KETAPANG, SP -Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang tidak akan mentoleransi apabila ditemukan adanya praktik penimbunan bahan bakar minyak (BBM)yang dilakukan oknum tertentu. Dugaan penimbunan BBM akan ditelusuri bersama aparat penegak hukum (APH).

“Kalau memang ada indikasi penimbunan, tentu akan kita telusuri. Ada konsekuensi hukum sesuai aturan yang berlaku. Karena itu pak Kapolres juga saya undang dalam rapat koordinasi ini,” tegasBupati Ketapang, Alexander Wilyo SSTP MSi ketika memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Hiswana Migas, seluruh pengelola SPBU, dan pihak terkaitmerespons kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite,Senin (13/7).

Bupati Alexander Wilyomengatakan, rakor digelar untuk mengidentifikasi penyebab antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU, sekaligus mencari solusi agar distribusi Pertalite kembali normal dan masyarakat tidak lagi kesulitan memperoleh BBM.

Bupati Alexander Wilyo mengungkapkan, berdasarkan hasil pengamatannya, persoalan yang terjadi bukan disebabkan oleh tidak tersedianya pasokan Pertalite, melainkan tingginya antrean kendaraan di SPBU yang menghambat masyarakat mendapatkan BBM. Di sisi lain, pemerintah juga menerima laporan adanya kenaikan harga Pertalite yang dijual secara eceran jauh di atas harga normal.

“Hari ini saya bersama Wakil Bupati menggelar rapat koordinasi bersama Forkopimda. Saya juga memanggil pihak terkait, Hiswana Migas, serta seluruh pengelola SPBU yang ada di Kabupaten Ketapang,” ujarnya saat dikonfirmasi wartawan.

Rakor tersebut menurut Bupati Alexander Wilyo,bertujuan untuk mengetahui kondisi riil di lapangan, sekaligus mengidentifikasi penyebab utama terjadinya antrean panjang di sejumlah SPBU.

“Siang ini kita cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di lapangan dan apa penyebabnya,” katanya.

Bupati Alexander Wilyo menambahkan, Pemkab Ketapang tidak akan tinggal diam menghadapi persoalan kelangkaan Pertalite. Pemkab Ketapang, kata Bupati Alexander Wilyo, memahami keresahan masyarakat yang kesulitan mendapatkan BBM dan berkomitmen melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk mencari solusi secepat mungkin.

“Saya memahami apa yang dirasakan masyarakat. Karena itu saya bersama Forkopimda dan seluruh stakeholder akan mengambil langkah-langkah untuk mencari solusi atas persoalan ini,” pungkasnya.(*t)