PONTIANAK, SP - Kepastian pembangunan Jalan Tol Pontianak–Kijing–Singkawang kembali menjadi perhatian publik. Di tengah berkembangnya isu bahwa proyek tersebut dicoret dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN), pemerintah daerah dan legislatif memastikan pembangunan jalan tol beserta Jembatan Kapuas III tetap menjadi agenda yang terus diperjuangkan kepada pemerintah pusat.

Di tengah simpang siur informasi tersebut, berkembang pula keresahan di kalangan masyarakat, termasuk sejumlah tokoh, mantan pejabat, dan pejabat daerah di Kalimantan Barat (Kalbar) yang diketahui telah memiliki lahan di sepanjang koridor rencana jalan tol.

Mereka khawatir apabila proyek strategis tersebut tidak pernah terealisasi, maka harapan terhadap meningkatnya nilai investasi kawasan dan berkembangnya pusat-pusat ekonomi baru di sepanjang jalur yang direncanakan juga akan ikut sirna.

Dalam beberapa tahun terakhir, kawasan yang diproyeksikan menjadi lintasan Jalan Tol Pontianak-Kijing-Singkawang hingga koneksi menuju rencana Jembatan Kapuas III memang menjadi salah satu kawasan yang banyak dilirik investor maupun masyarakat.

Sejumlah bidang tanah di sekitar koridor tersebut telah berpindah kepemilikan, termasuk kepada berbagai kalangan yang melihat prospek jangka panjang pembangunan infrastruktur tersebut.

Meski demikian, hingga pertengahan 2026 proyek jalan tol belum memasuki tahap konstruksi. Pemerintah masih menyelesaikan kajian kelayakan sekaligus menyiapkan skema pembiayaan yang memungkinkan proyek tersebut dapat direalisasikan.

Masih Tahap Studi Kelayakan

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Syarief Abdullah Alkadri, meluruskan informasi yang menyebut Jalan Tol Pontianak-Kijing-Singkawang dicoret dari daftar PSN.

Menurutnya, informasi tersebut tidak benar karena ruas jalan tol tersebut memang belum pernah ditetapkan sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional.

"Jalan Tol Pontianak memang sudah kita usulkan dan sudah dibahas di Komisi V DPR RI, tetapi masih pada tahap feasibility study (FS). Jadi kalau ada yang mengatakan pembangunan Tol Pontianak–Kijing–Singkawang dicoret dari PSN, saya tegaskan itu tidak benar, karena memang belum masuk dalam PSN," ujarnya.

Syarief menjelaskan, studi kelayakan menjadi tahapan penting untuk menentukan aspek teknis, ekonomi, sosial, dan investasi sebelum proyek dapat masuk ke tahap pembangunan.

Menurutnya, Jalan Tol Pontianak–Kijing tetap menjadi kebutuhan strategis Kalimantan Barat karena akan menjadi tulang punggung konektivitas menuju Pelabuhan Internasional Kijing yang diproyeksikan sebagai pusat logistik baru di wilayah barat Kalimantan.

Bergantung Fiskal Negara dan Investor

Syarief mengatakan pembangunan jalan tol tidak hanya bergantung pada APBN, tetapi juga sangat dipengaruhi kondisi fiskal nasional yang saat ini menghadapi tekanan akibat dinamika ekonomi global.

Karena itu pemerintah membuka peluang pembiayaan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) maupun investor swasta.

"Kita berharap ada pihak ketiga yang bisa melaksanakan pembangunan jalan tol itu. Jalan menuju Kijing harus menjadi perhatian karena di sana ada pelabuhan internasional. Dengan kondisi jalan yang ada sekarang, ketika pelabuhan itu beroperasi maksimal tentu akan terjadi peningkatan arus lalu lintas," katanya.

Ia menambahkan, kondisi geopolitik global juga memengaruhi kemampuan fiskal pemerintah sehingga pembangunan infrastruktur harus dilakukan berdasarkan skala prioritas nasional.

Terhubung dengan Jembatan Kapuas III

Selain jalan tol, perhatian masyarakat juga tertuju pada rencana pembangunan Jembatan Kapuas III yang diproyeksikan menjadi bagian dari Jalan Lingkar Luar Pontianak.

