PONTIANAK, SP – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Harisson, menegaskan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak boleh hanya berorientasi pada tercapainya target yang telah ditetapkan. 

Pemerintah daerah didorong berani menetapkan target yang lebih tinggi agar seluruh potensi penerimaan daerah dapat tergali secara optimal demi memperkuat kemampuan fiskal dan mempercepat pembangunan.

Penegasan tersebut disampaikan Harisson saat memberikan materi bertajuk Strategi Penggalian Potensi dan Optimalisasi Penagihan Pajak Daerah di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalbar Senin (20/7/2026).

Agenda tersebut diikuti peserta dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kabupaten/kota se-Kalbar. Kegiatan itu turut dihadiri Kepala BPSDM Provinsi Kalbar, Windy Prihastari.

Menurut Harisson, ukuran keberhasilan pemerintah daerah bukan sekadar mampu melampaui target yang rendah, melainkan berani menetapkan sasaran yang lebih besar sehingga seluruh perangkat daerah terpacu bekerja lebih maksimal.

“Kalau target kita terlalu rendah, kemudian realisasinya sedikit di atas target, tentu terlihat bagus di atas kertas. Tetapi, yang kita inginkan bukan itu. Kita ingin target yang tinggi sehingga seluruh jajaran benar-benar bekerja keras untuk mencapainya. Dengan begitu, potensi pendapatan daerah bisa digali secara maksimal,” ujarnya.

Ia menilai peningkatan PAD menjadi kebutuhan mendesak di tengah besarnya tuntutan pembangunan dan pelayanan publik. Kemampuan fiskal daerah, kata Harisson, akan menentukan sejauh mana pemerintah mampu membiayai berbagai program yang berdampak langsung kepada masyarakat.

“APBD pada dasarnya harus digunakan sebesar-besarnya untuk mensejahterakan masyarakat. Karena itu, daerah harus memiliki kemampuan fiskal yang kuat agar ruang pembangunan semakin besar,” katanya.

Harisson juga mengingatkan pemerintah daerah tidak bisa terus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Di tengah tingginya belanja pegawai, daerah dituntut semakin kreatif memperkuat sumber-sumber pendapatan yang menjadi kewenangannya.

“Kondisi ini menjadi tantangan bagi seluruh pemerintah daerah. Karena itu kita tidak boleh hanya bergantung pada transfer dari pemerintah pusat, daerah harus mampu memperkuat sumber pendapatannya sendiri melalui optimalisasi PAD,” tegasnya.

Ia mendorong perubahan pola pikir birokrasi agar lebih inovatif dalam mengelola pendapatan daerah. Menurutnya, aparatur pemerintah harus menerapkan semangat reinventing government, yakni bekerja lebih efektif, efisien, namun mampu menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

“Saya selalu mendorong agar birokrasi memiliki semangat reinventing government. Pemerintah harus bekerja semakin efektif, pengeluarannya efisien, tetapi manfaat dan hasil yang diperoleh masyarakat semakin besar. Cara berpikir seperti ini yang harus kita bangun bersama,” ucapnya.

Harisson menegaskan strategi peningkatan PAD bukan berarti menambah beban masyarakat melalui pungutan baru. Upaya yang perlu dilakukan adalah mengoptimalkan potensi pajak yang selama ini belum tergarap, memperbaiki sistem administrasi, meningkatkan pengawasan, serta memastikan seluruh wajib pajak memenuhi kewajibannya.

“Yang kita lakukan bukan menambah beban masyarakat, namun yang harus kita lakukan adalah menggali potensi yang memang sudah menjadi hak daerah, memperbaiki sistem, memperkuat pengawasan, dan memastikan seluruh objek pajak yang seharusnya membayar benar-benar memenuhi kewajibannya,” jelasnya.

Dalam paparannya, Harisson menyebut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) masih menjadi sumber penerimaan terbesar bagi Pemerintah Provinsi Kalbar. Kedua sektor tersebut, menurutnya, masih memiliki ruang yang besar untuk dioptimalkan.

“Pendapatan terbesar provinsi berasal dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak kendaraan bermotor. Potensi ini masih bisa terus ditingkatkan apabila pengawasannya semakin baik dan kebocoran dapat diminimalkan,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Menurut Harisson, jika penggunaan BBM bersubsidi dapat dikendalikan, konsumsi BBM non-subsidi akan meningkat dan secara otomatis berdampak terhadap penerimaan pajak daerah.

“Kalau subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak, maka penggunaan BBM non-subsidi akan meningkat. Dampaknya tentu penerimaan pajak daerah juga akan meningkat,” katanya.

Di hadapan para Kepala Bapenda kabupaten/kota, Harisson meminta agar mereka tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi mampu menjadi motor penggerak peningkatan PAD melalui inovasi, analisis, dan strategi yang terukur.

“Saya berharap Bapenda kabupaten dan kota menjadi garda terdepan membantu bupati dan wali kota meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Jangan hanya bekerja secara administratif, tetapi hadir dengan ide, inovasi, analisis, dan strategi agar potensi pajak yang ada benar-benar dapat dioptimalkan,” pesannya.

Mengakhiri pemaparannya, Harisson mengajak seluruh peserta memperkuat sinergi antardaerah dalam mengelola pendapatan. Menurutnya, peningkatan PAD akan memperluas ruang pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan bermuara pada kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.

“Bapenda bukan hanya bertugas memungut pajak, tetapi menjadi mitra strategis kepala daerah dalam memperkuat kemampuan fiskal. Kalau PAD meningkat, pembangunan semakin luas, pelayanan publik semakin baik, dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat juga akan ikut meningkat,” pungkasnya. (din)