PONTIANAK, SP - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyampaikan permohonan maaf setelah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa roda kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Barat (Kalbar) tetap berjalan normal di tengah situasi kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Pernyataan tersebut kemudian viral di media sosial dan menuai kritik masyarakat.

Jenderal bintang tiga itu menyampaikan permohonan maaf sekaligus klarifikasi secara tertulis melalui akun Instagram pribadinya @suharyanto_shr, Jumat, 25 September 2026.

“lzinkan saya menanggapi pemberitaan mengenai pernyataan saya dalam rapat terbatas bersama Presiden Republik Indonesia pada 23 September 2026 lalu,” ujar Suharyanto.

Dalam rapat terbatas (ratas) tersebut, Suharyanto menjelaskan maksud dari pernyataannya yang menyebut bahwa “roda kehidupan masyarakat berjalan normal” di tengah penanganan karhutla serta dampak kabut asap di Kalimantan.

“Perlu saya jelaskan bahwa konteks kata ‘normal’ yang dimaksud adalah indikator terbatas terkait aktivitas dasar masyarakat, seperti lalu lintas darat perdagangan, dan pelayanan masyarakat, yang masih tetap berialan,” terangnya.

Ia menegaskan bahwa pernyataan tersebut tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan bahwa kondisi lingkungan telah normal, dan mengabaikan kondisi faktual terkait kesulitan dan penderitaan masyarakat terdampak.

“Dan bukan juga dimaksudkan untuk mereduksi fakta menurunnya kualitas hidup masyarakat terdampak karhutla dan kabut asap,” katanya.

BNPB kata dia, menyadari bahwa masyarakat di sejumlah wilayah, khususnya Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, masih menahadapi dampak serius kabut asap. Kualitas udara, kesehatan masyarakat kegiatan pendidikan, penerbangan, serta aktivitas Iainnya di sejumlah lokasi telah terdampak.

“Dalam laporan yang sama, saya juga menyampaikan bahwa tebalnya kabut asap di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, telah mengganggu penerbangan komersial maupun operasi udara untuk penanganan karhutla,” tambahnya.

Dengan kata lain, keberlangsungan layanan dasar dan aktivitas masyarakat menjadi salah satu gambaran situasi lapangan yang dilaporkan. Namun demikian, aspek keselamatan, kesehatan, kualitas udara, dan penanganan sumber karhutla tetap menjadi perhatian pemerintah.

Suharyanto memahami penggunaan kata ‘normal’ dapat menimbulkan persepsi seolah-olah kondisi masyarakat tidak terdampak. Untuk itu, ia perlu meluruskan bahwa kondisi karhutla masih memerlukan penanganan serius dan pemerintah tidak menganggap persoalan ini telah selesai.

“Karena itu, saya memohon maaf kepada masyarakat terdampak karthutla jika pilihan kata yang saya gunakan dalam laporan tersebut dinilai menimbulkan kesan bahwa pemerintah menganggap kondisi masyarakat di tengah bencana kabut asap sebagai situasi yang biasa saja. Bukan begitu maksud saya,” ungkapnya.

Ia memastikan bahwa BNPB bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah,TNI, Polri, Manggala Agni, relawan dan seluruh unsur terkait terus bekeria keras melakukan pemadaman, penanganan dampak kesehatan serta perlindungan masyarakat atas ancaman karhutla.

“Kami juga terus memperbaiki dan mengintegrasikan data dari seluruh unsur di lapangan agar informasi yang disampaikan kepada Presiden dan kepada masyarakat menggambarkan kondisi secara utuh dan akurat Keselamatan, kesehatan dan kualitas hidup masyarakat terdampak, selalu meniadi prioritas utama kami,” pungkasnya. (brs)