PONTIANAK, SP – Gelombang kritik terhadap pemerintah kembali mengemuka. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama sejumlah organisasi mahasiswa lainnya menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta, Jumat (12/6/2026), dengan membawa lima tuntutan utama kepada pemerintah.

Lima tuntutan tersebut meliputi penghentian pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penurunan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), penghentian militerisme di ranah sipil, serta desakan agar pemerintah mengakui berbagai kesalahan dan berhenti mengelak dari kritik publik.

Menanggapi aksi tersebut, Direktur Eksekutif Laboratorium Politik Hukum (Labpolhum) MHZ Centre, Muhammad Haris Zulkarnain, menilai keresahan yang disampaikan mahasiswa mencerminkan kondisi yang tengah dirasakan masyarakat luas.

Menurut Haris, persoalan yang saat ini banyak dikeluhkan rakyat antara lain sulitnya memperoleh pekerjaan, menurunnya daya beli masyarakat, kenaikan harga kebutuhan pokok, pemborosan anggaran oleh pejabat publik, maraknya praktik korupsi, hingga kesenjangan sosial yang masih terus terjadi.

"Persoalan-persoalan tersebut menjadi perhatian serius masyarakat dan perlu segera dijawab melalui kebijakan yang tepat serta evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintah," ujarnya.

Haris juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program prioritas nasional. Evaluasi tersebut dinilai semakin mendesak setelah Kejaksaan Agung menetapkan dan menangkap sejumlah pihak terkait dugaan korupsi tata kelola program MBG tahun 2025–2026.

Mereka yang ditangkap antara lain Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung, Sonny Sonjaya, serta Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT), Andri Mulyono.

Menurut Haris, apabila program MBG terbukti membebani kondisi fiskal negara, pemerintah perlu mempertimbangkan moratorium pelaksanaannya. Namun apabila program tersebut masih dianggap layak dilanjutkan, maka harus dilakukan perbaikan secara menyeluruh.

Ia menilai kajian komprehensif perlu dilakukan mulai dari aspek teknis pelaksanaan, standar kualitas makanan, ketepatan sasaran penerima manfaat, hingga alternatif sumber pendanaan melalui investor, kemitraan, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), maupun hibah. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan program juga harus diperketat.

Tidak hanya MBG, Haris juga meminta pemerintah mengevaluasi pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian antara lain lokasi pembangunan yang dinilai kurang strategis di beberapa daerah, transparansi pelaksanaan proyek, penerapan planogram dalam penempatan produk, keterlibatan masyarakat setempat, hingga potensi tumpang tindih fungsi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Lebih lanjut, Haris menilai Pemerintahan Prabowo-Gibran tidak perlu ragu menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat apabila memang terdapat berbagai kekurangan dalam pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah.

"Jika banyak tuntutan dan kritik yang disampaikan masyarakat, pemerintah tidak perlu ragu untuk meminta maaf. Sebaliknya, apabila kerja kabinet mampu menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan, maka dukungan rakyat akan datang dengan sendirinya tanpa perlu dimobilisasi," katanya.

Haris juga mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengevaluasi jajaran menteri dan wakil menteri yang dinilai bekerja dengan pola Asal Bapak Senang (ABS).

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi membuat Presiden hanya menerima laporan yang baik-baik saja, sementara berbagai persoalan di lapangan tidak tersampaikan secara utuh.

Beberapa kementerian yang menurutnya perlu mendapat perhatian khusus dalam evaluasi antara lain Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM, Kementerian Pertanian, sektor pangan, hingga Kementerian Keuangan.

"Karena kebijakan di sektor-sektor tersebut sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi masyarakat saat ini," ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Haris menegaskan bahwa masyarakat kini semakin kritis seiring keterbukaan informasi dan perkembangan teknologi digital. Aspirasi publik tidak hanya disampaikan melalui aksi demonstrasi di jalan, tetapi juga melalui berbagai platform media sosial.

"Pada era sekarang hampir tidak ada isu yang luput dari perhatian masyarakat. Karena itu pemerintah harus peka terhadap kondisi dan keinginan rakyat serta bersedia mengevaluasi kerja, kinerja, dan program-program yang dijalankan," tutupnya.

Naskah ini sudah disusun dengan gaya berita yang lebih netral, runtut, dan nyaman dibaca seperti berita media massa.

Saya sudah merapikan naskah agar lebih mengalir, menghilangkan pengulangan, memperkuat nilai berita, dan membuat judul yang lebih menarik. (mul)