Menurut Syarief, dokumen Initial Design (ID) Jembatan Kapuas III telah selesai disusun dan proyek tersebut sudah masuk dalam Rencana Umum Kementerian Pekerjaan Umum.

Keberadaan jembatan tersebut nantinya akan menjadi penghubung utama kawasan Pontianak menuju jalur tol dan Pelabuhan Kijing sehingga mampu mengurangi kepadatan lalu lintas di pusat Kota Pontianak.

Meski demikian, realisasi proyek tersebut tetap bergantung pada kemampuan fiskal pemerintah pusat.

Kepastian Proyek Dinanti

Belum adanya kepastian pembangunan membuat berbagai kalangan yang telah membeli lahan maupun berinvestasi di sekitar koridor rencana jalan tol memilih menunggu perkembangan kebijakan pemerintah.

Harapan mereka adalah hadirnya jalan tol dan Jembatan Kapuas III dapat mendorong pertumbuhan kawasan industri, pergudangan, pusat logistik, permukiman baru, serta meningkatkan nilai ekonomi wilayah Pontianak, Mempawah hingga Singkawang.

Namun hingga kini belum ada kepastian kapan proyek akan memasuki tahap konstruksi sehingga berbagai pihak masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait prioritas pembangunan infrastruktur.

Pemda dan DPR Terus Memperjuangkan

Di tengah keterbatasan fiskal nasional, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama anggota DPR RI terus memperjuangkan agar Jalan Tol Pontianak–Kijing–Singkawang menjadi prioritas pembangunan.

Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan pembangunan jalan tol menuju Pelabuhan Kijing merupakan prioritas daerah untuk mengurai kemacetan di jalur Pontianak–Mempawah–Singkawang sekaligus meningkatkan daya saing Pelabuhan Kijing.

"Prioritas kita adalah membangun jalan tol menuju Pelabuhan Kijing untuk mengurai kemacetan dari Pontianak ke Mempawah," ujar Ria Norsan.

Menurutnya, penguatan fungsi Pelabuhan Kijing sebagai pelabuhan internasional membutuhkan akses jalan yang memadai sehingga angkutan peti kemas tidak lagi membebani jalan nasional.

"Supaya Pelabuhan Kijing mampu menerima peti kemas untuk dipindahkan, akses jalan tol sangat diperlukan. Beban berat kendaraan pengangkut peti kemas akan lebih aman jika melewati jalan tol. Kalau melalui jalan masyarakat tentu akan memicu kemacetan dan meningkatkan risiko kecelakaan," katanya.

Ria Norsan mengatakan Pemerintah Provinsi Kalbar bersama Pelindo terus mencari investor agar pembangunan jalan tol dapat segera direalisasikan.

"Kita berupaya, baik dari Pemprov Kalbar maupun dari Pelindo, untuk secepat mungkin mencari investor jalan tol. Siapa yang paling siap dan cepat, itulah yang akan kita dorong," tegasnya.

Optimistis Jadi Prioritas Nasional

Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan optimistis kebutuhan jalan tol akan semakin nyata ketika Pelabuhan Kijing beroperasi penuh.

"Saya menekankan agar pembangunan dan operasional penuh Pelabuhan Kijing dipercepat. Ketika pelabuhan beroperasi penuh tentu lalu lintas akan meningkat. Kebutuhan jalan tol akan muncul dengan sendirinya. Saya yakin pemerintah pusat nantinya akan menjadikan pembangunan Tol Pontianak–Kijing sebagai prioritas," ujarnya.

Senada, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan proyek tersebut bukan dicoret dari PSN, melainkan memang belum masuk dalam daftar prioritas nasional.

"Sebenarnya bukan dicoret, belum masuk dalam daftar usulan utama. Jadi saya rasa ini tinggal kita komunikasikan dan perjuangkan bersama Pemerintah Provinsi dan anggota DPR RI Komisi V," katanya.

Menurut Edi, keberadaan Jalan Tol Pontianak–Kijing–Singkawang akan memberikan manfaat besar bagi sistem transportasi Kalimantan Barat, terutama dalam mendukung angkutan logistik menuju Pelabuhan Kijing sekaligus mengurangi beban lalu lintas di Kota Pontianak.

Dukungan juga disampaikan Anggota MPR RI Fraksi PKS Alifudin yang memastikan aspirasi pembangunan jalan tol akan terus diperjuangkan bersama anggota DPR RI asal Kalimantan Barat.

