PONTIANAK, SP – Pemkot Pontianak mengalokasikan anggaran sekitar Rp4,6 miliar pada tahun 2026 untuk memperbaiki 217 unit rumah tidak layak huni dan 135 unit WC milik warga. Program ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas permukiman sekaligus penanganan kemiskinan di kota tersebut.

Di sebuah gang di Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, Hasan masih tinggal di rumah sederhana berbahan papan yang mulai lapuk. Lantai kayu terasa rapuh, sementara atap seng kerap berisik saat hujan. Rumah yang telah ditempatinya lebih dari lima tahun itu bahkan ia sebut sebagai “dagan” atau tidak layak huni.

Di rumah tersebut, Hasan membesarkan empat anak. Kini ia tinggal bersama satu anak perempuan, menantu, dan anggota keluarga lain dalam ruang terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia berjualan es, air tebu, dan kelapa dengan penghasilan yang tidak menentu—kadang hanya cukup untuk makan setengah hari.

Ketika mendapat bantuan bedah rumah dari Pemkot Pontianak, Hasan berupaya memanfaatkannya semaksimal mungkin. Bersama keluarga, ia ikut bergotong royong memperbaiki rumah, bahkan tetap tinggal di dalamnya selama proses berlangsung.

“Kalau dapat bantuan, kita kerjakan yang benar supaya bermanfaat,” ujarnya usai menerima bantuan simbolis di Aula Kantor Terpadu Pemkot Pontianak, Jalan Letjen Sutoyo, Senin (20/4).

Ia menyadari bantuan tersebut terbatas, sehingga jika ada kekurangan biaya, ia berusaha menambah secara swadaya meski kondisi ekonomi pas-pasan.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyampaikan bahwa program ini tidak hanya berfokus pada fisik bangunan, tetapi juga pada kesehatan dan kenyamanan lingkungan.

“Program ini bukan hanya memperbaiki fisik bangunan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya rumah sehat dengan ventilasi baik, mengingat tingkat kelembapan lingkungan yang mencapai 70–80 persen dan berpotensi memicu penyakit jika kondisi rumah tidak memadai. Selain itu, sanitasi dan akses air bersih juga menjadi perhatian utama.

“Air sumur belum layak minum tanpa diolah, sementara air sungai banyak tercemar. Karena itu, kita dorong masyarakat memiliki WC sehat dan menjaga lingkungan,” tambahnya.

Program ini dilaksanakan secara gotong royong, dengan warga sebagai pelaksana utama dan pendampingan teknis dari dinas terkait. Data penerima bantuan pun diverifikasi agar tepat sasaran.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak, Derry Gunawan, menjelaskan bahwa nilai bantuan meningkat dari Rp20 juta menjadi Rp30 juta per unit karena kenaikan harga bahan bangunan.

Melalui APBD 2026, dialokasikan bantuan untuk 252 unit, terdiri dari 117 rumah tidak layak huni dan 135 perbaikan WC. Jika ditambah bantuan dari pemerintah pusat, totalnya mencapai sekitar 500 unit.

“Sebagian besar anggaran digunakan untuk material, sementara upah tukang sekitar 10 persen. Jadi partisipasi masyarakat sangat penting,” jelasnya.

Untuk menjaga kualitas, pemerintah menurunkan tenaga pendamping teknis guna mengawasi pembangunan agar sesuai standar layak huni. Namun, pelaksanaan program juga menghadapi kendala, seperti legalitas lahan yang belum jelas serta ekspektasi masyarakat yang terkadang melebihi kemampuan anggaran.

Meski begitu, Pemkot memastikan program ini terus diperbaiki setiap tahun agar manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat. (din)