PONTIANAK, SP - Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Wagub Kalbar), Krisantus Kurniawan, menegaskan percepatan operasional penuh Terminal Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah sebagai langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan pada Focus Group Discussion (FGD) Pengoperasian Terminal Kijing di Hotel Golden Tulip Pontianak, Selasa (5/5/2026).

Dalam arahannya, Wagub menyoroti kerugian fiskal yang dialami Kalbar akibat belum optimalnya pelabuhan tersebut. Ia mendesak pemerintah pusat segera membuka akses jalan, baik melalui pembangunan jalan tol maupun jalur alternatif baru guna mengurai hambatan logistik.

“Kita sudah rugi banyak. Pencatatan hasil alam justru terjadi di daerah lain seperti Jakarta, padahal sumber daya berasal dari Kalbar. Saya tidak terlalu mempersoalkan status jalannya, yang penting akses segera dibuka,” tegasnya.

Wagub juga menyampaikan strategi percepatan dengan mendorong operasional penuh pelabuhan terlebih dahulu.

Menurutnya, potensi kemacetan justru menjadi indikator meningkatnya aktivitas ekonomi sekaligus pemicu percepatan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah pusat.

“Kalau nanti macet, itu justru yang kita cari. Artinya ekonomi bergerak dan pusat akan terdorong untuk segera bertindak,” ujarnya.

Meski fokus pada Kijing, ia mengingatkan agar operasional Pelabuhan Dwikora tetap dijaga mengingat kondisi Muara Kapuas yang dangkal berisiko menghambat distribusi kebutuhan vital seperti BBM dan oksigen medis. Pemprov Kalbar pun membuka peluang kolaborasi dengan investor untuk pengerukan alur sungai.

Wagub juga mendorong keterlibatan Bank Kalbar dalam ekosistem ekonomi Pelabuhan Kijing. Menurutnya, peran bank daerah penting untuk memastikan perputaran keuangan tetap berada di Kalbar serta memperkuat ketahanan ekonomi lokal.

 Ditjen Bina Marga Dukung Penuh

Sementara itu, General Manager PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Pontianak, Yanto, menegaskan komitmen percepatan operasional penuh Terminal Kijing sebagai simpul logistik strategis yang terintegrasi dan efisien.

“Pelabuhan Kijing bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk masa depan Kalbar. Kita ingin arus barang lebih cepat, efisien, dan kompetitif,” jelasnya.

Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, mulai dari konektivitas jalan, kesiapan kawasan industri (hinterland), hingga digitalisasi layanan kepelabuhanan. Integrasi tersebut diyakini mampu menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing ekspor daerah.

Pelindo juga merencanakan pengembangan infrastruktur, termasuk penambahan dermaga curah cair untuk mendukung komoditas CPO, pembangunan sistem conveyor terintegrasi, serta optimalisasi jaringan pipa guna meningkatkan efisiensi logistik secara menyeluruh.

Dalam kajian yang disampaikan, sekitar 75 persen biaya logistik berada di sektor darat. Karena itu, integrasi kawasan industri dengan pelabuhan menjadi kunci utama dengan mengacu pada praktik terbaik dunia seperti Port of Rotterdam, Jurong Island, dan Port of Busan.

Selain itu, kebutuhan pembangunan akses jalan tol menjadi krusial untuk menghindari bottleneck seiring meningkatnya arus kendaraan logistik.

FGD ini ditutup dengan kesepakatan penyusunan Minutes of Meeting (MoM) sebagai bentuk komitmen bersama antara pemerintah pusat, daerah, stakeholder, dan pelaku industri.

Dengan rencana pengembangan kawasan, termasuk pembangunan dua smelter tambahan oleh MIND ID, Terminal Kijing diproyeksikan menjadi hub logistik paling efisien di koridor ekonomi Kalimantan.

Direktur Jenderal Bina Marga, Roy Rizali Anwar, menghadiri FGD Percepatan Operasional Penuh Terminal Internasional Kijing Bersama pemprov yang diinisiasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo di Pontianak, Selasa (5/5/2026).