"Tentu saja memang situasi keuangan negara menjadi tantangan, tetapi insya Allah kita akan terus berjuang agar pembangunan jalan tol ini tetap menjadi target," ujarnya.

Pelabuhan Kijing Jadi Kunci

Direktur Utama Pelindo Achmad Muchtasyar menilai Pelabuhan Kijing memiliki prospek besar sebagai motor penggerak ekonomi Kalimantan Barat maupun nasional.

Namun optimalisasi pelabuhan tersebut memerlukan dukungan infrastruktur utama berupa jalan akses yang representatif.

"Kami menganggap Kijing sebagai motor penggerak ekonomi. Karena itu prospeknya harus didukung dengan kelengkapan utama, terutama akses jalan yang memadai untuk peti kemas," katanya.

Meski masih menghadapi tantangan pembiayaan dan kesiapan investasi, pemerintah daerah bersama DPR RI menegaskan akan terus mengawal usulan pembangunan Jalan Tol Pontianak–Kijing–Singkawang dan Jembatan Kapuas III agar dapat masuk dalam prioritas pembangunan nasional pada tahun-tahun mendatang.

Dengan terealisasinya kedua proyek tersebut, Kalimantan Barat diharapkan memiliki sistem konektivitas yang lebih baik, mempercepat distribusi logistik, meningkatkan investasi, serta memperkuat posisi Pelabuhan Kijing sebagai gerbang perdagangan internasional di wilayah barat Indonesia. (tim)

Penggerak Konektivitas Kalimantan Barat

RENCANA pembangunan Tol Pontianak-Kijing-Singkawang yang selama bertahun-tahun diharapkan menjadi penggerak konektivitas Kalimantan Barat hingga pertengahan 2026 masih belum memasuki tahap konstruksi.

Proyek strategis sepanjang sekitar 144 kilometer tersebut juga belum terlihat dalam daftar investasi aktif maupun proses tender yang disiapkan pemerintah.

Kondisi ini membuat masyarakat dan pelaku usaha di koridor Pontianak-Mempawah-Singkawang masih harus mengandalkan jalur nasional yang ada saat ini untuk aktivitas mobilitas dan distribusi barang.

Di sisi lain, pemerintah tetap menilai proyek tersebut memiliki prospek jangka panjang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Pernah Menyatakan Proyek Ini Layak

Rencana pembangunan jalan tol ini bukan gagasan baru. Kajian pengembangannya telah dilakukan sejak beberapa tahun lalu sebagai bagian dari penguatan jaringan transportasi Kalimantan Barat.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR saat itu, Sugiyartanto, bahkan pernah menyatakan bahwa koridor tersebut memiliki potensi yang menjanjikan.

"Ke depan tol Pontianak-Singkawang (akan dibangun), rencana kajian pengembangannya sudah, cukup feasible karena di Singkawang juga akan ada pelabuhan besar," katanya dilansir binamarga.pu.go.id.

Pernyataan tersebut menunjukkan pemerintah pusat pernah menilai proyek ini layak secara teknis dan ekonomi. Keberadaan Pelabuhan Kijing serta posisi Pontianak sebagai pusat ekonomi Kalimantan Barat menjadi faktor utama yang mendukung kelayakan proyek.

Manfaat yang Diharapkan

Jika terealisasi, jalan tol ini diproyeksikan memangkas waktu tempuh Pontianak-Singkawang secara signifikan.

Selain meningkatkan mobilitas masyarakat, proyek tersebut juga diharapkan memperlancar distribusi komoditas unggulan Kalimantan Barat seperti kelapa sawit, karet, hasil perikanan, dan produk pertanian menuju pelabuhan ekspor.

Status Investasi Belum Menunjukkan Perkembangan Signifikan

Meski kajian kelayakan telah dilakukan, hingga kini belum ada tanda-tanda proyek memasuki tahap transaksi investasi.

Pantauan terhadap proyek aktif Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sepanjang 2025–2026 belum menunjukkan adanya market sounding, lelang investasi, maupun pengumuman tender baru untuk ruas Pontianak–Singkawang.

Situasi tersebut mengindikasikan bahwa proyek masih berada pada fase perencanaan dan belum memasuki tahapan yang lazim dilakukan menjelang konstruksi.

