KETAPANG, SP - PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional SPBU di Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang, menyusul dugaan penyimpangan distribusi BBM subsidi yang saat ini masih dalam proses investigasi.

Sales Area Manager (SAM) Pertamina Patra Niaga Kalimantan Barat (Kalbar), Widi Tri Adhi, menegaskan bahwa berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan terkait keberlangsungan operasional SPBU Sungai Laur menjadi perhatian serius Pertamina.

"Aspirasi yang disampaikan tentu akan kami pertimbangkan. Kami juga memerlukan dukungan pemerintah daerah agar masyarakat Sungai Laur dapat memperoleh BBM sesuai kebutuhannya," kata Widi.

Menurutnya, saat ini Pertamina masih melaksanakan audit operasional dan administrasi terhadap SPBU yang sebelumnya sempat dihentikan sementara. Audit tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan operasional berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan ketentuan yang berlaku.

Widi menjelaskan, selama proses audit berlangsung Pertamina tetap berupaya menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat Sungai Laur. Untuk sementara, penyaluran yang dilakukan berupa BBM non-subsidi agar kebutuhan masyarakat tetap dapat terpenuhi.

"Untuk sementara, BBM yang kami salurkan adalah BBM non-subsidi. Namun aspirasi yang disampaikan masyarakat dan berbagai pihak menjadi perhatian kami dengan tetap mempertimbangkan aturan yang berlaku," ujarnya.

Langkah evaluasi tersebut dilakukan di tengah tingginya kebutuhan BBM masyarakat Sungai Laur yang sebagian besar menggantungkan aktivitas ekonomi pada ketersediaan bahan bakar, mulai dari sektor pertanian, perikanan, transportasi hingga usaha mikro dan kecil.

Sebelumnya, masyarakat Sungai Laur meminta agar SPBU di wilayah mereka tetap beroperasi karena penutupan selama kurang lebih satu bulan telah berdampak terhadap aktivitas ekonomi warga. Namun masyarakat juga berharap dilakukan pembenahan terhadap pengelolaan SPBU agar pelayanan dapat berjalan lebih baik dan kepercayaan publik kembali pulih.

Perwakilan warga Sungai Laur, Deni Santoso, mengatakan masyarakat mendukung proses hukum yang sedang berjalan terkait dugaan penyimpangan distribusi BBM subsidi. Namun, menurutnya, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terhenti.

"Kami meminta SPBU tetap dibuka karena masyarakat sangat membutuhkan BBM. Jika memang ada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, silakan diproses sesuai aturan. Namun pelayanan kepada masyarakat jangan sampai terhenti," katanya.

Sementara itu, Area Manager Communication, Relations and CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Edi Mangun, sebelumnya menyampaikan bahwa operasional SPBU Sungai Laur kembali dijalankan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sembari menunggu hasil investigasi dan proses klarifikasi terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

"Untuk pelayanan ke masyarakat, untuk produk jenis bahan bakar umum dilakukan kembali. SPBU kembali beroperasi untuk memenuhi permintaan dan kebutuhan wilayah tersebut," ujar Edi.

Kasus dugaan penyimpangan distribusi BBM subsidi yang menyeret nama PT Putera Petro Borneo hingga kini masih didalami oleh aparat penegak hukum maupun tim internal Pertamina. Kasus tersebut mencuat setelah beredar video yang memperlihatkan dugaan pemindahan solar subsidi dari mobil tangki distribusi BBM ke tangki milik perusahaan tersebut.

Meski proses investigasi masih berlangsung, Pertamina menegaskan komitmennya untuk menjaga pasokan energi bagi masyarakat sekaligus memastikan tata kelola distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan. Evaluasi terhadap operasional SPBU Sungai Laur juga dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga pelayanan publik sekaligus meningkatkan pengawasan agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan di kemudian hari. (mul)