JAKARTA, SP – Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-19 Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) digelar secara sederhana namun sarat makna pada Kamis (8/1/2026). Fokus utama perayaan tahun ini dialihkan dari kemeriahan pesta menjadi aksi kemanusiaan dan penguatan internal partai.

HUT partai yang biasanya digelar di hotel dan dirayakan secara akbar, kali ini dihelat dengan penuh kesederhanaan yang dirangkaikan dengan acara syukuran dan peresmian kantor baru Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura di Jalan Proklamasi Nomor 81, Menteng, Jakarta Pusat.

Acara tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO). Selain menggunting pita sebagai tanda dimulainya operasional kantor baru DPP Partai Hanura, OSO juga melakukan prosesi simbolis pemotongan tumpeng yang diberikan kepada dewan pakar, penasihat, dewan kehormatan, dan jajaran pengurus partai.

OSO menegaskan bahwa peresmian dilakukan secara sederhana tanpa perayaan mewah di gedung besar atau hotel. Hal ini dilakukan sebagai bentuk empati dan solidaritas terhadap masyarakat yang sedang tertimpa musibah bencana alam di berbagai wilayah Indonesia (khususnya Sumatera).

"Ini tak seperti biasanya di gedung besar. Sekarang digelar sederhana sekaligus syukuran kantor baru. Sebab, menyesuaikan dengan kondisi saudara-saudara kita dan kepedulian kita terhadap bencana," ujar OSO usai memimpin peresmian gedung baru DPP Partai Hanura, Kamis (8/1/2026).

"Mari di HUT Hanura ini, semua kader berdoa untuk saudara kita yang terkena musibah, diampuni dosanya, ditolong bersama-sama," imbuh OSO.

OSO juga menegaskan kantor baru DPP Hanura yang baru saja diresmikan adalah "rumah perjuangan" dab tempat untuk bekerja mengawal kepentingan publik dan menjadi pusat aktivitas partai.

"Gedung ini hanya sekadarnya saja, Anda kan tahu, tidak berlebihan, tidak juga mengada-ada. Ini adalah tempat bekerja," kata OSO.

Menurut OSO, di kantor inilah para kader Hanura akan menyusun berbagai rencana kerja dan melakukan konsolidasi partai.

"Tempat menyimpulkan rencana-rencana kerja jangka pendek dan jangka panjang dan di sini betul-betul gedung yang digunakan untuk bekerja, bekerja, bekerja," ujarnya.

Politisi senior ini meminta agar kehadiran gedung baru DPP Hanura menjadi penyemangat bagi seluruh kader partai di tingkat pusat maupun daerah, untuk memperkuat kerja partai dalam menghadirkan program-program yang berdampak nyata kepada masyarakat.

Diinformasikan sebelumnya, kantor permanen berlantai lima ini memang dirancang untuk menjadi pusat aktivitas organisasi dan konsolidasi kader.

Gedung ini tidak hanya menjadi markas bagi Partai Hanura, tetapi juga menjadi simbol semangat baru dalam menyerap aspirasi rakyat dan memperjuangkan keadilan di seluruh pelosok negeri.

Lokasi di Jalan Proklamasi dipilih karena memiliki makna simbolik untuk mengambil semangat perjuangan para proklamator dalam membangun keadilan yang lebih cepat dirasakan oleh masyarakat di daerah.

Dalam kesempatan itu, OSO juga menyampaikan kesedihan mendalam atas bencana alam di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Ia meminta para kader Hanura untuk sigap merespons berbagai persoalan sosial yang terjadi di tengah masyarakat, termasuk bencana alam di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Terkait hal itu, OSO meminta kader Hanura bersama seluruh elemen bangsa aktif mendukung pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana dan meringankan beban para korban.

"Kita harus turut bersama-sama pemerintah, bersama masyarakat, bersatu untuk bagaimana membantu mereka agar mereka dapat mempercepat (pemulihan pascabencana) dan menghilangkan kesulitan yang menekan mereka pada saat sekarang ini, yang perlu segera dibantu, ditolong, bukan diperdebatkan," tuturnya.

OSO mengingatkan kepada kader untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana dengan tulus dan ikhlas, bukan ajang untuk sekadar mencari popularitas atau "gembar-gembor" di media sosial.

"Jangan cari nama, jangan cari popularitas, tetapi cari diri anda dan diri mereka menyatu bagaimana anda mengeluarkan keinginan untuk membantu secara tulus dan ikhlas sehingga diterima oleh masyarakat masing-masing, baik Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara," kata OSO.

Lebih lanjut, OSO juga menyampaikan apresiasi kepada media yang bekerja secara objektif dan berimbang dalam memberikan berbagai aksi kemanusiaan di daerah bencana.

Ia kembali menegaskan bantuan kemanusiaan harus dilakukan dengan tulus dan ikhlas, bukan dibesar-besarkan demi sekadar pencitraan.

