PONTIANAK SP -* Penjabat (PJ) Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Barat (Kalbar), Hendra, menyampaikan target pendapatan daerah Kalbar tahun anggaran 2026 sebesar Rp5,81 triliun dan anggaran belanja sebesar Rp6,26 triliun, dalam Konferensi Pers APBN/APBD Kalbar edisi Oktober 2026, yang diadakan di Aula Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (28/10).

Anggaran jumbo tersebut diminta tidak hanya terserap secara administratif, tetapi dikelola secara efektif dan diarahkan untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat.

"APBD bukan hanya sekadar angka dalam dokumen anggaran. Di dalamnya terdapat tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik, membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," tegas Hendra.

Menurutnya, forum APBN/APBD ini menjadi sarana krusial untuk membangun transparansi fiskal.

"Melalui forum ini, pemerintah ingin memastikan setiap rupiah dari uang negara dan daerah dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan akuntabel kepada publik," harap Hendra.

Hendra juga menggaris bawahi bahwa forum ini menjadi ruang bersama untuk membahas pembiayaan pembangunan sekaligus bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat untuk memastikan informasi mengenai pengelolaan keuangan dapat dipahami secara terbuka.

Pernyataan soal efektivitas APBD tersebut disampaikan di tengah capaian ekonomi Kalbar yang cukup menggembirakan, pasalnya pada triwulan II 2026, perekonomian Kalbar tumbuh sebesar 5,61 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,29 persen.

Namun Hendra mengingatkan, pertumbuhan di atas nasional itu tidak boleh membuat pemerintah berpuas diri. Capaian statistik harus diiringi upaya memastikan manfaatnya dirasakan merata.

"Pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari angka statistik. Kita perlu memahami sektor yang berkembang maupun yang mengalami penurunan, serta memastikan dampaknya dirasakan masyarakat melalui terbukanya lapangan kerja, berkembangnya usaha, dan meningkatnya kesejahteraan," tegasnya.

Ia juga memaparkan, jika dibedah dari sisi lapangan usaha, sektor penyediaan listrik dan gas menjadi bintang dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 12,71 persen. Capaian ini menunjukkan masifnya pembangunan infrastruktur energi di Kalbar. Di balik itu, justru sektor jasa perusahaan mengalami kontraksi sebesar 1,15 persen yang perlu menjadi perhatian.

Dari sisi pengeluaran, belanja pemerintah tercatat tumbuh paling tinggi, yakni sebesar 17,55 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Adapun pengeluaran lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga tumbuh sebesar 2,08 persen.

Secara triwulanan, ekonomi Kalbar tumbuh 1,43 persen dibandingkan triwulan I 2026. Pada periode tersebut, sektor konstruksi tumbuh signifikan sebesar 9,47 persen, seiring dengan percepatan proyek infrastruktur. Namun sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami kontraksi sebesar 5,18 persen.

Hendra menjelaskan, struktur perekonomian Kalbar saat ini masih sangat ditopang oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi 20,96 persen, disusul industri pengolahan 16,27 persen, perdagangan dan reparasi kendaraan 14,31 persen, serta konstruksi 12,63 persen.

Sementara itu dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama dengan kontribusi 48,24 persen, investasi 33,69 persen, dan ekspor barang serta jasa 20,75 persen.

"Sektor-sektor tersebut perlu terus diperkuat melalui kebijakan yang mendorong peningkatan produktivitas dan penciptaan nilai tambah," kata Hendra.

Untuk memastikan arah pembangunan tetap terukur, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar telah menetapkan arah pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Visi besarnya adalah terwujudnya Kalbar yang adil, demokratis, religius, sejahtera, dan berwawasan lingkungan.

Visi tersebut dijalankan melalui sebelas misi pembangunan dengan tiga prioritas utama, yakni pembangunan manusia, penguatan ekonomi, serta pemenuhan infrastruktur dan layanan dasar. APBD 2026 sebesar Rp6,26 triliun itulah yang akan menjadi instrumen utama untuk mewujudkan visi tersebut.

Selain program pembangunan daerah, Pemprov Kalbar juga menyatakan komitmen penuh mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas nasional Presiden. Di antaranya Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan, Kredit Usaha Rakyat, Pembiayaan Ultra Mikro, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta Program 3 Juta Rumah.

Hendra menekankan pentingnya koordinasi yang solid antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar program-program tersebut terlaksana sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan dan memberikan hasil yang optimal, tidak tumpang tindih.

Di tempat yang sama, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Barat, Budi Harjanto, mengapresiasi dukungan Pemprov Kalbar dan insan pers.

"Konferensi Pers APBN/APBD merupakan komitmen Kementerian Keuangan untuk menyampaikan informasi penerimaan negara, belanja pemerintah, dan transfer ke daerah secara berkala," ucap Budi.

Budi juga meminta, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat diperlukan agar anggaran dapat direalisasikan tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri beberapa tamu undangan diantaranya, jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Barat, Direktorat Jenderal Pajak Kalbar, dan juga perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalbar. (*)