsekuensi terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kepercayaan publik dibangun melalui integritas, keterbukaan, dan kesediaan penyelenggara negara mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil.

Ketika muncul dugaan penyimpangan dalam anggaran yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat, pemerintah harus merespons dengan keterbukaan yang memadai. Penjelasan mengenai mekanisme pengelolaan anggaran, langkah pengawasan, dan upaya memperbaiki sistem diperlukan agar publik mengetahui bahwa persoalan tersebut ditangani secara serius.

KPK dan aparat penegak hukum harus bekerja secara independen, profesional, dan berdasarkan bukti. Di sisi lain, lembaga yang berkaitan dengan pengelolaan DSP perlu memastikan pelayanan kebencanaan tetap berjalan dan masyarakat terdampak tidak menjadi korban kedua akibat persoalan yang sedang diselidiki.

Penegakan hukum tidak boleh mengorbankan hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan. Apabila terdapat anggaran atau program yang harus diperiksa, mekanisme penggantinya harus dipastikan agar kebutuhan darurat tetap terpenuhi sesuai ketentuan.

Pada saat yang sama, pemulihan aset yang terbukti berasal dari tindak pidana perlu dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Pengembalian kerugian keuangan negara merupakan bagian penting, tetapi tidak dengan sendirinya menghapus pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidananya terbukti.

Masyarakat berhak memperoleh dua hal sekaligus: kepastian bahwa dugaan tindak pidana ditangani secara adil dan kepastian bahwa negara tetap hadir untuk membantu mereka yang terdampak bencana.

 Penderitaan Menjadi Memperkaya Diri

Bencana mengajarkan bahwa kehidupan manusia begitu rentan dan membutuhkan solidaritas. Ketika rumah hanyut, lahan terbakar, sumber penghidupan rusak, atau keluarga kehilangan anggota yang dicintai, masyarakat membutuhkan negara yang sigap, jujur, dan bertanggung jawab.

Karena itu, dugaan korupsi Dana Siap Pakai kebencanaan harus ditempatkan sebagai persoalan serius yang membutuhkan pengusutan menyeluruh dan pembenahan tata kelola. Jika terbukti, perbuatan tersebut bukan hanya mencederai hukum, tetapi juga mengkhianati amanah publik yang melekat pada jabatan dan kewenangan.

Jabatan publik bukan hak istimewa untuk mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain. Jabatan adalah amanah untuk melayani, terutama ketika masyarakat menghadapi keadaan paling sulit.

Kita tidak boleh membiarkan bencana berubah menjadi kesempatan untuk memperkaya diri. Tidak boleh pula membiarkan bantuan yang seharusnya mempercepat pemulihan justru kehilangan arah karena kepentingan pribadi.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan negara dalam menangani bencana bukan hanya seberapa cepat bantuan tiba atau seberapa besar anggaran yang dikucurkan. Ukuran yang tidak kalah penting adalah apakah bantuan itu benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan, apakah penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan, dan apakah negara tetap berdiri di sisi masyarakat yang sedang berjuang untuk bangkit.

Sebab, ketika bencana merenggut rasa aman masyarakat, korupsi terhadap dana penanggulangannya berpotensi merenggut sesuatu yang lebih mendasar, kepercayaan bahwa negara akan hadir untuk melindungi mereka. (*)