"Media lebih pintar mengambil sudut pandang yang benar untuk menyampaikan laporan secara tulus kepada masyarakat, bukan untuk mencari popularitas siapa pun," tutur OSO.

Selain peresmian gedung, OSO mengungkapkan bahwa Hanura tengah disibukkan dengan sejumlah agenda internal, antara lain peluncuran logo baru dan mars baru partai, yang akan diumumkan dalam waktu dekat.

Tanpa Hura-hura

Partai Hanura dalam peringatan peringatan hari ulang tahun kali ini meninggalkan kemeriahan pesta mewah menjadi aksi kemanusiaan.

Sejalan dengan semangat tersebut, DPP Partai Hanura sebelumnya telah mengeluarkan Instruksi Nomor: INS/07/KETUM/XII/2025 yang memerintahkan agar seluruh jajaran pengurus di tingkat DPD dan DPC seluruh Indonesia menyemarakkan HUT ke-19 dengan melaksanakan kegiatan sosial dan keagamaan yang meliputi aksi bakti sosial, doa bersama, hingga pemberian bantuan bagi masyarakat yang menjadi korban musibah.

Perayaan di tingkat daerah dapat dilaksanakan dalam rentang waktu 1 hingga 15 Januari 2026, dan seluruh pelaksanaan kegiatan juga wajib dilaporkan secara tertulis kepada DPP Partai Hanura sebagai bentuk tanggung jawab organisasi.

"Peringatan HUT ke-19 ini tidak hanya dirayakan secara seremonial, tetapi harus diimplementasikan melalui kerja nyata di tengah masyarakat, seperti pemberian bantuan untuk korban musibah dan kegiatan sosial lainnya yang bermanfaat bagi rakyat," tegas OSO dalam instruksinya.

Dalam catatan internal yang dirilis pada 23 Desember 2025, Sekretaris Jenderal Partai Hanura, Benny Rhamdani juga menekankan bahwa Partai Hanura memutuskan untuk meniadakan acara seremoni mewah dalam perayaan HUT  ke-19.

Keputusan ini diambil sebagai bentuk solidaritas dan empati terhadap bencana besar yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Benny menekankan bahwa Hanura menolak terjebak dalam "simbolisme kosong" ketika rakyat sedang bergulat dengan luka, kehilangan, dan ketidakpastian hidup. Mengadakan pesta pora di tengah situasi keprihatinan nasional dianggap sebagai ironi moral.

Melalui Instruksi DPP Nomor: 07/KETUM/XII/2025, Ketua Umum Oesman Sapta Odang (OSO) memerintahkan seluruh kader di tingkat Pusat, DPD, hingga DPC untuk meninggalkan segala bentuk hura-hura dan euforia politik demi merespons duka mendalam akibat bencana.

Keputusan ini bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan sebuah pernyataan ideologis tentang jati diri partai.

"Instruksi ini secara sadar memutus tradisi perayaan yang identik dengan anggaran besar. Tidak ada pesta, tidak ada hura-hura. Kekuasaan tanpa empati hanya akan melahirkan kekeringan moral," tegas Benny dalam catatannya.

Alih-alih digunakan untuk pesta pora, seluruh anggaran dan sumber daya seremoni dialihkan menjadi bantuan langsung bagi masyarakat terdampak bencana. Kegiatan perayaan diubah menjadi aksi bakti sosial dan bantuan untuk korban musibah serta kegiatan keagamaan dan doa bersama untuk para korban.

“Partai Hanura memilih untuk mengalihkan seluruh sumber daya dan anggaran seremoni menjadi "energi sosial" yang menyentuh langsung masyarakat terdampak,” tegasnya.

Bincang Politik

Dalam rangkaian HUT ke 19 kali ini, Partai Hanura juga menggelar bincang-bincang politik yang menghadirkan tokoh-tokoh politik nasional di gedung baru DPP Partai Hanura Jalan Proklamasi Nomor 81, Jakarta Pusat, Rabu (7/1/2026).

Diskusi ini mengupas berbagai persoalan fundamental, mulai dari dinamika politik tanah air hingga isu bencana nasional yang terjadi di wilayah Sumatera.

Dari sejumlah video beredar di media sosial pada Rabu (7/1/2026), tampak OSO dan para tokoh pengamat politik seperti Rocky Gerung, Akbar Faizal, dan Adi Prayitno berkumpul di gedung baru tersebut untuk menjadi narasumber utama dalam sesi bincang-bincang.

Bincang-bincang politik ini secara lengkap akan disiarkan secara luas kepada publik melalui tiga stasiun televisi nasional, yaitu Kompas TV, Metro TV, dan TV One pada tanggal 8 Januari 2026. Masing-masing stasiun televisi tersebut akan menayangkan siaran khusus dengan durasi 45 menit, dimulai pada pukul 18.45 WIB hingga 21.45 WIB.

