Oleh: Mei Purwowidodo

Di tengah semangat pembangunan nasional yang terus digaungkan, tersimpan kegelisahan yang diam-diam hidup di hati sebagian masyarakat Kalimantan Barat. Sebuah pertanyaan sederhana namun cukup mengusik pun muncul: mengapa Kalbar terasa belum menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional?

Padahal, jika melihat luas wilayah, posisi strategis yang berbatasan langsung dengan Malaysia, serta kekayaan sumber daya alam yang dimiliki, Kalimantan Barat seharusnya menempati posisi penting dalam peta pembangunan Indonesia. Sejak era kejayaan kayu lapis hingga kini menjadi penghasil sawit, CPO, bauksit, emas, dan alumina, kontribusi Kalbar terhadap pendapatan negara jelas bukan hal kecil.

Namun dalam realitas pembangunan, masyarakat kerap melakukan perbandingan. Ketika sejumlah provinsi lain telah menikmati jalan tol, jalan layang, hingga konektivitas modern yang maju, Kalbar masih berkutat dengan persoalan infrastruktur dasar yang berjalan lambat.

Jembatan Kapuas I, misalnya, baru terbangun pada era 1980-an. Setelah lebih dari empat dekade, barulah hadir jembatan kembarnya. Pelabuhan Kijing yang sejak lama direncanakan juga membutuhkan perjalanan panjang hingga akhirnya terealisasi. Kini, ketika potensi kemacetan logistik mulai terlihat seiring operasional pelabuhan yang semakin aktif, pembangunan jalan tol penunjang pun belum tampak menjadi prioritas.

Dari situ, muncul perasaan di sebagian masyarakat: apakah Kalbar hanya menjadi pelengkap penderita dalam pembangunan nasional?

Pertanyaan tersebut tentu bukan untuk sepenuhnya menyalahkan pemerintah pusat. Sebab introspeksi juga perlu diarahkan kepada diri kita sendiri sebagai masyarakat Kalbar. Bisa jadi persoalannya bukan semata karena pusat tidak peduli, melainkan karena daya dorong politik dan kekuatan lobi pembangunan kita belum cukup kuat di tingkat nasional.

Indonesia pernah memiliki wakil presiden asal Kalbar, yakni Hamzah Haz. Namun sejarah juga menunjukkan bahwa kedekatan politik tidak otomatis mampu mempercepat pembangunan daerah jika tidak dibangun secara sistematis dan berkelanjutan.

Di era modern, pembangunan bukan hanya soal potensi daerah, tetapi juga tentang siapa yang paling aktif memperjuangkan kepentingannya. Daerah yang maju umumnya memiliki kekuatan kolektif: pemerintah daerah yang solid, elite politik yang kompak, dunia usaha yang bergerak bersama, akademisi yang aktif memberi gagasan, serta masyarakat yang terus menyuarakan kebutuhan pembangunan.

Mungkin selama ini masyarakat Kalbar terlalu sabar. Terlalu terbiasa menerima keadaan sambil berharap perubahan datang dengan sendirinya. Padahal, pembangunan sering kali lahir dari suara yang terus diperjuangkan, dikawal, dan diingatkan.

Tulisan ini bukan untuk menumbuhkan rasa kecewa terhadap bangsa sendiri. Justru sebaliknya, ini adalah ajakan untuk introspeksi bersama bahwa Kalbar harus mulai lebih percaya diri memperjuangkan posisinya di tingkat nasional. Sebab daerah yang besar bukan hanya daerah yang kaya sumber daya alam, tetapi juga daerah yang masyarakatnya memiliki keberanian menyuarakan masa depannya.

Semoga ke depan Kalimantan Barat tidak hanya dikenal sebagai daerah penghasil, tetapi juga menjadi daerah yang menikmati hasil pembangunan secara lebih adil, merata, dan setara. (*)