PONTIANAK, SP - Dewan Energi Nasional (DEN) mendorong percepatan transisi energi melalui penguatan kolaborasi lintas sektor dalam Seminar Nasional Energi Terbarukan yang diselenggarakan bersama Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat di Pontianak, Sabtu (18/4/2026).
Anggota DEN dari Unsur Pemangku Kepentingan, Muhammad Kholid Syeirazi, menegaskan bahwa keberhasilan transisi energi tidak dapat hanya bergantung pada pemerintah.
“Transisi energi membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat. Masa depan energi Indonesia dibangun secara bersama-sama,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Indeks Ketahanan Energi Indonesia saat ini berada pada level 7,13 atau kategori ‘tahan’, dengan optimisme peningkatan menuju kategori “sangat tahan” pada periode 2028–2029 melalui kebijakan yang terintegrasi.
“Kami optimistis target tersebut dapat dicapai melalui penguatan kebijakan yang konsisten dan terkoordinasi,” tambahnya.
Dalam paparannya, Kholid menekankan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong transisi energi, antara lain mempercepat pembentukan Cadangan Penyangga Energi (CPE), mengurangi impor BBM melalui peningkatan bauran biofuel dan substitusi LPG, melakukan reformasi subsidi energi agar lebih tepat sasaran, mempercepat elektrifikasi kendaraan bermotor, serta mendorong diversifikasi energi di sektor rumah tangga.
Menurutnya, penguatan CPE menjadi krusial untuk menjaga keberlanjutan pasokan energi nasional dalam jangka panjang.
Pemerintah juga tengah mengkaji revisi Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2024 guna membuka ruang partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur penyimpanan energi.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya rasionalisasi konsumsi energi melalui pengaturan yang lebih tepat sasaran, khususnya pada komoditas BBM dan LPG.
Dalam jangka panjang, pengembangan biofuel berbasis sawit dan tebu dinilai strategis untuk menekan ketergantungan terhadap energi fosil impor.
Lebih lanjut, Kholid menegaskan bahwa energi merupakan faktor kunci dalam pembangunan nasional.
Energi tidak hanya menjadi pemungkin pertumbuhan ekonomi, tetapi juga penopang utama aktivitas industri, transportasi, rumah tangga, hingga digitalisasi.
“Seiring meningkatnya tingkat kemajuan suatu negara, kebutuhan dan intensitas konsumsi energi juga akan terus meningkat.
Oleh karena itu, penyediaan energi yang andal, terjangkau, dan bersih menjadi prasyarat utama dalam proses transisi energi dari energi fosil menuju energi hijau,” tandas Kholid.
Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, dan dihadiri sekitar 500 peserta yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, asosiasi sektor energi, NGO/CSO, akademisi, serta mahasiswa di wilayah Kalimantan Barat. Forum ini menjadi ruang dialog strategis untuk memperkuat sinergi dalam mendukung agenda transisi energi nasional.
Pada kegiatan yang didukung oleh PT Pertamina (Persero) ini, turut hadir sebagai narasumber, Rektor UNU Kalimantan Barat Prof. Sukino, Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Alfeus Sunarso, Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura Prof. Dwi Astiani, serta Pemeriksa Madya BPK Chairil Sutanto.
Melalui forum ini, DEN bersama Universitas Nahdlatul Ulama Kalbar menegaskan bahwa arah kebijakan energi nasional tidak berhenti pada tataran regulasi, tetapi perlu diterjemahkan ke dalam inovasi dan implementasi nyata di daerah guna mendorong ketahanan dan kemandirian energi Indonesia. (din)