Rincian jadwal tayangnya mulai dari Kompas TV pada pukul 18.45 -19.30 WIB, kemudian Metro TV pada pukul 20.05 - 21.00 WIB, dan terakhir TV One pada pukul 21.00 - 21.45 WIB. (ind/ant/lip)

Resmikan Sekber GKSR Bersama Partai Non-Parlemen

Bertepatan dengan momentum peringatan HUT ke 19 Partai Hanura, Ketua Umum DPP Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) bersama tujuh pimpinan partai politik non parlemen juga meresmikan Kantor Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) yang berlokasi di Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).

Partai politik yang tergabung dalam GKSR tersebut terdiri dari Partai Hanura, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Perindo, Partai Buruh, Partai Ummat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), dan Partai Golongan Karya Berkarya.

Peresmian Sekber GKSR diawali dengan prosesi pengguntingan pita oleh OSO, yang didampingi oleh perwakilan ketua dari masing-masing partai politik peserta. Prosesi ini menandai dimulainya aktivitas resmi Sekber GKSR sebagai wadah konsolidasi dan kerja sama politik lintas partai non parlemen.

OSO mengatakan, semua partai yang tergabung di GKSR terikat kerja sama politik dan memiliki hak yang sama.

"Hak untuk menyampaikan segala usulan segala pemikiran-pemikiran yang dapat menggali dan dapat juga menyelesaikan masalah-masalah yang telah hilang sejumlah 17 juta suara," ujar OSO saat meresmikan sekber.

OSO menegaskan, tak boleh ada satu suara rakyat yang hilang dan tak terakomodir. Ia pun mempertanyakan pihak yang bertanggungjawab atas hilangnya 17 juta suara rakyat yang tak terakomodir.

"Jadi terus terang saja saya melihat memang kebersamaan perkumpulan yang telah diputuskan dengan logo kepalan tangan bersatu di belakang ini terbentuklah Sekber GKSR," ujar OSO.

"Ini satu kekuatan yang mewakili rakyat yang 17 juta suaranya tidak terakomodir. Dan jangan main-main dengan 17 juta itu. Kalau orang punya perasaan punya hati pasti dia gak rela suaranya hilang sampai 17 juta ini," tegasnya.

Kendati demikian, OSO mengatakan, pihaknya tak akan memperjuangkan belasan juta suara rakyat dengan cara kekerasan.

"Tidak akan melakukan kegiatan-kegiatan makar, tapi konstitusional yang dilakukan oleh partai-partai yang bergabung ini," ucap OSO.

"Partai-partai yang bergabung ini adalah partai bermarwah, partai yang punya harga diri untuk memperjuangkan semua kepentingan rakyat. Jadi kita sama, semuanya ingin mencapai sesuatu dengan tulus ikhlas bagaimana agar demokrasi dijalankan secara benar. Jadi jangan ada dusta, hai penjahat-penjahat dusta itu. Penjahat demokrasi itu harus tidak ada di arah," pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah menyebut Sekber GKSR ini bukan sekadar kantor fisik, melainkan pusat perumusan isu krusial demi menyongsong pemilu 2029.

Ferry menyampaikan, Badan Pekerja GKSR akan merumuskan sejumlah isu strategis setelah adanya Sekber ini. Hal itu dinilai penting untuk proses elektoral ke depan pada tahun 2029.

“Ada setidaknya empat isu strategis yang akan kita rumuskan. Pertama adalah terkait parliamentary threshold. Itu juga sangat penting sekali,” kata Ferry.

Kemudian kedua terkait verifikasi partai politik. Ketiga terkait bantuan partai politik dalam aktivitas pendidikan politik.

Ia berharap seluruh partai politik, baik di parlemen maupun non-parlemen, bisa mendapatkan dukungan dari negara untuk melaksanakan proses pendidikan politik.

“Dan yang keempat adalah terkait sistem pemilu. Ya, kita ingin menawarkan sistem pemilu yang campuran dalam aktivitas yang kita lakukan,” kata Ferry.

“Nah, ini semuanya nanti akan dikomunikasikan, dikoordinasikan, dan dibahas lebih lanjut di Badan Pekerja Sekber itu sendiri. Jadi, dengan dimulainya kick-off pada kesempatan kali ini, Badan Pekerja sudah akan mulai melakukan perumusan terhadap isu-isu strategis yang ada,” tambahnya.

Ferry mengatakan, hasil rumusan isu dari Badan Pekerja GKSR akan berupa rekomendasi kepada pembuat undang-undang, baik eksekutif maupun legislatif, dalam menyikapi isu yang ada.

“Ya, output-nya tentu kita ingin memberikan masukan dan mendesak pembuat undang-undang, baik pemerintah maupun DPR, terkait usulan dari kami, partai-partai non-parlemen,” ucap Ferry. (okz)