JAKARTA, SP - Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasional 1.061 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur, hari ini Sabtu (16/5/2026). Peresmian dilakukan usai Prabowo meresmikan Museum Ibu Marsinah.

"Hari ini, sekarang juga di Nganjuk ini kita hadir untuk peresmian operasionalisasi 1061 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Saudara-saudara sekalian, memang saya memandang persoalan ini, peristiwa ini, hari ini adalah hari yang penting. Ini adalah tonggak bersejarah," kata Prabowo dalam peresmian 1.062 Kopdes Merah Putih seperti dikutip dari siaran YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (16/5/2026).

Menurutnya, keberadaan Kopdes Merah Putih ini akan membuat perekonomian desa menjadi lebih mandiri. Setiap unit Kopdes akan menyerap hasil produksi desa, distributor produk desa ke wilayah lain maupun produk bersubsidi untuk masyarakat setempat.

"Secara fisik gedungnya ada, gudangnya ada, sistemnya ada, barangnya ada, petugasnya ada, unsur-unsur logistiknya ada, ada truk, ada pickup, ada kendaraan tiga roda," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan peresmian koperasi ini bukan sekadar pembangunan fisik. Namun, juga bagian dari upaya menghadirkan instrumen keadilan ekonomi bagi masyarakat desa-desa di Indonesia.

"Bapak Presiden tidak meresmikan gedung, tidak meresmikan jalan atau jembatan. Yang Bapak Presiden resmikan hari ini adalah instrumen keadilan. Keadilan ekonomi, keadilan bagi desa Indonesia," kata Zulhas dalam sambutannya.

Dia mengatakan saat ini jumlah Kopdes Merah Putih yang telah siap beroperasi memang baru ada 1.061 koperasi. Namun, jumlah bangunan fisik kopdes yang sudah selesai per hari ini sudah mencapai 9.294.

"9.294 yang bangun fisiknya telah rampung KDMP, ini dari Agrinas Pangan datanya, tapi tiap hari bertambah. Jadi tiap hari bertambah, rata-rata satu hari menurut Pak (Dirut Agrinas Pangang) Joao Mota bisa 150-200. Sebanyak 1.061 koperasi telah siap beroperasi penuh dan diresemikan serentak pada hari ini. Di Jawa Timur telah terbangun 530 unit tersebar di 7 kabupaten, sedangkan di Jawa Tengah 531 unit di 8 kabupaten atau kota," ujarnya.

Bersamaan dengan itu, ia mengatakan saat ini pemerintah merekrut 30.000 manajer Kopdes Merah Putih, dan 5.476 untuk manajer koperasi nelayan Merah Putih.

"Untuk memastikan koperasi berjalan dengan baik, pemerintah telah menyiapkan sumber daya manusia. Saat ini sedang dilakukan rekrutmen 30.000 manajer KDMP. Sudah direkrut, sedang proses seleksi. 5.476 untuk Koperasi Nelayan Merah Putih. Mereka akan menjadi motor penggerak koperasi, mengawasi distribusi pangan, memastikan manfaat ekonomi kembali kepada masyarakat desa," terang Zulhas.

Di luar itu, pemerintah telah menargetkan 30.000 Kopdes akan beroperasi sebelum 17 Agustus. Dengan begitu pelaksanaan salah satu program prioritas Prabowo ini akan semakin masif pada paruh kedua 2026 ini.

"KDMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus mendatang. Insyaallah," tandasnya.

Antusiasme Warga

Presiden Prabowo Subianto mendapatkan sambutan hangat dari warga Nganjuk saat melakukan kunjungan kerja. Kedatangan Presiden ke Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur ini adalah untuk meresmikan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDMP) pada Sabtu, 16 Mei 2026. Acara peresmian ini menandai langkah penting dalam penguatan ekonomi kerakyatan di wilayah tersebut, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat.

Peresmian KDMP Nganjuk ini menjadi momen bersejarah bagi masyarakat setempat, khususnya bagi warga Desa Nglawak. Mereka menunjukkan antusiasme luar biasa untuk melihat langsung Presiden dan menyaksikan peresmian koperasi yang diharapkan membawa perubahan positif. Kehadiran KDMP diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi warga melalui penyediaan kebutuhan pokok yang lebih terjangkau.

Sebanyak 1.061 koperasi di seluruh Indonesia, termasuk di Nganjuk, siap beroperasi setelah peresmian ini. Pemerintah menargetkan KDMP dapat membantu masyarakat, terutama dalam menyediakan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat fondasi ekonomi di tingkat desa dan kelurahan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Warga Desa Nglawak, Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, memadati lokasi peresmian KDMP dengan semangat tinggi. Salah satunya Laili Lufianing Dyah, yang datang bersama teman dan anak-anaknya, mengungkapkan kebahagiaannya bisa melihat Presiden Prabowo Subianto secara langsung. Baginya, kunjungan Presiden adalah peristiwa langka yang sangat dinantikan di desanya, menciptakan suasana meriah dan penuh harapan.

