PONTIANAK, SP - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menegaskan komitmennya menjaga kualitas data dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 melalui sistem pengawasan berlapis yang melibatkan petugas lapangan hingga pegawai organik BPS.

Komitmen tersebut ditandai dengan Pencanangan Penjaminan Kualitas Data Sensus Ekonomi 2026 yang digelar di halaman Kantor BPS Provinsi Kalimantan Barat, Senin (15/6/2026).

Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaporv) Kalbar, Harisson, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud, serta jajaran BPS se-Kalbar.

Kepala BPS Provinsi Kalbar, Muh Saichudin, mengatakan kualitas data menjadi fokus utama dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 karena hasil pendataan tersebut akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan ekonomi di tingkat nasional maupun daerah.

Menurutnya, BPS telah menyiapkan sistem penjaminan kualitas yang dilakukan secara berjenjang mulai dari petugas pendataan hingga pengawasan langsung oleh pegawai BPS.

"Petugas Pendataan Lapangan akan diawasi oleh Petugas Pemeriksa Lapangan. Kemudian untuk memastikan keduanya menjalankan tugas dengan baik, dilakukan penjaminan kualitas oleh pegawai BPS," ujarnya.

Ia menjelaskan, seluruh pegawai BPS Kalbar dilibatkan dalam proses pengawasan pelaksanaan sensus, terutama pada tahap awal pendataan yang sedang berlangsung.

"Mulai hari ini seluruh pegawai BPS kami turunkan ke lapangan. Tidak ada yang hanya berada di kantor. Mereka bergantian, sebagian bertugas pada pagi hari dan sebagian lagi pada siang hari untuk mengawasi pelaksanaan sensus," katanya.

Menurut Saichudin, langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan pimpinan BPS RI yang menekankan bahwa keberhasilan Sensus Ekonomi tidak hanya diukur dari cakupan pendataan, tetapi juga dari kualitas data yang dihasilkan.

"Pesan pimpinan BPS RI jelas, sensus ekonomi ini harus sukses dan harus berkualitas. Karena itu pegawai organik BPS ditugaskan untuk memastikan kualitas data yang dihasilkan benar-benar terjaga," tegasnya.

Dari total 489 pegawai BPS yang tersebar di seluruh Kalimantan Barat, sebanyak 370 orang atau sekitar 75 persen ditugaskan sebagai penanggung jawab penjaminan kualitas data selama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Sensus Ekonomi sendiri berlangsung mulai Mei hingga Agustus 2026 dengan sasaran seluruh pelaku usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga perusahaan besar di berbagai sektor ekonomi.

Sementara itu, terkait tantangan pendataan di wilayah perbatasan dan daerah yang memiliki keterbatasan jaringan internet, Saichudin memastikan BPS telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi.

Menurutnya, petugas menggunakan aplikasi pendataan berbasis telepon genggam yang dapat dioperasikan secara luring atau offline sehingga proses pencacahan tetap dapat dilakukan meski berada di daerah tanpa sinyal.

"Kalau kendala utama biasanya jaringan internet. Namun sudah kami antisipasi. Pendataan tetap bisa dilakukan secara offline dan data akan dikirim ke server BPS saat jaringan tersedia," jelasnya.

Ia juga mengapresiasi dukungan pemerintah daerah hingga tingkat desa yang selama ini membantu kelancaran pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kalimantan Barat.

"Dukungan pemerintah provinsi, kabupaten, kota hingga pemerintah desa sangat baik. Kolaborasi ini menjadi modal penting agar Sensus Ekonomi 2026 berjalan lancar dan menghasilkan data yang berkualitas untuk kemajuan Kalbar," katanya.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud, mengatakan keberhasilan sensus ditentukan oleh dua aspek utama, yakni kelengkapan cakupan pendataan dan kualitas data yang berhasil dihimpun.

"Karena itu kami mengajak seluruh petugas untuk memberikan komitmen terbaik agar sensus ini dapat berjalan sukses sekaligus menghasilkan data yang berkualitas," ujarnya.

Ia menekankan bahwa petugas pendataan, pengawas lapangan, dan petugas penjamin kualitas data merupakan garda terdepan yang menentukan mutu hasil sensus.

"Kalau kita ingin Kalbar maju ekonominya, kabupaten dan kota maju ekonominya, maka mari kita bantu dengan memberikan data yang berkualitas dan sesuai kondisi di lapangan. Dengan kejujuran dalam bekerja, kita akan menghasilkan data yang benar-benar bermanfaat bagi pembangunan," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Sekdaprov Kalbar, Harisson, menyampaikan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Kalbar terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Menurutnya, data yang dihasilkan BPS selama ini menjadi rujukan utama pemerintah daerah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan dan program ekonomi.

"Hari ini kita melakukan pencanangan penjaminan mutu pelaksanaan Sensus Ekonomi Tahun 2026. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat maupun pemerintah kabupaten dan kota sangat mengharapkan agar hasil sensus ini benar-benar memiliki mutu data yang terjamin," ujarnya.

Harisson menambahkan, data BPS digunakan dalam berbagai perencanaan pembangunan, termasuk pengembangan UMKM, investasi, hingga program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

"Data BPS ini selalu kita gunakan dalam mengambil kebijakan pembangunan daerah. Dengan data yang akurat dan sudah dijamin mutunya, tentu akan memudahkan pimpinan daerah dalam mengambil keputusan yang tepat," katanya.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan sensus tidak hanya menjadi tanggung jawab BPS, tetapi membutuhkan dukungan pemerintah daerah dan partisipasi aktif masyarakat.

"Tentu Pemprov Kalbar akan memberikan dukungan penuh kepada BPS, baik melalui sosialisasi maupun memberikan pemahaman kepada masyarakat agar menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan data yang benar," ujarnya. (*)