Tantangan Utama Ada pada Kelayakan Finansial

Sejumlah pengamat infrastruktur menilai tantangan terbesar proyek ini terletak pada aspek finansial.

Berbeda dengan jalan tol di Pulau Jawa yang memiliki volume lalu lintas tinggi, investor membutuhkan kepastian bahwa investasi bernilai triliunan rupiah dapat menghasilkan tingkat pengembalian yang memadai.

Sejumlah pakar menilai tantangan terbesar pembangunan jalan tol di luar Pulau Jawa terletak pada ketepatan proyeksi lalu lintas kendaraan dan kepastian tingkat pengembalian investasi proyek dalam jangka panjang.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Infrastruktur Strategis (PUKIS), MM Gibran Sesunan, menilai banyak proyek jalan tol menghadapi persoalan karena asumsi trafik dalam studi kelayakan terlalu optimistis dibandingkan kondisi riil di lapangan.

"Optimisme yang berlebihan membuat proyeksi lalu lintas dalam studi kelayakan tidak sesuai dengan kenyataan. Akibatnya, banyak proyek yang akhirnya merugi dan sulit memenuhi standar pelayanan minimum,” ujar dia kepada Antara, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, tingginya tarif serta belum terintegrasinya sejumlah ruas dengan pusat distribusi logistik membuat volume kendaraan sering kali berada di bawah target awal.

BPJT Sudah Menyusun Studi Kelayakan

Meski belum bergerak ke tahap investasi, pemerintah memastikan kajian awal telah dilakukan.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR saat itu, Mohammad Zainal Fatah, pada 2024 menyampaikan bahwa studi kelayakan dan dokumen lingkungan untuk koridor jalan tol di Kalimantan Barat telah disiapkan.

"Kami memastikan bahwa FS dan Amdal untuk Tol Pontianak-Pelabuhan Kijing sudah berjalan," katanya kepada awak media. Ia juga menegaskan bahwa kajian teknis telah tersedia.

"Sudah ada FS-nya sekitar 90-an km."

Pernyataan tersebut menunjukkan pemerintah masih menyimpan dokumen dasar yang dapat digunakan apabila proyek kembali masuk dalam prioritas pembangunan nasional.

Pelabuhan Kijing Kini Menjadi Fokus Utama

Dalam perkembangan terbaru, perhatian pemerintah daerah dan pusat tampak lebih banyak tertuju pada penguatan akses menuju Pelabuhan Kijing di Kabupaten Mempawah.

Pada Musrenbang Kalimantan Barat 2026, sejumlah proyek strategis yang mendapat perhatian antara lain konektivitas menuju Pelabuhan Kijing, Outer Ring Road Pontianak, dan pembangunan Jembatan Kapuas III.

Pelabuhan Kijing dinilai memiliki peran penting sebagai gerbang logistik dan ekspor Kalimantan Barat. Karena itu, peningkatan akses menuju kawasan tersebut dianggap lebih mendesak untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah.

Aktivitas Pelabuhan Kijing Terus Tumbuh, Kebutuhan Tol Kian Mendesak Pertumbuhan aktivitas logistik di Terminal Kijing, Kabupaten Mempawah, menjadi salah satu faktor yang dapat memperkuat urgensi pembangunan konektivitas darat di Kalimantan Barat.

Data PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) menunjukkan sepanjang 2025, Terminal Kijing melayani 741 kunjungan kapal, meningkat sekitar 15 persen dibandingkan tahun 2024 yang mencatat 643 kapal.

Dari jumlah tersebut, sekitar 74,5 persen merupakan kapal domestik dan 25,5 persen kapal internasional.

Kinerja arus barang juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Sepanjang 2025, Terminal Kijing menangani sekitar 1,5 juta ton curah cair, 2,5 juta ton curah kering, dan 116 ribu ton general cargo.

Untuk aktivitas ekspor, komoditas curah cair berupa minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya mencapai 460.988 ton.

General Manager Pelindo Regional 2 Pontianak, Yanto, mengatakan Terminal Kijing kini menjadi pusat penting ekspor Kalimantan Barat, terutama untuk komoditas perkebunan dan industri pengolahan.