Laili juga menyampaikan harapannya yang besar terhadap keberadaan KDMP di desanya. Ia berharap koperasi ini dapat menjual produk dengan harga yang lebih murah dibandingkan tempat lain, sehingga dapat meringankan beban ekonomi masyarakat. Hal ini diharapkan dapat membantu masyarakat kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dengan lebih mudah dan terjangkau, serta meningkatkan daya beli.

Lebih lanjut, Laili, yang memiliki usaha makanan cepat saji pizza, menyatakan keinginannya untuk berkolaborasi dengan KDMP. Ia berharap ada kesempatan untuk menjual produknya melalui koperasi tersebut, sehingga dapat memperluas jangkauan pasarnya. Harapan serupa juga diungkapkan oleh warga lain bernama Puput, yang sangat mengharapkan KDMP dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam bentuk harga yang kompetitif.

Antusiasme warga ini mencerminkan kebutuhan akan akses produk yang lebih terjangkau dan peluang ekonomi lokal. Kehadiran KDMP dianggap sebagai solusi konkret untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi di tingkat desa.

Peresmian KDMP di Nganjuk oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi simbol kesiapan beroperasinya 1.061 unit koperasi secara nasional. Ini merupakan langkah besar dalam program pemerintah untuk membangun jaringan koperasi yang kuat. Di wilayah Jawa Timur sendiri, terdapat 530 unit KDMP yang tersebar di tujuh kabupaten, menunjukkan cakupan yang luas di provinsi tersebut.

Sementara itu, 531 unit KDMP lainnya juga siap beroperasi di delapan kabupaten/kota di Jawa Tengah, melengkapi jaringan di Pulau Jawa. Pemerintah melalui BUMN-PT Agrinas Pangan Nusantara terus menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan jaringan koperasi ini. Hingga Mei 2026, pembangunan 25.000 unit koperasi lainnya masih terus berjalan, menandakan investasi besar dalam infrastruktur ekonomi kerakyatan.

Target pemerintah tidak berhenti sampai di situ, karena mereka menargetkan total 30.000 unit KDMP maupun Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) akan selesai dibangun. Seluruh unit tersebut diharapkan dapat beroperasi penuh pada tanggal 16 Agustus 2026. Program ini dirancang untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih kuat dan merata di tingkat lokal, serta memberikan dampak positif bagi jutaan warga.

Pengembangan KDMP ini diharapkan dapat menjadi tulang punggung ekonomi desa, menyediakan akses pasar bagi produk lokal dan menawarkan harga yang lebih adil bagi konsumen.

Skema Penempatan Manajer

Pengamat koperasi Agung Sujatmiko menilai skema rekrutmen dan penempatan manajer koperasi desa (kopdes) merah putih perlu diperjelas untuk meminimalkan potensi konflik di tingkat desa.

Menurut Agung, salah satu aspek mendasar yang perlu dipastikan adalah sumber rekrutmen tenaga kerja tersebut, apakah berasal dari desa setempat atau dari luar daerah.

"Kalau direkrut, pertanyaannya dari mana sumber rekrutmennya? Apakah dari desa situ atau dari luar desa yang akan ditempatkan?" ujarnya.

Agung, yang juga Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Koperasi, menilai perbedaan latar belakang dapat memengaruhi efektivitas kerja di lapangan, terutama dalam memahami kondisi sosial dan budaya masyarakat desa.

Ia menambahkan keterbatasan pemahaman terhadap konteks sosial budaya juga berpotensi menghambat koordinasi dengan pemangku kepentingan di desa, seperti pemerintah desa.

Menurut dia, kondisi tersebut dapat memengaruhi harmonisasi antara pelaksanaan tugas manajer dengan dukungan dari aparat desa.

Agung juga berpendapat penempatan tenaga dari luar desa berpotensi menghadapi tantangan adaptasi, termasuk dalam membangun penerimaan dari masyarakat setempat.

Selain itu, lanjut dia, kondisi tersebut juga dapat memunculkan pertanyaan dari warga lokal, terutama jika terdapat sumber daya manusia di desa yang belum mendapat pekerjaan.

"Misalkan, di situ juga ada sarjana yang menganggur, mereka mungkin berpikir kenapa tidak diambil dari desa kami," katanya.

Ia juga mengingatkan adanya potensi konflik apabila manajer lebih menitikberatkan pada pelaksanaan tugas dari pemerintah pusat tanpa mempertimbangkan dinamika lokal.

"Bisa menimbulkan konflik, karena merasa ditugaskan pemerintah dan harus menjalankan program, tapi bisa menjauhkan dari partisipasi masyarakat desa," ujarnya.

