PONTIANAK, SP - Anggota DPRD Kalimantan Barat (Kalbar), Suib, menyayangkan pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto kepada Presiden Prabowo Subianto yang menyebut roda kehidupan masyarakat di Kalbar dan Kalimantan Tengah (Kalteng) tetap berjalan normal di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dampak kabut asap.

Pernyataan tersebut sebelumnya disampaikan Suharyanto dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto pada 23 September 2026.

Dalam klarifikasinya pada 25 September, Suharyanto menjelaskan bahwa istilah “normal” yang dimaksud terbatas pada indikator aktivitas dasar masyarakat seperti lalu lintas darat, perdagangan dan pelayanan umum yang masih berjalan. Ia menegaskan hal tersebut bukan untuk menyimpulkan kondisi lingkungan telah pulih atau mengabaikan dampak terhadap masyarakat.

Namun, Suib menilai penyampaian kondisi tersebut perlu disertai gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak karhutla terhadap masyarakat Kalbar, terutama dari sisi kesehatan, sosial dan ekonomi.

“Saya di lain sisi senang juga disampaikan kepada Presiden sebagai laporan, tetapi di lain sisi lagi penyampaiannya Kepala BNPB itu tidak komprehensif. Maksud saya ada hal-hal yang belum tersampaikan kepada Pak Presiden,” ujar Suib.

Menurutnya, tetap berlangsungnya aktivitas masyarakat tidak bisa menjadi satu-satunya indikator untuk menggambarkan kondisi masyarakat di tengah karhutla dan kabut asap.

Suib mengatakan masyarakat tetap bekerja karena kebutuhan hidup harus dipenuhi. Karena itu, aktivitas ekonomi yang terlihat berjalan bukan berarti masyarakat terbebas dari dampak bencana.

“Banyak beberapa masyarakat itu merasa kurang pas pernyataan beliau, terkhusus terkait bahwa ke Pak Presiden dianggapnya di Kalbar ini aman lancar saja kehidupan perekonomian,” katanya.

Ia menilai pemerintah perlu melihat persoalan karhutla dari sisi yang lebih luas. Menurut Suib, berbagai keluhan masyarakat mengenai asap dan dampaknya merupakan indikator bahwa persoalan di lapangan masih dirasakan warga.

“Masyarakat ini banyak yang teriak terkait karhutla dan imbas karhutla. Ketika teriak-teriak otomatis kan ada masalah. Orang ketika indikatornya adalah orang kerja lalu lancar lalu lintas, ya memang harus kerja, kalau tidak mau makan apa,” ujarnya.

Suib secara khusus menyoroti dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat. Ia meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada pemadaman titik api dan penanganan bencana saat kejadian, tetapi juga menyiapkan langkah perlindungan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak.

Menurutnya, paparan asap yang berlangsung dalam waktu panjang perlu menjadi perhatian karena masyarakat tetap beraktivitas dan menghirup udara yang kualitasnya terganggu.

“Di sektor kesehatan saja sampel sederhana, 5 juta lebih masyarakat Kalbar saya pastikan itu menghirup udara yang penuh asap selama dua hingga tiga bulan. Rasionalisasinya berdasarkan medis pasti ada imbas karena tiga bulan, bukan dua tiga hari,” katanya.

Atas dasar itu, Suib sebelumnya telah meminta pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan untuk memperkuat layanan pemeriksaan kesehatan masyarakat terdampak karhutla.

Ia mendorong pemeriksaan dapat dilakukan melalui rumah sakit daerah, puskesmas, posyandu hingga pos pelayanan terpadu. Pemeriksaan terutama diarahkan pada gangguan yang berkaitan dengan saluran pernapasan dan paru-paru.

“Makanya beberapa waktu yang lalu saya minta kepada pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan, lalu Dinas Kesehatan melalui RSUD daerah masing-masing, lalu puskesmas, posyandu, postu untuk bisa memberikan layanan gratis untuk pemeriksaan kesehatan, terutama paru-paru,” ujarnya.