Roy mengungkapkan rencana pembangunan jalan tol yang menghubungkan Bandara Supadio dengan Terminal Kijing sepanjang kurang lebih 100 kilometer menjadi langkah strategis dalam menciptakan konektivitas multimoda antara transportasi udara dan laut.

“Integrasi ini akan mempercepat arus logistik sekaligus meningkatkan daya saing wilayah Kalbar,” jelasnya.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur tersebut membutuhkan kolaborasi lintas sektor, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, maupun sektor swasta. Karena itu, dibutuhkan sinergi yang kuat, termasuk keterlibatan berbagai pihak dalam skema pembiayaan seperti Pelindo, perbankan daerah, maupun BUMD.

Ia menjelaskan saat ini masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengembangan akses menuju terminal, termasuk percepatan pembangunan jalan dan jembatan serta rencana pengembangan jalan tol yang menghubungkan kawasan strategis di Kalbar.

“Dukungan investasi yang terintegrasi akan membantu menciptakan iklim investasi yang lebih efisien sehingga pada akhirnya dapat menekan biaya pembangunan dan berdampak pada tarif tol yang lebih terjangkau,” ujarnya.

Menurut Roy, dukungan kebijakan pemerintah daerah juga penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, seperti pemberian insentif Pajak Bumi dan Bangunan maupun retribusi daerah lainnya guna menekan biaya investasi dan meningkatkan efisiensi logistik.

“Diperlukan sinergi yang kuat, termasuk dukungan kebijakan dari pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif,” tambahnya.

Roy juga menegaskan pentingnya komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung percepatan operasional Terminal Kijing.

“Komitmen masing-masing stakeholder sangat dibutuhkan, baik dalam penyediaan infrastruktur, dukungan kebijakan, maupun percepatan implementasi di lapangan. Dengan sinergi yang kuat, kita dapat memastikan Terminal Kijing berfungsi optimal sebagai simpul logistik utama di Kalbar,” katanya.

Turut hadir mendampingi Dirjen Bina Marga, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Wilan Oktavian, Direktur Jalan Bebas Hambatan Dedy Gunawan, serta Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat Chandra Syah Parmance.

Menindaklanjuti hasil FGD Optimalisasi Pengoperasian Terminal Kijing, Direktur Jalan Bebas Hambatan Dedy Gunawan melakukan peninjauan langsung ke Pelabuhan Internasional Kijing pada Rabu (6/5/2026).

Kegiatan tersebut bertujuan memantau kondisi lapangan, mengevaluasi perkembangan pekerjaan, serta memperkuat koordinasi antar pihak guna mendukung kelancaran konektivitas logistik dan transportasi di Kalimantan Barat.

Pelabuhan Internasional Kijing diharapkan menjadi salah satu simpul penting dalam meningkatkan daya saing daerah, memperkuat distribusi barang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui infrastruktur yang andal dan berkelanjutan.

DPR RI Minta Perbaiki Akses Jalan

Anggota Komisi V DPR RI, Syarief Abdullah Alkadrie, mengingatkan pentingnya perhatian pemerintah terhadap jalan strategis nasional, khususnya akses menuju Pelabuhan Kijing di Kalbar.

Menurutnya, jika pelabuhan tersebut beroperasi penuh tanpa didukung infrastruktur jalan yang memadai, kemacetan parah berpotensi terjadi.

“Jalur dari Sei Pinyuh sampai Pelabuhan Kijing hanya satu dan tidak ada alternatif. Dengan kapasitas jalan sekarang, sangat mungkin terjadi kemacetan besar,” ujar Syarief dalam Rapat Kerja Komisi V DPR bersama Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Legislator Fraksi Partai NasDem itu menilai perlu ada perencanaan lebih serius terhadap pelebaran dan peningkatan kapasitas jalan sebelum aktivitas pelabuhan meningkat maksimal.

Selain itu, Syarief juga menyampaikan aspirasi terkait peran BUMN dalam proyek infrastruktur.

Ia meminta perusahaan daerah yang dilibatkan sebagai mitra kerja mendapatkan pembayaran tepat waktu sesuai anggaran yang tersedia.

“Jangan sampai perusahaan di daerah menunggu terlalu lama untuk pembayaran. Mereka juga perlu disupport agar kegiatan pembangunan berjalan lancar,” katanya.

