Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyiapkan dukungan anggaran untuk memperkuat penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana yang terjadi di daerah.

Gubernur Kalbar Ria Norsan mengatakan pemerintah telah menggeser anggaran dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung kegiatan penanggulangan bencana.

Hal tersebut disampaikan Norsan setelah mengikuti rapat bersama Forkopimda di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (8/9/2026).

“Kita sudah dari dana BTT. Dana BTT itu kita geser dulu untuk penanggulangan kegiatan ini,” kata Norsan.

Menurutnya, penggunaan dana tersebut menjadi salah satu langkah cepat pemerintah untuk menangani kondisi yang membutuhkan penanganan segera seperti Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Norsan menyebut penggunaan anggaran tersebut dapat dilakukan meskipun proses perubahan anggaran daerah masih berjalan.

“Walaupun belum ke APBD perubahan, mungkin dalam waktu dekat ke APBD perubahan, namun insyaallah kita sudah bisa menggunakan dana ini,” ujarnya.

Ia menegaskan penanganan bencana menjadi salah satu prioritas pemerintah, terutama di tengah kondisi karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kalbar.

“Dana BTT khusus dana untuk penanggulangan bencana,” tegas Norsan.

Dalam rapat tersebut, pemerintah juga membahas berbagai persoalan lain yang berkaitan dengan dampak karhutla, termasuk ancaman terhadap ketahanan pangan dan persoalan ketersediaan air bersih.

 Norsan sebelumnya menyampaikan bahwa sejumlah permukiman masyarakat mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Kondisi tersebut diperparah dengan air ledeng yang disebut mulai terasa asin.

Untuk membantu masyarakat, pemerintah juga mendorong keterlibatan organisasi kemasyarakatan dan kelompok masyarakat dalam pendistribusian air bersih.

“Pemerintah juga mendukung mereka untuk bergerak memberikan masyarakat air bersih,” katanya.

Dengan dukungan anggaran BTT tersebut, Pemprov Kalbar berharap penanganan karhutla dan dampak bencana lainnya dapat dilakukan lebih cepat serta menjangkau masyarakat yang terdampak. (*)