Kasus dugaan keracunan akibat menu Makan Bergizi Gratis (MBG) memang dilaporkan marak terjadi di Kalimantan Barat (Kalbar), khususnya pada awal tahun 2026. Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran dan memicu evaluasi ketat terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tersebut.

Pada awal Februari 2026, terjadi keracunan massal di Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang. Hingga Minggu, 8 Februari 2026, dilaporkan jumlah korban terdampak mencapai 417 orang.

Sebelumnya, jumlah korban disebutkan mencapai 340 orang, terdiri dari siswa hingga guru, dengan dugaan awal keracunan berasal dari menu perkedel tahu.

Kasus serupa juga terjadi pada September 2025, di mana belasan siswa SDN 12 Benua Kayong, Ketapang, mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu ikan hiu.

Selain di Ketapang, sebanyak 56 siswa di Singkawang juga diduga mengalami keracunan menu MBG pada awal Februari 2026. Akibat kejadian ini, Pemkot Singkawang mengambil tindakan cepat dengan menonaktifkan SPPG Bukit Batu dan melakukan inspeksi mendadak (sidak).

Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, merespons keras insiden keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengaku geram karena tidak mengetahui siapa koordinator program tersebut di wilayahnya dan tidak pernah diajak berkoordinasi.

Menindaklanjuti hasil beberapa temuan kasus terhadap keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa wilayah Kalimantan Barat, Gubernur Kalbar, Ria Norsan, dengan langsung mengambil langkah cepat memanggil Kepala BGN Regional Kalbar Agus Kurniawi untuk mengetahui secara detail permasalahan yang terjadi.

Gubernur Norsan menyampaikan keprihatinannya yang mendalam, menyoroti insiden di Kubu Raya (Rasau Jaya) dan Ketapang (Benua Kayong).

"Ya kita saat ini memanggil Bapak Agus Kurniawi selaku Kepala BGN Regional Kalbar untuk berkoordinasi terkait beberapa permasalahan adanya keracunan MBG bagi siswa/siswi di beberapa wilayah yang ada di Kalbar baik di Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kayong Utara, dan yang terbaru saat ini di Kabupaten Ketapang. Sehingga kita harus meminta pertanggungjawaban daripada penyedia makanan tersebut," ucap Gubernur Ria Norsan.

Lebih lanjut, Ria Norsan menjelaskan, selain memanggil Koordinator MBG wilayah Kalbar, besok juga akan dilakukan pertemuan dengan berbagai stakeholder maupun mitra bertujuan untuk mengevaluasi secara menyeluruh terkait proses pelaksanaan program MBG ini dapat berjalan dengan baik.

"Insyaallah besok akan kita lakukan pertemuan dengan seluruh mitra MBG yang ada di Kalbar guna menyatukan persepsi sekaligus memperbaiki hal-hal yang masih kurang baik dalam pelaksanaan pelayanan terutama menu makanan dan kandungan gizi yang ada dalam MBG itu sendiri," jelasnya.

Disinggung soal dukungan pemerintah daerah terkait program makan bergizi gratis, Ria Norsan memastikan akan sepenuhnya mendukung program MBG ini dapat berjalan dengan baik.

Sebagai program nasional, Gubernur menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi siap mendukung penuh MBG.

“Kami kan sebagai perpanjangan tangan daripada pemerintah pusat, mau tidak mau disuruh atau tidak, kita tetap harus mendukung," jelasnya.

Namun menurutnya, dukungan tersebut harus dibarengi dengan perbaikan menyeluruh pada pelaksanaan di lapangan.

"Sekali lagi kami tegaskan, bagaimanapun kita inikan perpanjangan dari pemerintah pusat untuk daerah, apalagi ini bagian dari program Astacita Bapak Presiden Prabowo maka kita mau tidak mau harus mendukung dalam mensukseskan program ini," imbuhnya.