DPRD Dorong Segera Difungsikan

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalbar, Syarif Amin Muhammad Assegaf, berharap pemerintah pusat segera meresmikan operasional Pelabuhan Kijing sebagai pelabuhan internasional.

Menurutnya, hingga saat ini Kalbar belum mendapatkan manfaat maksimal dari pajak ekspor karena sebagian besar komoditas daerah justru dikirim melalui pelabuhan di provinsi lain.

“Selama ini kita hanya memproduksi, tetapi hasil pajaknya tidak dinikmati rakyat Kalbar karena ekspornya melalui pelabuhan di Jakarta, Medan, Riau, atau daerah lain,” ujarnya.

Ia menilai jika Pelabuhan Kijing segera diresmikan sebagai pelabuhan internasional, maka potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalbar dari sektor pajak ekspor dapat meningkat signifikan.

Syarif Amin memperkirakan pendapatan daerah berpotensi meningkat hingga tiga sampai empat kali lipat apabila seluruh produk ekspor Kalbar tercatat melalui pelabuhan sendiri.

“Contohnya dari CPO atau produk sawit itu sangat besar. Bisa meningkat tiga sampai empat kali lipat dari pendapatan yang ada sekarang karena semuanya terdata,” jelasnya.

Selain itu, Komisi III DPRD Kalbar juga mendorong pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang memiliki pelabuhan sendiri untuk kegiatan ekspor.

Ia mencontohkan perusahaan seperti Well Harvest Winning Alumina Refinery yang memiliki fasilitas pelabuhan sendiri untuk pengiriman produk ke luar negeri.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan adanya perwakilan bea cukai atau instansi terkait untuk memantau aktivitas ekspor dari pelabuhan milik perusahaan tersebut.

“Kita berharap ada perwakilan kita untuk mengawasi pelabuhan mereka supaya kita tahu berapa banyak produk Kalbar yang dibawa keluar negeri,” katanya.

Lebih lanjut, Komisi III DPRD Kalbar juga berencana mendorong penyusunan regulasi berupa peraturan daerah (Perda) guna mengantisipasi potensi kebocoran pendapatan dari aktivitas ekspor komoditas daerah.

Meski demikian, ia menegaskan pelabuhan milik swasta tetap dapat beroperasi. Namun, pemerintah daerah dapat membuat aturan agar aktivitas ekspor tetap terdata melalui sistem pelabuhan yang memiliki izin ekspor resmi.

“Kita tidak melarang pelabuhan swasta beroperasi. Tapi nanti melalui regulasi kita bisa mengatur agar ekspor produk Kalbar tetap melalui pelabuhan yang memiliki izin ekspor dan datanya tercatat,” katanya.

Beri Rekomendasi Percepatan Operasional

DPRD Provinsi Kalimantan Barat memberikan 18 rekomendasi strategis kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagai bahan evaluasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalbar Tahun Anggaran 2025.

Juru Bicara Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kalbar, Angeline Fremalco, mengatakan rekomendasi tersebut bertujuan mendorong peningkatan kualitas pembangunan dan pelayanan publik di Kalimantan Barat.

Selain menyoroti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penguatan sektor kesehatan, ketahanan pangan, dan optimalisasi aset daerah, DPRD juga mendorong percepatan operasional Terminal Pelabuhan Kijing dan PLBN Entikong sebagai penopang pertumbuhan ekonomi serta konektivitas kawasan perbatasan.

Menanggapi rekomendasi tersebut, Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan DPRD yang dinilai menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah.

“Kami menyampaikan terima kasih atas berbagai rekomendasi yang telah diberikan DPRD. Ini menjadi masukan penting bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Krisantus.

Ia mengungkapkan Terminal Pelabuhan Kijing direncanakan mulai beroperasi pada tahun ini dan diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi signifikan bagi Kalimantan Barat.

Menurutnya, keberadaan pelabuhan internasional tersebut juga berpotensi meningkatkan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk daerah.

“Kami akan mengoptimalkan pendapatan daerah melalui Pajak Air Permukaan, Pajak Alat Berat, dan Pajak BBM agar pendapatan daerah semakin optimal dan inovatif,” katanya.