Namun demikian, Agung menilai rekrutmen dari desa setempat juga memiliki tantangan tersendiri, terutama terkait dorongan kinerja.

Menurut dia, kedekatan dengan lingkungan tidak selalu menjamin adanya peningkatan kinerja atau inovasi dalam pengelolaan koperasi.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya perumusan skema rekrutmen, penempatan, hingga kontrak kerja yang jelas.

Selain itu, indikator kinerja juga perlu ditetapkan secara rinci agar dapat menjadi acuan dalam mengevaluasi kinerja manajer selama masa penugasan.

"Jadi, bagaimana rekrutmennya, siapa yang direkrut, bagaimana penempatannya, bagaimana kontraknya, serta apa ukuran kinerjanya, itu harus jelas," kata Agung.

Pemerintah resmi membuka rekrutmen 30.000 formasi manajer kopdes merah putih. Pendaftaran dibuka pada 15-24 April 2026. Mereka yang lolos seleksi akan bekerja di bawah naungan BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) selama dua tahun.

Penempatan manajer tersebut bertujuan agar koperasi dapat dikelola secara modern dan profesional.

Suplai MBG

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubu Raya mengarahkan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi penyuplai utama bahan pangan untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah tersebut.

"Ke depan seluruh kebutuhan dapur MBG seperti sayur-mayur, telur, ikan, daging ayam dan bahan pangan lainnya diharapkan dapat dipasok langsung oleh KDMP yang melibatkan kelompok tani, UMKM dan masyarakat desa sebagai anggota," kata Sujiwo usai audiensi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat di Ruang Kerja Bupati Kubu Raya, Selasa.

Sujiwo mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, UMKM dan koperasi desa dalam rantai pasok kebutuhan dapur MBG.

Menurut dia, program MBG tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sebagai bagian dari program strategis nasional Presiden Republik Indonesia, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat desa.

“Ini yang disebut simbiosis mutualisme. KDMP hidup, petani dan UMKM mendapatkan pasar yang jelas, sementara program MBG juga berjalan baik,” ujar dia.

Sujiwo menegaskan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mendukung penuh pelaksanaan program MBG, namun pelaksanaannya harus diiringi pengawasan ketat terhadap standar keamanan pangan dan tata kelola dapur.

Ia meminta Sekretaris Daerah selaku Ketua Satuan Tugas MBG Kubu Raya memastikan tidak ada lagi kasus keracunan makanan dalam pelaksanaan program tersebut.

“Ke depan harus zero keracunan. Kalau ada oknum yang menyalahgunakan amanah, baik pengelola dapur maupun pihak lainnya, harus ada ketegasan,” katanya.

Sekretaris Daerah Kubu Raya Yusran Anizam selaku Kepala Satgas MBG Kubu Raya mengatakan saat ini terdapat sekitar 73 dapur MBG yang telah beroperasi secara mandiri di daerah tersebut.

Sementara itu, delapan dapur lainnya masih dalam tahap perbaikan standar operasional sebelum kembali dioperasikan.

Yusran menjelaskan pemerintah daerah telah menyiapkan skema ekosistem pasokan berbasis KDMP agar rantai distribusi bahan pangan menjadi lebih pendek sehingga harga tetap terkendali dan kualitas makanan terjaga.

“Kalau rantai pasok terlalu panjang, harga akan meningkat dan kualitas makanan bisa terdampak. Karena itu kita dorong semua supplier masuk melalui KDMP sesuai arahan Presiden,” ujar dia.

Ia menambahkan seluruh desa di Kabupaten Kubu Raya saat ini telah membentuk KDMP lengkap dengan legalitasnya sehingga siap mendukung kebutuhan pasokan bahan pangan untuk dapur-dapur MBG.

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menargetkan jumlah dapur MBG di daerah tersebut dapat mencapai sekitar 140 dapur yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten.

Di tempat yang sama, perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat Agustinus Hari menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam membangun kolaborasi antara KDMP, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), UMKM dan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurut dia, BGN ingin memastikan pelaksanaan program MBG berjalan dengan standar keamanan pangan yang baik serta meminimalkan potensi keracunan melalui penguatan tata kelola dapur dan rantai pasok bahan baku.

“Kami ingin mengedepankan keamanan pangan, rantai pasok yang baik dan tidak ada toleransi terhadap keracunan. Akan diberikan juga pemahaman terkait tata cara memasak yang baik, pemilihan suplai pangan dan standar yang harus dipenuhi dapur SPPG,” katanya.

Audiensi antara Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan BGN tersebut juga membahas penguatan ekosistem ekonomi kerakyatan, keamanan pangan, serta langkah pencegahan keracunan dalam pelaksanaan program MBG di Kabupaten Kubu Raya. (tik/ant)