Pada kesempatan itu juga, Gubernur Ria Norsan meminta kepada Agus Kurniawi selaku koordinator MBG Kalbar untuk terus meningkatkan koordinasi bersama pemprov Kalbar sehingga apa yang menjadi kekurangan di lapangan bisa diberikan solusi bersama.

Gubernur menekankan beberapa poin krusial yang harus segera diperbaiki yang pertama yakni terkait Gizi dan Kebersihan. Yang mana Kualitas gizi dan kebersihan (higienitas) makanan harus menjadi prioritas utama.

Kemudian, Norsan menyebut Jarak Tempuh juga harus dipertimbangkan dari setiap SPPG.

“Waktu dan jarak pengantaran makanan harus diperhitungkan dengan cermat agar makanan tidak sampai basi di tangan penerima”, timpalnya.

Yang terakhir, terkait Koordinasi Ahli Gizi. Yang mana Pemerintah daerah siap membantu menyediakan ahli gizi dari Dinas Kesehatan, baik provinsi maupun kabupaten/kota, jika pihak MBG membutuhkan.

"Yang penting koordinasi. Kami berharap agar semua stakeholder dapat bekerja lebih baik ke depan dan memastikan insiden keracunan tidak terulang. Dalam hal ini, kita (Pemprov Kalbar) selalu bersedia kapan saja jika dari pihak BGN mengalami kekurangan dari tenaga ahli gizi, dan kita disini ada Dinas Kesehatan maka kita akan bantu untuk memenuhi tenaganya baik yang ada di tingkat Provinsi maupun Kabupaten," pungkasnya.

Perkembangan kasus dugaan keracunan makanan dalam Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, mulai menunjukkan perbaikan. Dari total 417 orang terdampak, kini tersisa satu pasien yang masih menjalani perawatan di rumah sakit.

Kepala Program MBG Region Kalimantan Barat, Agus Kurniawi, mengatakan pasien tersebut dirawat di RSUD dr Agoesdjam Ketapang. Sementara korban lainnya, baik yang sempat dirujuk maupun yang menjalani perawatan di Puskesmas Marau, telah dipulangkan.

“Tersisa satu pasien yang dirawat di RSUD dr Agoesdjam Ketapang. Selebihnya sudah kembali ke rumah masing-masing,” ujar Agus, Rabu (11/2/2026).

Ia menjelaskan, 417 korban terdiri atas siswa, guru, dan relawan MBG. Sebagian besar mendapat penanganan di Puskesmas Marau, sedangkan tiga orang sempat dirujuk ke RSUD dr Agoesdjam.

Pasien yang masih dirawat diketahui bernama Yeyen. Ia masih menjalani pengobatan dengan keluhan nyeri perut.

Sebelumnya, Yeyen mengalami gejala serupa dengan korban lain, seperti mual, pusing, dan muntah. Namun kondisinya memburuk dengan demam tinggi, badan kaku, hingga kejang sehingga memerlukan perawatan intensif.

Agus menegaskan, pihaknya terus melakukan pemantauan dan evaluasi menyeluruh untuk mencegah kejadian serupa terulang.

“Kami berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Ketapang untuk pembaruan data dan kondisi korban, serta dengan Korwil MBG Ketapang terkait perkembangan di lapangan,” katanya.

Hingga kini, hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan dan muntahan korban masih belum keluar.

“Untuk hasil uji lab, belum keluar,” ujar Agus.

Meski demikian, dugaan sementara mengarah pada menu perkedel tahu. Dugaan itu muncul karena gejala yang dominan dialami korban berupa mual dan muntah.

Menurut Agus, perkedel tahu tersebut dibuat pada Selasa malam, 3 Februari 2026 sekitar pukul 19.00 WIB, kemudian diolah kembali pada Rabu dini hari, 4 Februari 2026.

Menu MBG yang disajikan pada Rabu itu diproduksi oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ketapang Marau Riam Batu Gading dari Yayasan Surya Gizi Lestari. Paket makanan terdiri atas nasi putih, gulai telur, perkedel tahu, tumis sawi dan wortel, serta puding.

