Di tengah dinamika kebijakan pemerintahan yang terus bergulir, mahasiswa memilih tidak diam. Mereka mengambil posisi bukan sekadar sebagai penonton, tetapi sebagai pengawal demokrasi. Itulah yang tergambar dalam Dialog Publik bertajuk Dialektika Demokrasi yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas OSO Pontianak.

Bertempat di ruang rapat kampus, forum ini menjadi ruang terbuka bagi mahasiswa dan masyarakat untuk menguji arah kebijakan pemerintahan yang telah berjalan lebih dari satu tahun. Tema yang diusung pun tidak ringan: “Lebih dari Satu Tahun Pemerintahan Baru: Menguji Kebijakan, Mengawal Demokrasi.”

Isu yang dibahas mencerminkan keresahan sekaligus kepedulian. Mulai dari program Koperasi Merah Putih, Satuan Pelayanan Pemenuhan Indonesia (SPPI), hingga Makan Bergizi Gratis (MBG). Tak ketinggalan, kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu turut menjadi sorotan.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Rektor Universitas OSO Pontianak, Yarlina Yacoub, setelah sebelumnya diawali sambutan Ketua Panitia Zanu Prayoga dan Presiden Mahasiswa Irvan Surya.

Empat narasumber dihadirkan, masing-masing membawa sudut pandang yang berbeda, namun saling melengkapi.

Dari sisi akademik, M. Fadhly Akbar menegaskan bahwa setiap kebijakan publik harus memiliki landasan konstitusional yang kuat. Menurutnya, kebijakan yang menyentuh hajat hidup orang banyak tidak boleh lepas dari prinsip akuntabilitas hukum.

Sementara itu, Suyanto Tanjung mengangkat peran legislatif dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Ia menyoroti tantangan DPRD dalam memastikan aspirasi masyarakat benar-benar terakomodasi di tengah kompleksitas kebijakan.

Dari penyelenggara pemilu, Muhammad Syarifuddin Budi menekankan bahwa demokrasi tidak berhenti di bilik suara. Ia mengingatkan pentingnya partisipasi aktif masyarakat, khususnya generasi muda, dalam menjaga integritas proses demokrasi.

Senada, Mursyid Hidayat menyoroti pentingnya menjaga ruang sipil dan integritas pengawasan pemilu, terutama di masa transisi pemerintahan yang rentan terhadap berbagai tekanan.

Diskusi tidak berjalan satu arah. Sesi tanya jawab justru menjadi titik paling hidup. Mahasiswa melontarkan pertanyaan kritis mulai dari efektivitas pengawasan legislatif, efisiensi anggaran KPU dan Bawaslu, hingga kondisi demokrasi pasca Pemilu 2024.

Presiden Mahasiswa BEM Universitas OSO Pontianak, Irvan Surya menegaskan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk tetap hadir dalam setiap dinamika kebijakan publik, terutama di tengah kondisi demokrasi yang terus mengalami ujian.

Menurutnya, lebih dari satu tahun pemerintahan berjalan, sudah seharusnya ruang evaluasi dibuka secara luas dan kritis, bukan hanya di level elit, tetapi juga di ruang-ruang akademik yang independen.

“Demokrasi hari ini tidak cukup hanya dirayakan setiap lima tahun sekali melalui pemilu. Demokrasi harus terus dirawat, dikawal, dan diuji melalui ruang-ruang diskusi seperti ini. Mahasiswa tidak boleh hanya menjadi penonton yang pasif, tetapi harus mengambil peran sebagai penjaga nilai-nilai demokrasi itu sendiri,” ujarnya.

Ia juga menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai perlu terus dikawal bersama, terutama yang berdampak langsung pada masyarakat luas dan keberlangsungan lembaga demokrasi.

“Ketika ada kebijakan yang menyentuh sektor publik, mulai dari ekonomi, pelayanan sosial, hingga lembaga penyelenggara pemilu, maka di situlah peran mahasiswa menjadi penting. Kita hadir bukan untuk menolak secara apriori, tetapi untuk memastikan setiap kebijakan berjalan di jalur yang benar, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” tegasnya.

Irvan menambahkan, melalui forum Dialektika Demokrasi, mahasiswa ingin menunjukkan bahwa kampus tetap menjadi ruang yang hidup ruang yang tidak hanya mencetak lulusan, tetapi juga melahirkan kesadaran kritis.

“Ini bukan sekadar forum diskusi biasa. Ini adalah bentuk sikap. Kami ingin menegaskan bahwa mahasiswa masih peduli, masih berpikir, dan masih berani bersuara. Demokrasi yang sehat lahir dari partisipasi, dan partisipasi itu harus terus dijaga,” pungkasnya. (din)