Krisantus berharap seluruh rekomendasi DPRD dapat segera ditindaklanjuti oleh organisasi perangkat daerah sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kalbar. (din/mul/rep/dok)

Masuk PSN sebagai Pelabuhan Terbesar di Kalimantan

TERMINAL Kijing bukan sekadar proyek pelabuhan biasa. Di pesisir Kabupaten Mempawah, sekitar 70 kilometer dari Kota Pontianak, berdiri sebuah kawasan yang kini disebut-sebut sebagai masa depan baru ekonomi Kalimantan Barat (Kalbar).

Di tengah lalu lintas kapal kargo dan hamparan dermaga modern, pelabuhan ini perlahan tumbuh menjadi simbol ambisi besar Indonesia untuk memperkuat jalur perdagangan nasional dan internasional dari Pulau Kalimantan.

Terminal Kijing merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mulai dibangun pada 2016 dengan nilai investasi mencapai sekitar Rp2,9 triliun.

Kehadirannya menjadi jawaban atas kebutuhan Kalimantan Barat terhadap pelabuhan berskala besar yang mampu melayani aktivitas ekspor dan impor secara lebih efisien tanpa harus bergantung pada pelabuhan di luar daerah.

Pelabuhan yang dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) ini dirancang sebagai salah satu pelabuhan terbesar di Pulau Kalimantan.

Kapasitasnya pun tidak main-main. Untuk layanan peti kemas, Terminal Kijing diproyeksikan mampu menangani hingga 500 ribu TEUs per tahun.
Sementara untuk kargo nonpeti kemas, kapasitasnya mencapai sekitar 8 juta ton per tahun. Angka tersebut menempatkan Terminal Kijing sebagai salah satu simpul logistik terpenting di wilayah barat Kalimantan.

Perjalanan panjang pembangunan pelabuhan ini akhirnya mencapai tonggak penting ketika Presiden Joko Widodo meresmikannya pada 9 Agustus 2022.

Dalam peresmian itu, pemerintah menegaskan bahwa Terminal Kijing diproyeksikan menjadi gerbang ekspor baru Kalimantan Barat, terutama untuk komoditas unggulan seperti crude palm oil (CPO), bauksit, alumina, karet, hingga produk industri turunan lainnya.

Keunggulan Terminal Kijing tidak hanya terletak pada ukuran dan kapasitasnya.

Lokasinya yang berada di tepi laut dalam memungkinkan kapal-kapal besar bersandar langsung tanpa harus menghadapi keterbatasan alur sungai seperti yang selama ini menjadi tantangan utama Pelabuhan Dwikora di Pontianak.

Kondisi ini diyakini akan memangkas biaya logistik dan mempercepat distribusi barang dari dan menuju Kalbar.

Pemerintah juga menyiapkan berbagai infrastruktur pendukung agar kawasan ini berkembang menjadi pusat ekonomi baru.

Pembangunan jalan tol, pengembangan kawasan industri, serta masuknya investasi di sektor hilirisasi diyakini akan memperkuat posisi Terminal Kijing sebagai motor pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam beberapa tahun ke depan, kawasan sekitar pelabuhan diperkirakan akan berkembang menjadi pusat industri dan perdagangan baru yang mampu menyerap ribuan tenaga kerja.

Banyak pihak menilai keberadaan Terminal Kijing akan membawa dampak besar bagi daya saing Kalbar.

Selama bertahun-tahun, potensi sumber daya alam daerah ini belum sepenuhnya didukung oleh infrastruktur logistik yang memadai.

Kini, dengan hadirnya pelabuhan modern berskala internasional, peluang ekspor menjadi semakin terbuka lebar.

Di tengah persaingan pelabuhan besar di Indonesia, Terminal Kijing hadir membawa harapan baru. Bukan hanya sebagai tempat bongkar muat barang, tetapi juga sebagai simbol transformasi ekonomi Kalbar menuju era industri dan perdagangan yang lebih maju.

Jika seluruh rencana pengembangan berjalan sesuai target, bukan tidak

mungkin Terminal Kijing akan menjadi salah satu pusat logistik terpenting di Indonesia bagian barat dalam dekade mendatang. (mul/ril/dok)