“Gejala mulai dirasakan setelah konsumsi menu hari Rabu. Karena awalnya dianggap mual dan pusing biasa, banyak yang tidak langsung berobat. Laporan resmi baru kami terima dari pihak sekolah pada Kamis pagi, 5 Februari 2026,” tutur Agus.

Dalam laporan tersebut, pihak sekolah menyebut banyak siswa tidak masuk kelas karena mengalami mual dan muntah. Kondisi itu kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan medis massal.

Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang, Kalbar memanggil pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bukit Batu, Kecamatan Singkawang Tengah, menyusul dugaan keracunan dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dialami puluhan siswa MAN Model Singkawang.

Sekretaris Daerah Kota Singkawang Dwi Yanti mengatakan, hingga saat ini penyebab pasti dugaan keracunan tersebut masih menunggu hasil uji laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM).

“Untuk penyebabnya belum dapat dipastikan karena kami masih menunggu hasil pemeriksaan sampel makanan di laboratorium BBPOM,” kata Dwi Yanti di Singkawang, Selasa (10/2).

Ia menjelaskan, dari total 56 siswa MAN Model Singkawang yang sempat mengalami gejala dan menjalani perawatan medis, kondisi mereka kini terus membaik. Hingga Selasa, hanya dua siswa yang masih menjalani perawatan, sementara lainnya telah diperbolehkan pulang.

Terkait kejadian tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengeluarkan surat pemberhentian sementara operasional dapur SPPG Bukit Batu sampai batas waktu yang belum ditentukan, sambil menunggu hasil investigasi dan evaluasi menyeluruh.

Dwi Yanti berharap insiden tersebut menjadi yang pertama dan terakhir terjadi di Kota Singkawang. Pemkot, kata dia, tidak akan lengah dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh dapur MBG yang beroperasi di daerah itu.

“Kami akan melakukan langkah pencegahan dan tindakan lanjutan, termasuk inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah dapur SPPG untuk memastikan seluruhnya berjalan sesuai SOP,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang Achmad Hardin mengatakan, pihaknya bersama tim MBG telah melakukan berbagai upaya pengawasan, mulai dari pelatihan pengelola dapur, penerbitan sertifikat laik operasional, hingga pendampingan langsung di lokasi dapur.

“Dari sisi kami, bagaimana dapur bisa memenuhi standar kesehatan, meskipun dari BGN sendiri sudah memiliki spesifikasi dapur yang baku,” katanya.

Dalam penanganan kasus tersebut, Dinas Kesehatan turut memberikan pelayanan medis kepada siswa terdampak serta mendukung proses pemeriksaan sampel makanan, meskipun hasil uji laboratorium membutuhkan waktu.

Berdasarkan koordinasi Pemkot Singkawang dengan BPJS Kesehatan setempat, seluruh biaya perawatan siswa yang terdampak ditanggung oleh BPJS. Namun demikian, pihak SPPG menyatakan tetap siap bertanggung jawab apabila terdapat biaya yang tidak dapat diklaim.

“Intinya ada perhatian dari pihak SPPG dan mereka siap bertanggung jawab,” ujar Achmad.

Kepala SPPG Bukit Batu Maulidi Ikhsan menyampaikan permohonan maaf atas kejadian yang tidak diharapkan tersebut. Ia menegaskan insiden ini akan menjadi bahan evaluasi agar pelayanan ke depan dapat berjalan lebih baik.

“Terkait penyebab kejadian, kami belum bisa memastikan. Dugaan sementara mungkin berkaitan dengan perbedaan waktu pengantaran dan jam makan siswa. Namun untuk kepastian, kami tetap menunggu hasil laboratorium BBPOM,” katanya.

Ia menambahkan, pihaknya telah memberikan dukungan kepada siswa dan orang tua, termasuk membantu biaya administrasi dan perawatan.

Berdasarkan informasi terakhir yang diterimanya, seluruh siswa terdampak kini telah kembali ke rumah masing-masing dan tidak ada lagi yang menjalani rawat inap di rumah sakit. (*)