PONTIANAK, SP – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat mencatat kinerja ekonomi daerah pada Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan tren yang positif. Di tengah dinamika ekonomi nasional dan global, ekonomi Kalimantan Barat mampu tumbuh sebesar 5,61 persen secara tahunan (year on year/y-on-y). Pada saat yang sama, tingkat pengangguran dan angka kemiskinan juga mengalami penurunan, meski ketimpangan pengeluaran penduduk yang diukur melalui Gini Ratio mengalami sedikit kenaikan.

Hal tersebut disampaikan dalam rilis resmi indikator strategis BPS Provinsi Kalimantan Barat yang dipaparkan oleh Kepala BPS Provinsi Kalimantan Barat, Muh Saichudin, S.Si., M.Si., Rabu (5/8/2026). Rilis tersebut mencakup Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II-2026, Keadaan Ketenagakerjaan Mei 2026, Profil Kemiskinan Maret 2026, serta Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Maret 2026.

Berdasarkan data BPS, besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Barat atas dasar harga berlaku (ADHB) pada Triwulan II-2026 mencapai Rp90,11 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 sebesar Rp44,85 triliun. Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, ekonomi Kalimantan Barat tumbuh sebesar 5,61 persen.

Muh Saichudin mengatakan capaian tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi Kalimantan Barat masih terjaga dan tumbuh dengan baik.

"Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat pada triwulan II tahun 2026 sebesar 5,61 persen menunjukkan aktivitas ekonomi daerah tetap bergerak positif. Ini menjadi modal penting untuk menjaga momentum pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Muh Saichudin.

Pada sektor ketenagakerjaan, hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Mei 2026 mencatat jumlah angkatan kerja mencapai 2,97 juta orang, turun sekitar 71,86 ribu orang dibandingkan Februari 2026. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tercatat sebesar 67,76 persen, turun 1,89 persen poin, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 4,46 persen atau berkurang 0,11 persen poin.

Menurut Muh Saichudin, penurunan tingkat pengangguran menjadi sinyal positif bagi pasar kerja di Kalimantan Barat.

"Walaupun jumlah angkatan kerja mengalami penyesuaian, tingkat pengangguran terbuka berhasil ditekan. Hal ini menunjukkan penyerapan tenaga kerja masih berjalan dengan baik, meskipun peningkatan kualitas pekerjaan tetap menjadi tantangan yang harus terus diupayakan," jelasnya.

Pada indikator kesejahteraan, BPS mencatat persentase penduduk miskin Kalimantan Barat pada Maret 2026 sebesar 5,78 persen, turun 0,19 persen poin dibandingkan September 2025. Jumlah penduduk miskin juga menurun sebanyak 9,17 ribu orang, dari sekitar 322,54 ribu orang menjadi 313,37 ribu orang.

Persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan turun menjadi 4,32 persen, sedangkan di wilayah perdesaan menjadi 6,72 persen.

"Penurunan angka kemiskinan merupakan perkembangan yang menggembirakan. Ini menunjukkan berbagai upaya pembangunan dan pemulihan ekonomi mulai memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat," kata Muh Saichudin.

Sementara itu, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk yang diukur menggunakan Gini Ratio tercatat sebesar 0,311, naik 0,003 poin dibandingkan September 2025. Di perkotaan Gini Ratio sebesar 0,344, sedangkan di perdesaan 0,260.

Muh Saichudin menegaskan, meski ketimpangan meningkat tipis, nilainya masih berada pada kategori relatif rendah. Namun, pemerataan hasil pembangunan tetap harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan.

"Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tidak hanya diukur dari tingginya laju pertumbuhan, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena itu, pengurangan ketimpangan tetap menjadi agenda penting dalam pembangunan Kalimantan Barat," pungkasnya.(mul)