PONTIANAK, SP – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyerap berbagai aspirasi dan persoalan yang dihadapi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam kunjungan kerja di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (15/7/2026). Masukan dari daerah tersebut akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2027.

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Syarief Abdullah Alkadri, mengatakan kunjungan kerja tersebut bertujuan memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi daerah, terutama berbagai persoalan yang memengaruhi pelaksanaan pembangunan.

Menurutnya, Banggar DPR RI saat ini tengah membahas rancangan APBN 2027 sehingga masukan dari pemerintah daerah sangat diperlukan untuk memperkaya pembahasan, khususnya terkait kebijakan fiskal dan transfer ke daerah (TKD).

“Hari ini kami ingin menyerap kondisi daerah dan berbagai persoalan yang dihadapi. Saat ini Badan Anggaran sedang menyusun APBN 2027, sehingga berbagai masukan ini menjadi bahan yang sangat penting, terutama berkaitan dengan transfer ke daerah dan kebijakan fiskal lainnya,” ujar Syarief.

Dalam pertemuan tersebut, Banggar DPR RI menerima berbagai masukan dari Pemerintah Provinsi Kalbar, mulai dari tingginya beban belanja pegawai yang masih ditanggung APBD, belum terealisasinya sebagian dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat, hingga kebutuhan anggaran untuk sektor kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur.

Syarief mengungkapkan, salah satu persoalan yang paling banyak disampaikan adalah besarnya alokasi anggaran daerah untuk membayar gaji pegawai, bahkan di sejumlah daerah porsinya telah melampaui 50 persen dari total APBD.

“Kami mendengar langsung bagaimana kesulitan daerah. Ada daerah yang lebih dari 50 persen APBD-nya habis untuk belanja pegawai. Selain itu, ada juga persoalan dana bagi hasil yang belum direalisasikan, serta kebutuhan pembiayaan untuk kesehatan, pendidikan, dan pembangunan jalan,” katanya.

Ia menegaskan, seluruh aspirasi tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam rapat Badan Anggaran DPR RI sebagai bagian dari proses penyusunan APBN tahun depan.

Menurut Syarief, daerah berharap skema pendanaan melalui transfer ke daerah dapat kembali diperkuat agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih besar dalam membiayai program pembangunan dan pelayanan publik.

“Harapan daerah tentu agar dana transfer ke daerah dan berbagai dukungan fiskal lainnya yang sebelumnya diterima dapat kembali dipenuhi untuk mendukung pembangunan. Namun semua itu tentu akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal negara serta tetap mengacu pada kebijakan efisiensi anggaran yang sedang dijalankan pemerintah,” tegasnya.

Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat sehingga kebijakan APBN 2027 mampu menjawab kebutuhan riil di daerah sekaligus mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk di Kalbar.

“Tentu semua masukan ini akan kami lihat berdasarkan kemampuan fiskal yang dimiliki negara. Namun kami tetap berkomitmen agar kebutuhan daerah menjadi perhatian dalam penyusunan APBN 2027 dengan tetap berpedoman pada kebijakan efisiensi anggaran,” pungkasnya.(din)