BANDA ACEH, SP - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) terus mempercepat langkah konsolidasi nasional demi mematangkan mesin politik menghadapi Pemilu 2029. Aceh menjadi provinsi ke-20 yang dikunjungi oleh Tim Task Force DPP Hanura dalam rangkaian safari konsolidasi ke 38 provinsi di seluruh Indonesia.

Wakil Ketua Umum Partai Hanura, Patrice Rio Capella, menyampaikan bahwa kedatangan timnya ke Aceh bertujuan untuk melakukan evaluasi secara langsung di lapangan (on the spot). Pihaknya menggelar pertemuan dengan seluruh pimpinan DPC Hanura se-Provinsi Aceh serta 21 anggota DPRK se-Aceh guna mendengarkan laporan kesiapan perampungan kepengurusan hingga ke tingkat kecamatan (PAC).

“Bagi Hanura ini penting karena kita mengevaluasi perjalanan partai ini dari lima tahun belakangan. Ternyata memang kepengurusannya tidak lengkap dan struktur tidak solid seperti sekarang,” ujar Patrice usai memimpin Konsolidasi dan Rapat Teknis Tim Task Force DPP Hanura se-Provinsi Aceh, Rabu (30/9/2026).

Karena itu, pembenahan organisasi menjadi pekerjaan utama Hanura pada 2026. Di Aceh, terdapat 23 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang harus diperkuat. Seluruh struktur tersebut ditargetkan rampung dalam waktu dekat.

“Harapan kita bahwa akhir Oktober semua rampung selesai 100 persen,” katanya.

Patrice menjelaskan, pembenahan tidak berhenti pada tingkat DPC. Hanura juga mendorong penguatan struktur hingga tingkat kecamatan melalui Pimpinan Anak Cabang (PAC). Langkah ini dinilai penting untuk menghidupkan kembali mesin partai di daerah yang selama ini belum maksimal.

Hanura, kata Patrice, menyiapkan struktur organisasi di 7.300 kecamatan dan 514 kabupaten/kota secara nasional. Struktur tersebut tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan verifikasi partai politik, tetapi juga dipersiapkan menghadapi Pemilu 2029.

“Persiapan Pemilu 2029 itu bukan disiapkan enam bulan sebelumnya, tapi dimulai pada hari ini dengan menyiapkan mesin politiknya lebih sehat, lebih punya daya juang dan punya otot untuk menghadapi pertarungan 2029,” tegasnya.

Setelah struktur partai diperkuat, Hanura bakal melanjutkan langkahnya dengan melakukan penjaringan bakal calon legislatif pada 2027. Setiap struktur diberikan kesempatan mencari dan mengusulkan nama-nama kader yang dinilai siap bertarung pada Pemilu 2029.

Menurut Patrice, proses tersebut perlu dilakukan lebih awal karena Hanura harus menyiapkan calon legislatif yang benar-benar siap di setiap daerah pemilihan, termasuk untuk perebutan kursi DPR RI.

“Khusus Aceh, Hanura membidik minimal satu kursi DPR RI. Ada dua dapil di sini dan kami targetkan satu dapil itu Hanura bisa mengirimkan kader terbaik kita di Aceh untuk masuk ke Senayan,” ujarnya, optimis.

Untuk mendukung penguatan struktur tersebut, DPP Hanura menyalurkan dana bantuan operasional sebesar Rp205 juta kepada jajaran partai di Aceh. Dana tersebut diarahkan untuk membantu pembentukan dan menghidupkan PAC di berbagai kecamatan.

Bantuan antara lain digunakan untuk mencari calon pengurus, membuka rekening bank atas nama Partai Hanura serta memasang papan nama DPC dan PAC.

Patrice mengatakan, dukungan tersebut diberikan karena kondisi perolehan kursi Hanura di Aceh masih belum merata. Saat ini terdapat 21 anggota DPRK yang tersebar di tujuh dari 23 kabupaten/kota. Artinya, masih ada 16 kabupaten/kota yang belum memiliki kursi Hanura.

“Oleh karena itu tentu DPP memberikan perhatian kepada teman-teman semuanya, walaupun yang tidak punya kursi itu kursinya lebih besar. Karena tugasnya adalah satu, mereka membentuk PAC yang selama ini mungkin mesinnya sudah mogok atau mati, kita minta di kecamatan itu mereka hidupkan,” katanya.

Menanggapi kedatangan Tim Task Force, Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Aceh, Aswin Surya, optimistis seluruh target restrukturisasi di tingkat DPC maupun PAC akan tuntas sepanjang bulan Oktober.

“Dengan melihat semangat kawan-kawan hari ini, apalagi dengan kedatangan tim Task Force, saya yakin target-target kita dalam bulan Oktober ini DPC 100 persen, PAC 100 persen akan terpenuhi,” ujar Aswin.

Aswin juga menyatakan kesiapannya membawa kader Hanura Aceh menuju Senayan. Dia yakin perubahan yang dilakukan partai, ditambah semangat kader di daerah, menjadi modal untuk merebut kursi DPR RI.

“Siap. Kita lihat modal dari kawan-kawan kita, semangat kawan-kawan kita. Apalagi dengan warna baru sekarang Hanura, lambang baru, saya yakin paling minimal satu kursi Insyaallah kita harapkan dapat,” tegasnya.

Tak hanya DPR RI, Hanura Aceh memasang target empat kursi DPR Aceh pada Pemilu 2029. Target tersebut disusun berdasarkan pemetaan internal terhadap daerah pemilihan yang ada di Aceh.

“Untuk DPRA kita empat kursi target, karena hasil pemetaan dari dapil-dapil sudah empat kursi,” tandas Aswin.

Revisi UPA

Selain agenda internal, Patrice Rio Capella turut menyoroti dinamika politik lokal terkait pembahasan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UPA) yang tengah bergulir di DPR RI, khususnya mengenai keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh.

Rio mendesak agar pembahasan revisi UPA dipercepat untuk menjamin kepastian kelanjutan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di Provinsi Aceh.

"Harapan kita pembahasan UPA yang sudah masuk di DPR ini bisa diproses dan dibahas lebih cepat. Masyarakat Aceh membutuhkan kepastian, termasuk kejelasan regulasi terkait tata kelola kampung (gampong) hingga pengoperasian madrasah, apakah diambil alih Kementerian Agama atau diserahkan kepada pemerintah lokal," ujar Rio.

Terkait wacana besaran alokasi Dana Otsus 2,5 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) secara flat, Rio menilai hal tersebut esensial untuk menjaga stabilitas perencanaan pembangunan jangka panjang.

"Soal persentase 2,5 persen itu flat atau tidak, ini adalah masalah kepastian. Rakyat Aceh butuh kepastian agar tidak terjadi perubahan rencana kegiatan secara mendadak jika alokasi dana tiba-tiba berkurang di tahun berikutnya," jelasnya.

Ia meyakini Pemerintah Pusat tidak akan keberatan untuk mempertahankan skema penganggaran Dana Otsus sebesar 2,5 persen demi mempercepat pemerataan pembangunan di Aceh.

"Melihat kondisi saat ini, saya rasa Pemerintah Pusat tidak akan meragukan atau menolak untuk tetap mempertahankan alokasi 2,5 persen. Apakah sifatnya flat atau teknis lainnya, itu bisa dibicarakan kemudian. Yang terpenting adalah kepastian perpanjangan masa berlaku dan kepastian anggarannya agar masyarakat Aceh bisa lebih sejahtera," pungkas Rio. (*)