"Aktivitas ekspor komoditi curah cair dan curah kering seperti CPO serta produk turunannya dan alumina terus meningkat, dan ini menjadi bukti bahwa Terminal Kijing memiliki peran strategis bagi ekspor Kalbar," sebutnya, dikutip dari situs resmi Pelindo.

Pelindo Pernah Menyatakan Ketertarikan

Dukungan terhadap proyek tol Pontianak-Kijing juga pernah datang dari PT Pelindo Solusi Logistik.

Direktur Utama PT Pelindo Solusi Logistik saat itu, Joko Noerhudha, menyebut pihaknya terus berkomunikasi dengan Kementerian PUPR terkait rencana pembangunan jalan tol tersebut.

"Mungkin saja Pelindo diminta untuk chip in ke sana," katanya.

Menurut Joko, keberadaan jalan tol akan memperkuat konektivitas antara Pelabuhan Pontianak dan Pelabuhan Kijing yang menjadi pelabuhan laut dalam pertama di Kalimantan Barat.

"Tol tersebut bisa mendukung antara Pelabuhan Pontianak eksisting yang lama dengan Pelabuhan Kijing yang baru yang merupakan deep sea port pertama yang ada di Kalimantan Barat untuk memastikan ekspor komoditas dan agrikultur terlaksana dengan baik."

Pernyataan itu menunjukkan bahwa proyek jalan tol tidak hanya dipandang sebagai sarana transportasi, tetapi juga bagian dari strategi memperkuat rantai logistik ekspor daerah.

Investor Malaysia Juga Pernah Melirik

Minat terhadap proyek ini tidak hanya datang dari dalam negeri. Pada 2022, rombongan pengusaha dari Kuching, Sarawak, Malaysia, menyampaikan ketertarikan untuk menjajaki peluang investasi di Kalimantan Barat, termasuk pembangunan jalan tol Pontianak–Singkawang.

Berdasarkan laporan Antara, Executive Chairman Maltimur Resources SDN BHD, Junaidi, mengatakan proyek tersebut berpotensi memberikan dampak ekonomi yang besar bagi kedua wilayah.

"Saya melihat peluang kerja sama yang bisa dilakukan dengan Kota Pontianak antara lain membuat jalan tol. Kami berharap penjajakan pembangunan jalan tol itu bisa dikaji lebih dalam terhadap peningkatan ekonomi."

Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut investasi yang diumumkan secara resmi.

Warga dan Pelaku Usaha Masih Menunggu Kepastian

Di balik angka investasi dan dokumen perencanaan, proyek Tol Pontianak–Singkawang menyimpan harapan besar masyarakat Kalimantan Barat.

Bagi pelaku usaha, jalan tol diyakini dapat menekan biaya distribusi barang dan mempercepat akses ke pelabuhan. Sementara bagi masyarakat, keberadaan tol berpotensi memangkas waktu perjalanan antarwilayah yang selama ini menjadi jalur utama aktivitas ekonomi dan sosial.

Mukhlis, seorang warga Pontianak mengatakan kondisi lalu lintas dari Pontianak menuju Singkawang atau sebaliknya kini semakin padat, baik kendaraan pribadi, angkutan umum, maupun logistik. Akibatnya, waktu tempuh yang diperlukan jadi semakin panjang.

“Lalu lintas padat dan sering macet di beberapa lokasi. Apalagi kalau ada jembatan yang sedang diperbaiki. Ke Singkawang yang biasanya cuma tiga jam bisa jadi lima atau enam jam,” ujarnya.

Oleh karena itu, keberadaan jalan alternatif dinilai kian mendesak. “Kalau ada jalan tol, pasti jalan akan lebih lancar.”

Peluang Masih Terbuka

Per Juni 2026, Tol Pontianak-Singkawang masih berstatus rencana jangka panjang dan belum memasuki tahap pembangunan fisik.

Meski investasi belum bergerak, kajian kelayakan yang telah disusun pemerintah, dukungan sejumlah pemangku kepentingan, serta berkembangnya Pelabuhan Kijing menunjukkan peluang proyek ini belum sepenuhnya tertutup.

Apabila pertumbuhan ekonomi, arus logistik, dan volume lalu lintas di Kalimantan Barat terus meningkat, proyek yang telah lama dinantikan masyarakat tersebut masih berpeluang dihidupkan kembali melalui skema investasi baru atau kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). (ant)