JAKARTA, SP — Lembaga riset politik dan kebijakan publik IndexPolitica Indonesia merilis hasil penelitian mengenai Evaluasi Kinerja Kabinet Merah Putih Pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka.

Denny Charter, Founder dan peneliti senior dari IndexPolitica Indonesia menjelaskan
bahwa penelitian ini secara khusus tidak menggunakan survei opini public Multi Stage
Random Sampling, tetapi menggunakan pendekatan Evidence-Based Government
Performance Evaluation dengan metode Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA).

"Yang kami ukur adalah kinerja, bukan popularitas. Menteri yang sering diberitakan
belum tentu menteri dengan kinerja terbaik. Sebaliknya, menteri yang tidak terlalu
populer dapat memiliki kinerja yang sangat baik apabila mampu menghasilkan output
dan outcome kebijakan yang terukur," kata Denny Charter.

Kinerja Tidak Sama dengan Popularitas
Menurut IndexPolitica, terdapat perbedaan fundamental antara popularitas politik dan
kinerja pemerintahan. Popularitas berkaitan dengan tingkat pengenalan, eksposur,
persepsi, pemberitaan, atau tingkat keterkenalan seorang pejabat di masyarakat.

Sementara kinerja diukur dari kemampuan seorang menteri menjalankan mandat
kementeriannya, menghasilkan kebijakan, melaksanakan program, mencapai target,
serta menciptakan dampak yang dapat diverifikasi.

"Popularitas adalah persepsi. Kinerja adalah delivery. Karena itu, keduanya tidak boleh
dicampur dalam satu indikator," ujar Denny.

IndexPolitica menilai bahwa mengukur kinerja menteri hanya melalui pertanyaan kepada
masyarakat mengenai apakah mereka puas atau tidak puas berpotensi menghasilkan
measurement bias, karena persepsi publik sangat dipengaruhi oleh eksposur media, isu
politik, figur, dan popularitas personal.

Sebaliknya, penelitian IndexPolitica berusaha menjawab pertanyaan yang berbeda, apa
yang telah dikerjakan kementerian, sejauh mana target dicapai, bagaimana
implementasinya, dan apa dampak yang dapat dibuktikan?

Metodologi Evidence-Based Performance Evaluation IndexPolitica menggunakan pendekatan non-survey berbasis bukti dengan
menggabungkan analisis dokumen, data kinerja pemerintah, data statistik resmi,
evaluasi implementasi kebijakan, analisis outcome, serta penilaian terhadap efektivitas
kebijakan.

Penilaian dilakukan melalui enam dimensi utama:
1. Policy Output — 20 persen
Mengukur produk dan hasil langsung yang dihasilkan kementerian.
1. Policy Outcome — 25 persen
Mengukur perubahan atau hasil substantif yang muncul sebagai konsekuensi
kebijakan.
1. Implementation Effectiveness — 20 persen
Mengukur kemampuan kementerian dalam menerjemahkan kebijakan menjadi program
yang benar-benar berjalan.
1. Public and Economic Impact — 15 persen
Mengukur dampak terhadap masyarakat, ekonomi, pelayanan publik, maupun sektor
yang menjadi tanggung jawab kementerian.
2. Policy Innovation — 10 persen
Mengukur inovasi, reformasi, digitalisasi, simplifikasi, dan pendekatan baru dalam
penyelenggaraan kebijakan.
3. Intergovernmental Coordination — 10 persen
Mengukur kemampuan koordinasi dengan kementerian lain, pemerintah daerah,
maupun institusi terkait.

Total bobot penilaian adalah 100 persen.
Data yang digunakan antara lain berasal dari dokumen dan laporan resmi pemerintah
serta statistik sektoral. Dengan demikian, penelitian ini tidak menjadikan hasil survei
kepuasan publik sebagai basis utama penilaian.

"Metodologi ini memungkinkan kami membedakan antara kementerian yang
menghasilkan banyak pemberitaan dengan kementerian yang benar-benar
menghasilkan perubahan kebijakan dan output yang terukur," jelas Denny.

