Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama 14 hari ke depan. Keputusan tersebut diambil sebagai langkah kesiapsiagaan meski kondisi karhutla di Kalbar menunjukkan tren penurunan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalbar, Ridwan, mengatakan status tanggap darurat masih diperlukan karena di sejumlah wilayah masih ditemukan kebakaran dan beberapa kabupaten masih berada dalam status tanggap.

“Untuk status tanggap darurat di Provinsi Kalbar, hari ini masih kami perpanjang selama 14 hari ke depan,” ujar Ridwan dalam konferensi pers di Kantor BPBD Kalbar, Senin (5/10/2026).

Menurut Ridwan, perpanjangan status tersebut bukan berarti kondisi karhutla saat ini memburuk. Sebaliknya, berdasarkan data BMKG hingga 4 Oktober 2026 pukul 23.59 WIB, jumlah titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi telah mengalami penurunan signifikan.

Tercatat sebanyak 24 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalbar, dengan sebagian besar berada di Kabupaten Ketapang, khususnya wilayah Kendawangan.

“Berdasarkan data yang kami terima dari BMKG, kondisi karhutla di Kalbar sudah mengalami penurunan yang sangat signifikan. Sampai dengan update terakhir, terdapat 24 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi dan sebagian besar berada di Kabupaten Ketapang,” jelasnya.

Ridwan mengatakan, pemerintah tidak ingin terburu-buru mencabut status tanggap darurat karena masih terdapat potensi kebakaran di lapangan. Status tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kesiapsiagaan sekaligus memastikan penanganan dapat terus dilakukan apabila kembali terjadi peningkatan karhutla.

“Ada beberapa kabupaten yang masih berstatus tanggap. Selain itu, faktanya di wilayah Kalbar masih terdapat kebakaran. Karena itu, status tanggap darurat tetap kami pertahankan sebagai bentuk kesiapsiagaan,” ucapnya.

Beberapa daerah yang masih berada dalam status tanggap di antaranya Kayong Utara, Melawi dan Mempawah. Perkembangan kondisi di masing-masing wilayah akan terus menjadi bahan evaluasi pemerintah.

“Kami berharap kondisi semakin membaik dan tidak terjadi peningkatan kembali. Kalau melihat trennya, saat ini memang sudah semakin menurun,” ujarnya.

Selama masa perpanjangan tanggap darurat, BPBD Kalbar memastikan penanganan karhutla tetap dilakukan melalui Satgas Darat dan Satgas Udara.

Ridwan menegaskan, kekuatan penanganan tidak akan dikendurkan meskipun jumlah titik panas sudah jauh menurun.

“Untuk penanganan karhutla, kami tetap membagi kekuatan menjadi dua, yaitu Satgas Udara dan Satgas Darat. Keduanya terus bekerja dan tidak akan kami kendurkan sampai kondisi benar-benar aman,” tegasnya.

Satgas Udara didukung dua helikopter yang digunakan untuk melakukan patroli di sejumlah wilayah. Salah satunya difokuskan memantau wilayah Ketapang dan Kayong Utara, sedangkan helikopter lainnya melakukan patroli di Kubu Raya, Landak, Sambas, Singkawang dan Mempawah.

Base operasi di Ketapang dan Sintang juga tetap menjalankan patroli serta water bombing sesuai kondisi di lapangan.

“Untuk wilayah Ketapang, kami masih melakukan patroli sekaligus water bombing apabila ditemukan titik yang membutuhkan penanganan. Begitu juga di Sintang dan sekitarnya, termasuk wilayah Melawi,” jelas Ridwan.

Sementara itu, Satgas Darat terus melakukan ground check, pemadaman, dan pendinginan pada lokasi yang masih ditemukan terbakar.

“Kami berkolaborasi dengan BPBD kabupaten/kota, Manggala Agni, Polda, Kodam dan pihak terkait lainnya. Tim di lapangan terus melakukan ground check, pemadaman dan pendinginan,” ungkapnya.

Ridwan mengatakan, kondisi karhutla yang mulai membaik harus dipertahankan. Pemerintah tetap meminta masyarakat dan pihak perusahaan tidak melakukan pembakaran lahan.

Menurutnya, penurunan jumlah titik panas tidak boleh membuat kewaspadaan menurun. Sebab, pembakaran baru dapat kembali meningkatkan risiko karhutla di tengah kondisi yang mulai terkendali.

“Kami tetap mengimbau masyarakat maupun pihak perusahaan agar tidak melakukan pembakaran. Jangan sampai kerja keras kita selama ini, ketika kondisi sudah sangat baik, kembali lagi ke kondisi seperti sebelumnya,” tegasnya.

Selain penanganan karhutla, Pemprov Kalbar juga mulai mempersiapkan langkah menghadapi perubahan kondisi cuaca. Berdasarkan informasi BMKG, mulai pertengahan Oktober terdapat potensi peningkatan curah hujan di Kalbar.

Kondisi tersebut diharapkan membantu proses pembasahan lahan, terutama di wilayah yang masih terdapat titik panas. Namun, pemerintah juga mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor dan angin kencang.

Ridwan mengatakan, potensi pertumbuhan awan di sebagian besar wilayah Kalbar cukup baik pada 5 Oktober. Kondisi tersebut diharapkan mendukung pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), terutama di wilayah Ketapang.

“Kami berharap potensi pertumbuhan awan yang cukup baik ini dapat mendukung pelaksanaan operasi modifikasi cuaca (OMC), terutama di Kabupaten Ketapang, sehingga wilayah yang masih memiliki titik panas dapat mengalami hujan dan pembasahan,” jelasnya.

Ridwan memastikan perpanjangan status tanggap darurat akan dimanfaatkan untuk menjaga kesinambungan penanganan dan kesiapsiagaan lintas sektor.

“Kami ingin memastikan masyarakat bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama seluruh pihak terkait tetap serius menangani karhutla. Kondisinya memang semakin membaik, tetapi bukan berarti kita boleh lengah,” pungkasnya.

Ia kembali mengajak masyarakat menjaga kondisi Kalbar agar tetap aman dari karhutla, terutama dengan tidak membuka maupun membersihkan lahan menggunakan cara membakar.

“Mari bersama-sama menjaga Kalbar. Jangan membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Kondisi yang sudah semakin baik ini harus kita pertahankan,” tutupnya. (din)