PONTIANAK, SP – Persoalan tapal batas wilayah, pembangunan infrastruktur, pendidikan, hingga penguatan pelaku UMKM menjadi aspirasi yang paling banyak disampaikan masyarakat kepada Ketua Fraksi PAN DPRD Kalimantan Barat, Zulfydar Zaidar Mochtar, dalam kegiatan reses masa persidangan III Tahun 2026 yang digelar di sejumlah titik, Kamis (9/7/2026) malam.

Zulfydar mengatakan, reses merupakan momentum bagi anggota legislatif untuk mendengar langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Menurutnya, dinamika yang berkembang dalam setiap pertemuan menunjukkan tingginya harapan masyarakat terhadap percepatan pembangunan di Kalimantan Barat.

“Secara umum reses kali ini penuh dengan dinamika. Banyak masukan, harapan, dan permintaan dari masyarakat. Itu hal yang sangat wajar karena masyarakat ingin menyampaikan pokok-pokok pikirannya terhadap pembangunan dan masa depan daerah,” ujarnya.

Salah satu persoalan yang paling banyak disampaikan masyarakat, kata Zulfydar, berkaitan dengan polemik batas wilayah antara Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya yang hingga kini belum tuntas.

Ia mengungkapkan, dari tujuh titik wilayah yang terdampak pergeseran batas administrasi, sedikitnya tiga kawasan telah didatanginya secara langsung untuk menyerap aspirasi masyarakat.

“Salah satu yang paling mencolok adalah persoalan batas wilayah. Dari tujuh titik yang terdampak, tiga di antaranya sudah kami datangi. Masyarakat menyampaikan berbagai persoalan akibat pergeseran wilayah dari Kota Pontianak ke Kabupaten Kubu Raya,” katanya.

Menurut Zulfydar, komunikasi dengan berbagai pihak terkait penyelesaian persoalan tersebut juga telah mulai dilakukan. Ia optimistis akan ada tindak lanjut yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar masyarakat memperoleh kepastian hukum dan pelayanan publik.

“Alhamdulillah saya mendengar sudah ada komunikasi dengan para pihak. Insya Allah ini akan ada tindak lanjutnya. Tidak hanya tiga titik itu, mungkin nanti lebih dari itu yang akan kita lihat perkembangannya,” jelasnya.

Selain persoalan tapal batas, aspirasi mengenai pembangunan infrastruktur juga masih mendominasi hampir di setiap lokasi reses. Masyarakat berharap pemerintah terus meningkatkan kualitas jalan, drainase, dan berbagai fasilitas publik lainnya untuk menunjang aktivitas ekonomi.

Di sektor pendidikan, Zulfydar menilai pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) juga masih menjadi perhatian masyarakat. Banyak warga yang mengaku belum memahami mekanisme penerimaan siswa sehingga memunculkan kekecewaan di lapangan.

“Soal pendidikan, masyarakat masih banyak membicarakan pelaksanaan SPMB. Masih ada yang belum memahami mekanismenya sehingga muncul berbagai keluhan. Ini tentu menjadi catatan yang harus dievaluasi agar ke depan sosialisasinya lebih baik,” ujarnya.

Di sisi lain, Zulfydar mengapresiasi tingginya semangat masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Menurutnya, kondisi tersebut harus direspons pemerintah dengan menghadirkan program-program yang membuka ruang partisipasi masyarakat secara lebih luas.

“Hal positif yang saya lihat, masyarakat sekarang semakin semangat membangun Kalimantan Barat dengan berbagai cara. Tinggal bagaimana pemerintah bersama DPRD menghadirkan program-program yang mampu memancing partisipasi masyarakat, baik secara pribadi maupun melalui kelembagaan,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui kemudahan akses pembiayaan. Keberadaan Bank Kalbar maupun lembaga perbankan lainnya, menurutnya, harus mampu memberikan kemudahan permodalan yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

“UMKM membutuhkan dukungan nyata, termasuk kemudahan akses kredit. Keberadaan Bank Kalbar dan perbankan lainnya harus benar-benar memberikan kemudahan kepada masyarakat. Selain itu, edukasi kepada masyarakat juga harus terus diperkuat agar peluang-peluang pembiayaan ini bisa dimanfaatkan secara maksimal,” tuturnya.

Zulfydar menambahkan, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga harus menjadi perhatian bersama. Menurutnya, target peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat hanya dapat dicapai melalui kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat.

“Kalau kita ingin IPM Kalbar terus meningkat, maka pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kapasitas masyarakat. Semua aspirasi yang kami terima dalam reses ini akan kami perjuangkan agar menjadi bagian dari kebijakan pembangunan daerah,” pungkasnya.(din)