PONTIANAK, SP - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berulang, terutama di wilayah gambut yang rentan terbakar, baik karena ulah manusia maupun faktor alam.
"Masih ada sumber api yang muncul karena sengaja dibakar dan dari wilayah gambut yang kering sehingga bisa memicu api secara alami. Oleh karena itu, pengawasan harus terus diperketat," kata Kapolri dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Karhutla di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Jumat (8/8).
Pada rapat tersebut, Kapolri menjelaskan bahwa titik api bisa muncul dari dua penyebab utama, yakni pembakaran yang disengaja dan reaksi alami akibat kekeringan di lahan gambut.
Ia menyoroti pentingnya keberadaan posko pemantauan di titik-titik rawan kebakaran. Tim pemantau yang terdiri atas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Manggala Agni, RNI, relawan, dan pihak lainnya terus melakukan deteksi dini menggunakan teknologi pemantauan, seperti hotspot dan airspot.
Kapolri juga menegaskan bahwa pelaksanaan kearifan lokal berupa pembakaran lahan tetap diizinkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja. Namun, hal itu hanya bisa dilakukan jika memenuhi aturan teknis yang ketat, seperti pembuatan sekat bakar dan pengawasan ketat selama pembakaran berlangsung.
"Kearifan lokal tetap bisa dijalankan, tetapi harus ada aturan teknis yang ketat agar tidak menyebabkan kebakaran besar. Ini perlu terus disosialisasikan kepada petugas pemberi izin," katanya.
Selain itu, Sigit juga meminta seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan ketersediaan sumber air di wilayah rawan karhutla, seperti embung, kanal, sungai, dan waduk, yang bisa digunakan untuk pemadaman, baik secara manual maupun melalui metode water bombing.
"Pastikan bahwa di sekitar wilayah rawan kebakaran terdapat sumber air yang cukup untuk penanganan cepat," tuturnya.
Ia juga menekankan pentingnya penyesuaian peralatan pemadam dengan karakteristik wilayah masing-masing serta perlunya koordinasi lintas sektor agar penanganan karhutla lebih efektif dan terpadu.
Sebagai bagian dari solusi jangka panjang, Kapolri mendukung usulan agar lahan-lahan yang secara rutin terbakar setiap tahun dialihfungsikan menjadi lahan pertanian produktif guna mendukung ketahanan pangan nasional.
"Kita perlu evaluasi dan riset untuk mengatasi kebakaran berulang. Jika memungkinkan, ubah lahan gambut yang sering terbakar menjadi lahan tanaman pangan," katanya.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyampaikan bahwa kondisi karhutla di wilayahnya telah menunjukkan perbaikan signifikan. Turunnya hujan dalam beberapa hari terakhir sangat membantu proses pemadaman api di lokasi kebakaran.
"Cuaca di Kalimantan Barat sudah mulai turun hujan dan sekarang api sudah padam. Masih ada 1–2 titik api, tapi tidak terlalu besar," kata Norsan.
Gubernur juga mengapresiasi kerja keras seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan karhutla, termasuk jajaran Pemprov Kalbar, Polda Kalbar, Manggala Agni, BNPB, relawan, serta masyarakat yang berjibaku memadamkan api.
"Alhamdulillah, hasilnya sangat memuaskan. Kerja sama lintas sektor berjalan baik. Terima kasih atas dukungan dari pemerintah pusat dan kunjungan Pak Kapolri serta Menteri LHK. Mudah-mudahan membawa keberkahan untuk Kalbar," katanya.
Minta Menteri Tanam Mangrove di Mempawah
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq melakukan penanaman mangrove di kawasan pesisir Mempawah Mangrove Park, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat sebagai agenda nasional rehabilitasi ekosistem pesisir.
"Ribuan bibit mangrove ditanam di lahan seluas 8 hektare, dengan melibatkan TNI-Polri, pemerintah daerah, pelajar, serta masyarakat sekitar. Penanaman mangrove ini sebagai mitigasi perubahan iklim, pencegahan abrasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir," kata Menteri Hanif Faisol Nurofiq di Mempawah.
Ia menekankan pentingnya ekosistem mangrove sebagai benteng alami pesisir yang mampu menyerap emisi karbon, menjaga keanekaragaman hayati, serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat lokal.
"Dengan pelibatan masyarakat dan semua pihak, kita bisa menjaga dan mengelola ekosistem mangrove secara berkelanjutan," tuturnya.
Program penanaman mangrove ini merupakan bagian dari Gerakan Nasional Rehabilitasi Mangrove yang dicanangkan pemerintah, dengan target luas penanaman mencapai 600 ribu hektare secara nasional.
Di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyatakan keterlibatan Polri dalam program rehabilitasi mangrove merupakan bentuk dukungan institusional terhadap kebijakan pemerintah di sektor lingkungan hidup.
"Polri berkomitmen mendukung program pemerintah, termasuk upaya menjaga kelestarian lingkungan. Penanaman mangrove tidak hanya penting bagi ekosistem, tetapi juga melindungi masyarakat dari dampak perubahan iklim," kata Listyo Sigit.
Sementara itu, Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Pipit Rismanto yang hadir dalam kegiatan tersebut menegaskan bahwa penanaman mangrove di Mempawah merupakan bentuk komitmen Polda Kalbar dalam menjaga kelestarian alam.
"Kalimantan Barat memiliki garis pantai yang panjang dan rentan terhadap abrasi. Kegiatan ini adalah bentuk nyata kepedulian kami terhadap pelestarian lingkungan dan perlindungan masyarakat pesisir," katanya.
Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Bayu Suseno menyatakan bahwa kegiatan tersebut mencerminkan sinergi positif antara institusi kepolisian dan kementerian teknis dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.
"Tugas kepolisian tidak hanya pada aspek penegakan hukum, tetapi juga pada partisipasi aktif dalam program strategis pemerintah, termasuk pelestarian lingkungan hidup," kata Bayu. (ant)