10 Menteri dengan Kinerja Terbaik
Berdasarkan IndexPolitica Government Performance Assessment, sepuluh menteri
dengan skor kinerja tertinggi adalah:

Peringkat Menteri Bidang Skor
1 Andi Amran Sulaiman Pertanian 91
2 Rosan Perkasa Roeslani Investasi & Hilirisasi 89
3 Purbaya Yudhi Sadewa Keuangan 87
4 Abdul Mu'ti Pendidikan Dasar &
Menengah 86
5 Budi Gunadi Sadikin Kesehatan 85
6 Agus Harimurti Yudhoyono Infrastruktur &
Pembangunan Kewilayahan 83
7 Maruarar Sirait Perumahan & Kawasan
Pemukiman 82
8 Airlangga Hartanto Perekonomian 81
9 Yassierli Ketenagakerjaan 79
10 Dudy Purwagandhi Perhubungan 77

IndexPolitica mencatat bahwa kelompok dengan kinerja tertinggi umumnya memiliki
program dengan indikator output dan outcome yang relatif jelas. Sektor pangan,
investasi, fiskal, pendidikan, kesehatan, perumahan, infrastruktur dan ketenagakerjaan
memiliki parameter yang relatif dapat diverifikasi melalui data produksi, investasi,
realisasi program, cakupan layanan, pembangunan fisik maupun indikator sektoral.
Sebagai contoh, Kementerian Pertanian mempunyai indikator yang relatif konkret seperti produksi pangan, stok dan produktivitas. Kementerian Investasi mempunyai indikator berupa realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja. Sementara sektor pendidikan dan kesehatan memiliki indikator berupa cakupan program dan peningkatan layanan.

10 Menteri dengan Performance Gap Terbesar
IndexPolitica juga mengidentifikasi sepuluh kementerian yang memiliki performance gap
relatif paling besar, yaitu perbedaan antara besarnya mandat, ekspektasi kebijakan dan
output/outcome yang dapat diverifikasi sampai periode penelitian.

Peringkat Menteri Bidang Skor
1 Natalius Pigai Hak Asasi Manusia 56
2 Dody Hanggodo Pekerjaan Umum 59
3 Raja Juli Antoni Kehutanan 61
4 Widiyanti Putri Wardhana Pariwisata 62
5 Yandri Susanto Desa & Pembangunan
Daerah Tertinggal 63
6 Wihaji Kependudukan & Pembangunan Keluarga 64
7 Arifatul Choiri Fauzi Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak 65
8 Maman Abdurrahman UMKM 66
9 Teuku Riefky Harsya Ekonomi Kreatif 67
10 Ferry Joko Yuliantono Koperasi 68

IndexPolitica menegaskan bahwa masuk dalam kelompok performance gap tidak berarti seorang menteri tidak bekerja atau tidak memiliki program.

“Ini bukan daftar menteri baik dan menteri buruk secara personal. Ini adalah pengukuran terhadap tingkat pencapaian mandat kementerian dibandingkan dengan output dan outcome yang dapat diverifikasi," kata Denny.

Kinerja Harus Dilihat dari Outcome
IndexPolitica melihat salah satu persoalan utama evaluasi pemerintahan adalah
kecenderungan mengukur keberhasilan dari jumlah program yang dilaksanakan, bukan
dari dampaknya. Karena itu penelitian memberikan bobot terbesar, yaitu 25 persen,
kepada policy outcome.

Sebagai contoh, jumlah peserta sebuah program kesehatan tidak secara otomatis menunjukkan keberhasilan program tersebut.
Evaluasi harus dilanjutkan dengan melihat apakah pemeriksaan menghasilkan deteksi
penyakit, apakah pasien memperoleh tindak lanjut, dan apakah terdapat perbaikan
indikator kesehatan. Demikian pula pembangunan rumah tidak hanya dinilai dari jumlah rumah yang dibangun, tetapi juga apakah rumah tersebut benar-benar dihuni,
terjangkau, memenuhi standar kelayakan, dan berkontribusi mengurangi persoalan
perumahan.

"Output menunjukkan apa yang dilakukan pemerintah. Outcome menunjukkan apakah
tindakan pemerintah tersebut menghasilkan perubahan. Bagi kami, outcome jauh lebih
penting," tutup Denny Charter.(*)

IndexPolitica Indonesia
Denny Charter / Junaidi (081282418922)
Email : [email protected]
Graha Beta Lantai 3 Jalan Bendungan Hilir No 122 Jakarta Pusat 1021