Menurut Suib, kelompok rentan perlu mendapatkan perhatian khusus dalam layanan tersebut. Di antaranya anak-anak, bayi, ibu hamil, ibu menyusui, generasi muda hingga lanjut usia.

Ia menilai layanan kesehatan gratis dapat menjadi salah satu bentuk kehadiran pemerintah dalam melindungi masyarakat selama kondisi kabut asap masih berlangsung. Selain kesehatan, Suib meminta dampak ekonomi akibat karhutla turut dihitung secara menyeluruh.

Menurutnya, dampak kebakaran tidak selalu langsung terlihat pada saat kejadian. Kerugian juga dapat muncul setelah kebakaran ketika masyarakat kehilangan sumber penghidupan yang selama ini menjadi penopang ekonomi keluarga.

Ia mencontohkan masyarakat yang menggantungkan pendapatan dari perkebunan sawit mandiri. Ketika lahan dan tanaman produktif terbakar, masyarakat bukan hanya kehilangan aset, tetapi juga kehilangan sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Jadi harus hadir pemerintah dengan program apa pun, skemanya silakan diatur. Presiden harus tanggap terkait hal ini karena kalau tidak, maka kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dalam jangka panjang agak riskan,” katanya.

Suib menggambarkan kondisi seorang petani yang memiliki dua hektare kebun sawit sebagai cadangan penghidupan keluarga. Lahan tersebut dapat menjadi sumber biaya pendidikan anak, kebutuhan kesehatan maupun kebutuhan sehari-hari.

“Bayangkan kalau punya dua hektare lalu terkena kebakaran kemarin, sementara dua hektare itu untuk cadangan hidup sehari-hari, untuk biaya anak sekolah, untuk kesehatan dan lainnya. Kalau itu habis mau bagaimana?” ujarnya.

Menurutnya, bantuan sosial tidak selalu dapat menjadi jawaban atas hilangnya sumber penghasilan masyarakat. Karena itu, diperlukan skema pemulihan ekonomi yang dapat membantu masyarakat memulihkan sumber penghidupan mereka.

“Apa nunggu PKH atau bansos? Kan tidak mungkin karena terbatas semua bantuan seperti itu,” katanya.

Suib kemudian meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak karhutla di Kalbar.

Ia berharap laporan mengenai kondisi masyarakat di daerah terdampak tidak hanya menggambarkan apakah lalu lintas masih berjalan, perdagangan tetap berlangsung atau masyarakat masih dapat bekerja.

Menurutnya, indikator tersebut perlu dilengkapi dengan kondisi kesehatan masyarakat, kualitas udara, dampak terhadap pendidikan, kerugian ekonomi, hingga keberlanjutan mata pencaharian warga.

Pernyataan Suib tersebut disampaikan setelah Kepala BNPB memberikan klarifikasi mengenai penggunaan istilah “normal”. Suharyanto menegaskan bahwa pernyataannya tidak dimaksudkan untuk menyatakan kondisi masyarakat dan lingkungan telah sepenuhnya normal. BNPB juga menyatakan memahami bahwa masyarakat di sejumlah wilayah Kalimantan masih menghadapi dampak serius kabut asap, termasuk terhadap kualitas udara, kesehatan, pendidikan dan aktivitas lainnya.

Di sisi lain, BNPB sendiri sebelumnya telah menyampaikan bahwa penanganan karhutla di Kalimantan Barat diperkuat. Pada awal September, Kepala BNPB memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Kubu Raya bersama pemerintah daerah dan unsur terkait.

Karena itu, Suib meminta perhatian pemerintah tidak berhenti pada penanganan api. Menurutnya, masyarakat yang telah terdampak perlu mendapatkan perhatian hingga tahap pemulihan, khususnya mereka yang kehilangan sumber penghidupan akibat kebakaran.

“Oleh karena itu perlu evaluasi secara total apa yang disampaikan Kepala BNPB terhadap Presiden. Dan Presiden saya harap bisa mengevaluasi kembali, terlepas melalui teman-teman di BNPB maupun kementerian terkait, untuk membantu masyarakat yang terdampak secara ekonomi, terutama di Kalbar,” pungkas Suib.(din)