Pontianak, SP – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat semakin memantapkan langkah dalam mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui penguatan kolaborasi lintas sektor. Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, saat membuka Coffee Morning Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Barat di Balai Petitih, Pontianak, Kamis (2/7/2026).

Kegiatan yang dihadiri unsur pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, instansi vertikal, organisasi kemasyarakatan, hingga berbagai pemangku kepentingan itu menjadi forum strategis untuk menyatukan langkah dalam mempercepat pembangunan manusia di Kalimantan Barat.

Gubernur Ria Norsan menyampaikan apresiasi atas capaian pembangunan manusia Kalimantan Barat yang terus menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat tahun 2025 mencapai 72,09, meningkat dari 71,19 pada tahun sebelumnya.

Pencapaian tersebut menempatkan Kalimantan Barat dalam kategori IPM Tinggisekaligus menjadi capaian tertinggi sepanjang sejarah pembangunan manusia di provinsi itu.

"Alhamdulillah, berdasarkan data BPS, Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Barat tahun 2025 telah mencapai angka 72,09. Ini merupakan hasil kerja keras seluruh pemangku kepentingan. Namun, capaian ini bukan garis akhir, melainkan titik awal untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kalimantan Barat,” ujar Norsan.

Meski demikian, Gubernur menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari meningkatnya angka statistik, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya melalui pelayanan publik yang semakin berkualitas.

“Saya ingin peningkatan IPM tidak hanya terlihat pada angka statistik, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat melalui layanan pendidikan yang semakin merata, pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Itulah ukuran keberhasilan pembangunan yang sesungguhnya,” tegasnya.

Untuk mempercepat peningkatan IPM, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat program-program strategis yang berfokus pada tiga dimensi utama penyusun IPM, yakni pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak.

Di sektor pendidikan, berbagai program prioritas terus didorong, mulai dari Internet Gratis untuk Sekolah, pengembangan Sekolah Unggul Garuda, Sekolah Rakyat, hingga Gerakan Desa SAKTI (Desa Bebas Anak Tidak Sekolah).

Menurut Norsan, seluruh anak di Kalimantan Barat harus memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan berkualitas tanpa terkendala kondisi ekonomi maupun letak geografis.

"Tidak boleh ada anak Kalimantan Barat yang putus sekolah hanya karena alasan ekonomi. Karena itu, berbagai program seperti subsidi SPP, internet gratis untuk sekolah, hingga Gerakan Desa SAKTI akan terus kita dorong agar seluruh anak memperoleh hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas,” katanya.

Sementara di bidang kesehatan, pemerintah memperkuat layanan melalui pembangunan lima rumah sakit regional, peningkatan layanan kesehatan primer, perluasan cakupan Universal Health Coverage (UHC), percepatan penurunan stunting, serta upaya menekan angka kematian ibu dan bayi.

Berbagai langkah tersebut turut mendorong peningkatan Umur Harapan Hidup (UHH) masyarakat Kalimantan Barat pada tahun 2025 sebesar 0,34 tahundibandingkan tahun sebelumnya atau tumbuh 0,46 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan lima tahun terakhir.

Sedangkan pada dimensi standar hidup layak, Pemprov Kalbar terus memperkuat program pengentasan kemiskinan melalui pengendalian inflasi, pasar murah, bantuan sosial, pemasangan listrik gratis bagi masyarakat kurang mampu, rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan sanitasi, pemberdayaan UMKM, penguatan ekonomi desa, hilirisasi komoditas unggulan, hingga penciptaan lapangan kerja.

"Pembangunan manusia yang berkualitas harus diawali dengan masyarakat yang sehat. Penurunan stunting, peningkatan pelayanan kesehatan, pengurangan kemiskinan, penguatan UMKM, hingga penciptaan lapangan kerja harus berjalan secara terpadu karena semuanya saling menentukan peningkatan IPM,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Ria Norsan meminta Satgas Percepatan Peningkatan IPM menjadi motor penggerak pembangunan manusia yang bekerja secara kolaboratif, berbasis data, terukur, dan berorientasi pada hasil.

Seluruh perangkat daerah juga diminta menyusun rencana aksi yang jelas disertai sistem monitoring dan evaluasi agar setiap program benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Mengakhiri arahannya, Gubernur mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, serta seluruh elemen masyarakat memperkuat sinergi untuk bersama-sama meningkatkan kualitas SDM Kalimantan Barat.

“Saya mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat untuk bergerak bersama. Satgas IPM harus menjadi motor penggerak pembangunan manusia yang bekerja secara kolaboratif, berbasis data, dan berorientasi pada hasil. Dengan semangat kebersamaan, saya optimistis IPM Kalimantan Barat akan terus meningkat dan mampu membawa daerah ini menjadi semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Saichudin, menyampaikan bahwa meskipun IPM Kalimantan Barat masih menjadi yang terendah di Pulau Kalimantan, laju peningkatannya justru telah melampaui rata-rata nasional.

Menurutnya, hal tersebut menunjukkan arah pembangunan di Kalimantan Barat sudah berada pada jalur yang tepat.

“Yang perlu kita lihat bukan hanya angkanya, tetapi percepatannya. Kecepatan peningkatan IPM Kalimantan Barat sudah lebih baik dibandingkan rata-rata nasional. Ini menjadi modal penting untuk terus kita tingkatkan,” ujarnya.

Ia menambahkan, percepatan peningkatan IPM harus difokuskan pada sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, serta didukung integrasi data antarinstansi agar kebijakan pembangunan semakin tepat sasaran.(Odi)