SINGKAWANG,SP - Pernyataan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian yang menyebutkan jika Panic Buying BBM disebabkan kebijakan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang dengan melakukan pembatasan pengisian BBM di setiap kendaraan menjadi sorotan publik.

"Saya sebagai Wakil Wali Kota Singkawang, merasa perlu meluruskan sekaligus menyampaikan kepada publik secara utuh mengenai situasi yang sempat terjadi menjelang Hari Raya Idul Fitri terkait antrean BBM yang cukup panjang dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat," kata Wakil Wali Kota Singkawang, Muhammadin, Sabtu (28/3).

Selama beberapa hari kemarin, katanya, Pemkot bersama Forkopimda Singkawang turun langsung ke lapangan, siang dan malam, untuk melakukan pengawasan serta memastikan kondisi tetap kondusif.

Antrean panjang yang terjadi saat itu berpotensi memicu gangguan keamanan, bahkan konflik di tengah masyarakat.

"Jika tidak segera ditangani dengan tepat dan cepat, dan kejadian antrean ini bukan terjadi di Kota Singkawang dulu, melainkan kabupaten kabupaten lain di Kal-bar," ujarnya.

Melihat kondisi tersebut, Wali Kota Singkawang bersama Forkopimda mengambil langkah strategis dengan mengeluarkan Surat Edaran pembatasan pembelian BBM, yakni 3 liter untuk sepeda motor dan tidak bisa lagi antre berulang-ulang terutama untuk daerah lain luar Kota Singkawang.

"Saat itu sulit BBM dan 30 liter untuk mobil. Kebijakan ini bukan diambil dalam situasi tenang, melainkan saat kondisi sudah mulai memanas yang menyebar Ke Kota Singkawang dan membutuhkan tindakan cepat untuk meredam kepanikan serta mencegah hal-hal yang tidak diinginkan karena bagi kita masyarakat Kota Singkawang perlu tindakan nyata," ungkapnya.

Dan hasilnya sangat jelas dan terukur, tidak lama setelah kebijakan tersebut diterapkan, antrean BBM yang sebelumnya mengular panjang berangsur hilang.

Situasi kembali kondusif, distribusi menjadi lebih merata, dan yang paling penting, masyarakat Kota Singkawang dapat kembali beraktivitas dengan tenang tanpa kekhawatiran.

Sedangkan di luar Kota Singkawang saat itu sebelum Singkawang ada antrean panjang sampai Singkawang antrean normal kembali. Namun untuk daerah lain justru belum selesai permasalahan.

Kebijakan ini juga, menurutnya, berdampak pada pembatasan mobilitas pembeli dari luar daerah yang sebelumnya turut memperpanjang antrean.

"Dengan adanya pembatasan tersebut, kebutuhan masyarakat lokal dapat lebih terjamin. Ini merupakan bentuk keberpihakan nyata pemerintah daerah kepada warganya," jelasnya.

Pihaknya juga mencatat bahwa langkah cepat ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk dari unsur DPRD Kota Singkawang, Ketua Fraksi PAN sekaligus Sekretaris Komisi II DPRD Singkawang, Toni Triwahyudi.

Menurutnya, komisi yang membidangi juga turut berbicara karena beliau juga mendapatkan informasi ada kunjungan direksi dan tim Pertamina Kalbar langsung ke Kota Singkawang setelah surat edaran berhasil mengurangi Antrean panjang tersebut.

"Mereka menyampaikan bahwa Direksi Pertamina memberikan pujian atas respons cepat Pemerintah Kota Singkawang dalam mengatasi situasi tersebut. Hal ini menjadi bukti bahwa kebijakan yang diambil bukan hanya tepat, tetapi juga diakui efektif oleh pihak terkait," katanya.

Terkait adanya pernyataan dari Menteri Dalam Negeri yang terkesan berbeda tentang kebijakan daerah, dirinya memandang hal tersebut sebagai bagian dari dinamika komunikasi pemerintahan.

"Namun perlu kami tegaskan, kebijakan yang diambil Pemerintah Kota Singkawang lahir dari kondisi riil di lapangan, bukan asumsi. Apa yang kami lakukan adalah langkah cepat untuk melindungi masyarakat dari kepanikan, potensi konflik, serta dampak ekonomi yang lebih luas," pungkasnya.

Pemkot Singkawang tidak dalam posisi menyalahkan pihak manapun, termasuk pemerintah pusat. Justru ini menjadi pelajaran bersama bahwa kebijakan yang baik di lapangan perlu disampaikan secara utuh agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda di tingkat pusat.

"Kami berharap media dapat melihat persoalan ini secara berimbang, berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah kebijakan adalah dampaknya bagi masyarakat. Dan dalam hal ini, masyarakat Kota Singkawang telah merasakan langsung manfaatnya, seperti, antrean hilang, situasi aman, dan aktivitas ekonomi tetap berjalan," ujarnya.

Dalam hal ini, Pemerintah Kota Singkawang akan terus berkomitmen hadir di tengah masyarakat, dia sebagai Wakil Walikota Singkawang juga selain memberikan masukan mencoba selalu yang tepat dan terbaik untuk Walikota, dan menjaga pemerintahan tentu mengambil langkah cepat, tepat, dan terukur.

" Demi menjaga stabilitas serta kesejahteraan bersama dan baik wibawa Pemerintah Pusat sampai ke daerah menjadi tanggung jawab kami," tutupnya. (rud)