PONTIANAK, SP - Di tengah tuntutan global untuk beralih ke energi yang lebih bersih, Indonesia dihadapkan pada satu kenyataan yakni transisi energi bukan pekerjaan satu pihak. Ia bukan hanya tugas pemerintah, melainkan kerja kolektif yang membutuhkan keterlibatan semua lini.

Pesan itu kembali ditegaskan dalam Seminar Nasional Energi Terbarukan yang digelar Dewan Energi Nasional (DEN) bersama Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat (Kalbar) di Pontianak, Sabtu (18/4).

Anggota DEN dari unsur pemangku kepentingan, Muhammad Kholid Syeirazi, menegaskan bahwa masa depan energi Indonesia tidak bisa dibangun secara sektoral.

“Transisi energi membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat. Masa depan energi Indonesia dibangun secara bersama-sama,” ujarnya.

Pernyataan ini bukan tanpa dasar. Hingga saat ini, Indeks Ketahanan Energi Indonesia berada di angka 7,13 kategori “tahan”. Sebuah capaian yang patut diapresiasi, namun belum cukup.

Target berikutnya lebih ambisius yakni menuju kategori “sangat tahan” pada 2028–2029. Target yang tidak hanya membutuhkan kebijakan, tetapi juga konsistensi dan keberanian dalam implementasi.

“Kami optimistis target tersebut dapat dicapai melalui penguatan kebijakan yang konsisten dan terkoordinasi,” lanjut Kholid.

Namun optimisme saja tidak cukup. Dalam paparannya, Kholid menguraikan langkah-langkah strategis yang harus ditempuh. Mulai dari percepatan pembentukan Cadangan Penyangga Energi (CPE), pengurangan impor BBM melalui peningkatan bauran biofuel, hingga substitusi LPG.

Langkah lainnya tak kalah penting yakni reformasi subsidi energi agar lebih tepat sasaran, percepatan elektrifikasi kendaraan, serta diversifikasi sumber energi di sektor rumah tangga.

Di balik daftar strategi itu, ada satu pesan yang jelas yaitu ketahanan energi harus dibangun dari hulu ke hilir.

Penguatan Cadangan Penyangga Energi, misalnya, menjadi krusial untuk memastikan pasokan tetap aman dalam jangka panjang. Pemerintah bahkan tengah mengkaji revisi Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2024 untuk membuka ruang lebih luas bagi partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur energi.

Di sisi lain, rasionalisasi konsumsi energi juga menjadi pekerjaan rumah yang tidak ringan. Konsumsi BBM dan LPG selama ini masih menghadapi persoalan ketepatan sasaran. Tanpa pembenahan, beban fiskal akan terus meningkat, sementara tujuan transisi energi sulit tercapai.

Dalam konteks jangka panjang, pengembangan biofuel berbasis sawit dan tebu disebut sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil impor.

Namun di atas semua itu, Kholid menekankan satu hal yang sering luput dari perhatian yakni energi adalah fondasi pembangunan.

Energi bukan hanya soal listrik menyala atau bahan bakar tersedia. Ia adalah penggerak industri, penopang transportasi, kebutuhan rumah tangga, hingga tulang punggung digitalisasi.

“Seiring meningkatnya tingkat kemajuan suatu negara, kebutuhan dan intensitas konsumsi energi juga akan terus meningkat. Oleh karena itu, penyediaan energi yang andal, terjangkau, dan bersih menjadi prasyarat utama,” tegasnya.

Seminar ini dibuka oleh Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, dan dihadiri sekitar 500 peserta dari berbagai unsur pemerintah daerah, asosiasi energi, akademisi, NGO, hingga mahasiswa.

Forum ini bukan sekadar ruang diskusi. Ia menjadi titik temu berbagai kepentingan untuk menyamakan arah.

Dengan dukungan PT Pertamina (Persero), kegiatan ini juga menghadirkan sejumlah narasumber lintas bidang, mulai dari Rektor UNU Kalbar Prof. Sukino, hingga akademisi dan praktisi lainnya. (din)